Arah Kebijakan OJK Untuk Industri Perbankan pada Tahun 2023

289
OJK Perkuat Kerja Sama dengan Hong Kong Monetary Authority

(Vibiznews – Banking & Insurance) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor keuangan terus memastikan industri perbankan tetap berperan terhadap pemulihan ekonomi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan meski stabilitas sistem keuangan saat ini terjaga baik namun perlu dicermati risiko di tengah ketidakpastian global yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Beliau mengatakan ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai perbankan antara lain scarring effect pandemi Covid-19. Kenaikan yield surat berharga, potensi depresiasi Rupiah dan penurunan likuiditas.

Oleh sebab itu, OJK telah menyiapkan serangkaian kebijakan untuk sektor perbankan pada tahun ini.

“Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan perbankan ke depan antara lain diarahkan pada penguatan pengaturan. Dan pengawasan perbankan. serta pengembangan Industri Perbankan yang sehat, efisien dan berintegritas,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu (11/1).

OJK akan terus melakukan penguatan early warning system yang didukung dengan teknologi informasi sehingga dapat lebih awal mendeteksi permasalahan keuangan. Maupun aspek lain serta melakukan tindakan pengawasan secara lebih dini sebelum permasalahan tersebut berlarut-larut dan menjadi besar.

Sejalan dengan program tersebut, OJK akan melanjutkan konsolidasi perbankan terutama terhadap perbankan syariah, Bank Pembangunan Daerah dan BPR/BPRS.

Konsolidasi BPD dilakukan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) Terintegrasi. Yaitu dengan Bank berskala besar sebagai Bank Induk yang dapat memenuhi kebutuhan likuiditas dan permodalan. Serta tercipta sinergi dalam perluasan produk dan layanan perbankan, penguatan tata kelola dan infrastruktur (teknologi dan SDM), peningkatan customer base.

Sedangkan akselerasi konsolidasi BPR/BPRS dilakukan melalui skema penggabungan usaha, pembentukan holding terhadap BPR/BPRS dengan kepemilikan yang sama. Pembentukan Anchor Bank bagi BPR/BPRS milik Pemda. Dorongan kepada pemilik untuk melakukan self-liquidation dalam hal tidak mampu mengembangkan BPR/BPRS dan implementasi exit policy.

Dengan berbagai bauran strategi pengawasan dan kebijakan tersebut, OJK optimis bahwa perbankan ke depan akan lebih resilient. Terutama dalam menghadapi tingginya ketidakpastian perekonomian global.

OJK akan terus memantau perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik. Untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan akan tetap efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu OJK akan senantiasa proaktif dan memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder dalam menjaga kondisi dan kinerja perbankan yang sehat.

Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting