(Vibiznews – Banking & Insurance) – Mencermati pertumbuhan keuangan inklusif di negara kita, diperlukan data yang objektif dan akurat. Hal ini yang mendasari BI bersama Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) akan melaksanakan Survei Nasional Keuangan Inklusif tahun 2021 kepada 7.500 responden di 34 provinsi seluruh Indonesia. Pelaksanaan survei dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kontribusi Bank Indonesia (BI) terhadap Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) guna menghasilkan data yang berkualitas sebagai salah satu kunci untuk memperkuat pemantauan dan evaluasi implementasi SNKI. “Indikator-indikator yang dihasilkan dari survei akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pemangku kepentingan. Untuk itu, kita harus mengedepankan akurasi, kredibilitas, dan objektivitas data dan informasi yang dihasilkan dari survei ini”, demikian disampaikan Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono, dalam kegiatan Kick Off Survei Nasional Keuangan Inklusif yang digelar BI bersama Sekretariat DNKI pada hari Senin (22/11) secara virtual, yang dirangkaikan dengan pelatihan enumerator survei.
Survei ini akan dilaksanakan pada Desember 2021 dan akan didiseminasikan pada triwulan I 2022. Pelaksanaan survei bertujuan untuk mengukur capaian dan memonitor pelaksanaan SNKI dalam bentuk indeks keuangan inklusif, serta memberikan masukan yang bermanfaat bagi pelaksanaan strategi ke depan antara lain untuk penguatan program kelompok kerja (Pokja) DNKI, serta target kelompok dan wilayah yang disasar. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan Survei Nasional Keuangan Inklusif 2021 dilaksanakan sepenuhnya oleh Lembaga Domestik.
Lebih lanjut Deputi Gubernur Doni menyampaikan dalam rangka mendukung pencapaian target keuangan inklusif sebesar 90% pada tahun 2024, BI juga telah menyusun berbagai kebijakan dan program, meliputi program edukasi, pemberdayaan ekonomi dan keuangan, penguatan kebijakan dan program di berbagai area seperti sistem pembayaran dan perlindungan konsumen, serta area yang lain sesuai kewenangan Bank Indonesia, termasuk pengembangan sistem informasi dan data.
BI mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui 3 pilar utama, yakni pemberdayaan ekonomi, perluasan akses dan literasi keuangan, serta harmonisasi kebijakan. Melalui pendekatan ini, diharapkan upaya peningkatan inklusi keuangan diarahkan untuk meningkatan kesejahteraan ekonomi kelompok sasaran.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Sekretariat DNKI, Iskandar Simorangkir dalam kesempatan yang sama menyampaikan hal senada. “Tujuan akhir dari keuangan inklusif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan data-data inklusi keuangan baik yang ada di 3T (tertinggal, terdepan, terluar), perkotaan, maupun pedesaan, sehingga program-program kerja bisa kita buat semakin tajam dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Iskandar. Hal ini sejalan dengan tujuan SNKI untuk mendukung sistem keuangan yang dalam dan stabil, mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Selain untuk memperkuat data bagi pelaksanaan SNKI, hasil survei ini nantinya juga akan mendukung Presidensi Indonesia di G20 pada tahun 2022. Presidensi Indonesia di G20 pada area inklusi keuangan akan fokus pada 2 besaran yaitu inklusi keuangan digital dan keuangan UMKM. Kinerja inklusi keuangan Indonesia akan ditampilkan dan menjadi rujukan dalam berbagai fora internasional. Melalui sinergi dengan Kementerian/Lembaga dalam DNKI, BI akan senantiasa mendukung upaya-upaya percepatan inklusi keuangan di Indonesia.
Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
