(Vibiznews – Banking & Insurance) – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Maret 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat terutama terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut, melalui berbagai langkah sebagai berikut:
- Memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi;
- Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada perkembangan komponen SBDK secara granular serta faktor yang memengaruhi (Lampiran);
- Memastikan kecukupan kebutuhan uang, distribusi uang, dan layanan kas dalam rangka menyambut bulan Ramadhan serta Hari Raya Idulfitri 2022;
- Mendorong kesiapan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) khususnya PJP first mover, dalam rangka implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) guna mendukung interlink antara perbankan dan fintech;
- Memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.
Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, serta meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.
Perbaikan ekonomi dunia berlanjut namun berpotensi lebih rendah dari prakiraan sebelumnya, disertai ketidakpastian pasar keuangan yang meningkat, seiring dengan eskalasi ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Eskalasi ketegangan geopolitik yang diikuti dengan pengenaan sanksi berbagai negara terhadap Rusia mempengaruhi transaksi perdagangan, pergerakan harga komoditas, dan pasar keuangan global, di tengah penyebaran Covid-19 yang mulai mereda. Pertumbuhan berbagai negara, seperti Eropa, Amerika Serikat (AS), Jepang, Tiongkok, dan India berpotensi lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Volume perdagangan dunia juga berpotensi lebih rendah dari prakiraan sebelumnya sejalan dengan risiko tertahannya perbaikan perekonomian global dan gangguan rantai pasokan yang masih berlangsung. Harga komoditas global meningkat, termasuk komoditas energi, pangan, dan logam, sehingga memberikan tekanan pada inflasi global. Eskalasi ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina tersebut menambah ketidakpastian pasar keuangan global, disamping karena kenaikan suku bunga bank sentral AS dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di negara maju lainnya, sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal, seiring dengan risiko pembalikan arus modal ke aset yang dianggap aman (safe haven asset), dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi domestik masih kuat seiring dengan meredanya penyebaran Covid-19 varian Omicron di tengah meningkatnya risiko geopolitik Rusia-Ukraina. Prakiraan pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi nonbangunan serta tetap positifnya pertumbuhan konsumsi Pemerintah. Di sisi eksternal, kinerja ekspor diprakirakan tetap baik, meskipun tidak setinggi pertumbuhan pada triwulan sebelumnya, seiring dampak geopolitik dan tertahannya aktivitas perdagangan global. Secara spasial, kinerja ekspor yang tetap kuat terutama terjadi di wilayah Jawa, Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra). Sejumlah indikator ekonomi hingga awal Maret 2022 tercatat tetap baik, seperti penjualan eceran, keyakinan konsumen, penjualan semen, dan mobilitas masyarakat di berbagai daerah. Ke depan, kinerja ekonomi diprakirakan tetap baik ditopang oleh akselerasi vaksinasi, kebijakan persyaratan perjalanan yang lebih longgar, pembukaan ekonomi yang semakin meluas, serta berlanjutnya stimulus kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya. Dengan perkembangan itu, pertumbuhan ekonomi pada 2022 diprakirakan tetap berada dalam kisaran 4,7-5,5%.
Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap baik, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Defisit transaksi berjalan triwulan I 2022 diprakirakan tetap rendah, didorong oleh surplus neraca barang yang berlanjut. Neraca perdagangan Februari 2022 mencatat surplus sebesar 3,8 miliar dolar AS, didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas, terutama sejalan dengan meningkatnya harga komoditas global, seperti batu bara, besi dan baja, serta CPO, di tengah meningkatnya defisit neraca perdagangan migas. Sementara itu, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik tertahan seiring peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, tercermin dari investasi portofolio yang mencatat net outflows sebesar 0,4 miliar dolar AS pada periode Januari hingga 15 Maret 2022. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Februari 2022 tercatat sebesar 141,4 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 7,5 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kinerja NPI pada 2022 diprakirakan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang diprakirakan tetap rendah dalam kisaran 1,1% – 1,9% dari PDB. Selain itu, neraca transaksi modal dan finansial diprakirakan tetap surplus, terutama dalam bentuk penanaman modal asing (PMA), sejalan dengan iklim investasi dalam negeri yang tetap terjaga.
Nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah kembali meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Nilai tukar Rupiah pada 16 Maret 2022 menguat 0,38% secara point to point dan 0,01% secara rerata dibandingkan dengan level akhir Februari 2022. Perkembangan nilai tukar tersebut ditopang pasokan valas domestik dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik, di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Dengan perkembangan tersebut, Rupiah sampai dengan 16 Maret 2022 mencatat depresiasi sekitar 0,42% dibandingkan dengan level akhir 2021, relatif lebih rendah dibandingkan depresiasi dari mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Malaysia (0,76%, ytd), India (2,53%, ytd), dan Filipina (2,56%, ytd). Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan tetap terjaga didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan fundamental ekonomi, melalui langkah-langkah mendorong efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar.
Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2022 tercatat deflasi sebesar 0,02% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Februari 2022 tercatat 2,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,18% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang tetap rendah di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok volatile food melambat terutama dipengaruhi oleh terjaganya pasokan dan peningkatan produksi. Di sisi lain, inflasi kelompok administered prices masih dipengaruhi oleh dampak kenaikan cukai tembakau dan penyesuaian harga bahan bakar rumah tangga, kendati sudah melambat. Inflasi pada tahun 2022 diprakirakan terkendali dalam sasaran 3,0%±1%, sejalan dengan masih memadainya sisi penawaran dalam merespons kenaikan sisi permintaan, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Sejumlah risiko terhadap inflasi terus diwaspadai, termasuk dampak kenaikan harga komoditas global. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasarannya.
Normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas perbankan. Penyesuaian secara bertahap Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah tahap I dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp55 triliun secara neto. Penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/ pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Pada Februari 2022, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi mencapai 32,72% dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 11,11% (yoy). Sementara itu, dalam rangka koordinasi fiskal-moneter sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berlaku hingga 31 Desember 2022, Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp8,76 triliun (hingga 15 Maret 2022) melalui mekanisme lelang utama dan greenshoe option. Pembelian SBN tersebut telah mempertimbangkan kondisi pasar SBN dan dampaknya terhadap likuiditas perekonomian. Pada Februari 2022, likuiditas perekonomian juga tetap longgar, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 18,3% (yoy) dan 12,5% (yoy), terutama didukung oleh berlanjutnya peningkatan kredit perbankan dan ekspansi fiskal.
Suku bunga perbankan terus mengalami penurunan didukung oleh suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah. Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga IndONIA dan suku bunga deposito 1 bulan perbankan telah menurun, masing-masing sebesar 2 bps dan 106 bps sejak Februari 2021 menjadi 2,79% dan 2,82% pada Februari 2022. Di pasar kredit, suku bunga kredit baru lebih rendah 30 bps (yoy) pada periode yang sama, sejalan dengan perbaikan persepsi risiko perbankan di tengah berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi. Bank Indonesia memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan termasuk melalui penurunan suku bunga kredit dapat ditingkatkan guna semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio / CAR) perbankan Januari 2022 tetap tinggi sebesar 25,78%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan / NPL) tetap terjaga, yakni 3,10% (bruto) dan 0,88% (neto). Intermediasi perbankan pada Februari 2022 melanjutkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya dengan kredit tumbuh sebesar 6,33% (yoy). Pertumbuhan kredit terjadi di berbagai kelompok bank, segmen kredit, dan sektor ekonomi, seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga. Pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut, yang tercermin dari perbaikan penjualan, kemampuan membayar, dan belanja modal. Sementara itu dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit terus melonggar terutama di sektor Industri dan Perdagangan, seiring menurunnya persepsi risiko kredit. Pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat sebesar 14,32% pada Februari 2022 (yoy).
Bank Indonesia akan melanjutkan akselerasi digitalisasi dan memperkuat sistem pembayaran yang cemumuah (cepat, mudah, murah, aman, dan handal) dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat untuk mendukung pemulihan ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Pada Februari 2022, nilai transaksi uang elektronik (UE) tumbuh 41,35% (yoy) mencapai Rp27,1 triliun dan nilai transaksi digital banking meningkat 46,53% (yoy) menjadi Rp3.732,8 triliun. Inovasi sistem pembayaran terus didorong, termasuk akseptasi transaksi BI-FAST melalui perluasan kanal layanan, pendampingan kepada peserta, dan edukasi kepada masyarakat. Guna mendorong konsumsi masyarakat, Bank Indonesia tetap melanjutkan implementasi program SIAP (Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai) QRIS untuk mendukung pencapaian 15 juta pengguna baru QRIS pada 2022. Koordinasi dengan Pemerintah terus dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi dan percepatan digitalisasi pembayaran melalui akselerasi elektronifikasi bansos, transaksi Pemda, dan transportasi. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit juga mengalami pertumbuhan 2,88% (yoy) menjadi Rp596,2 triliun. Di sisi tunai, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Februari 2022 meningkat 12,49% (yoy) mencapai Rp881,5 triliun.
Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
