(Vibiznews – Business) – Kota Bandung disebut sebagai salah satu kota yang paling kreatif di Indonesia, dengan mengaplikasikan teknologi smart city untuk reformasi pelayanan pemerintah kota di bawah kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil. Salah satu terobosannya adalah penggunaan skema PPP (public-private partnership) untuk membiayai kebutuhan pembiayaan infrastruktur kota.
Program Smart city telah menjadikan Bandung, kota terbesar ketiga di Indonesia, sebagai model pembangunan daerah yang dapat memangkas birokrasi dan korupsi, demikian dirilis CNBC belum lama ini (CNBC, 14/9).
Kepada CNBC, Ridwan Kamil menyebutkan: “Kami memiliki kinerja terbaik dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia saat ini.”
Dengan berinvestasi di teknologi Bandung telah berhasil mengalami transformasi pelayanan kepada masyarakat yang semula menghadapi korupsi kepada peningkatan pelayanan yang efisien, ujarnya di satu acara Summit di Singapura.
Pada awal tahun ini MenPAN-RB, Asman Abnur memberikan apresiasi bagi kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SAKIP (Sistem Akuntanbilitas Kinerja Intansi Pemerintahan) secara memuaskan, salah satunya Kota Bandung. Menurutnya, Pemkot Bandung telah melakukan penghematan anggaran lebih dari 35 persen atau Rp2 triliun dengan melakukan refocusing kegiatan pada tahun 2016 sebanyak 5.701 kegiatan menjadi 4.814 pada tahun 2017. Selain itu, disebutkan Pemkot Bandung juga menerapkam aplikasi penganggaran berbasis kinerja (e-performance based budgeting) untuk mendorong praktek pemerintahan yang baik.
Walikota Kamil dalam tiga tahun kepemimpinannya telah membangun 400 aplikasi software untuk mempercepat pelayanan publik. Salah satunya yang disebut GAMPIL (singkatan dari Gadget Mobile Application for Licence), yang memungkinkan untuk usaha mikro dengan omset kurang dari Rp 500 juta per tahun tidak harus terpaku berbagai perizinan namun cukup mendaftarkannya secara online.
“Kami satu-satunya kota di Indonesia di mana usaha UKM tidak perlu perizinan, hal mana telah memangkas banyak peluang korupsi,” ujarnya kepada media internasional ini. Disebutkan sudah 60 ribu UKM baru muncul hanya dalam tiga bulan setelah peluncuran aplikasi ini. Penggunaan e-budgeting telah memangkas program-program yang tidak efektif dan boros, sehingga tahun lalu Pemkot Bandung dapat mengemat anggaran sekitar Rp2,6 triliun (ekuivalen $200 juta).
Indonesia, sebagai perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara, berlimpah dengan populasi kaum muda dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi, itu sebabnya digitalisasi pelayanan publik bukan hal yang mengherankan. Kamil meyakini bahwa kelompok millennial yang aktif menggunakan teknologi akan mengubah wajah Indonesia di lima tahun ke depan.
Indonesia, menurut Ridwan, memerlukan pemimpin yang paham menangani aneka masalah. “Saya telah memintakan kepada 70 dinas di kota saya supaya memiliki akun sosial media, dan saat ini tingkat kepercayaan kepada administrasi pemkota telah meningkat mencapai 90 persen,” ujarnya kepada CNBC.
Skema PPP
Pengalaman Kamil di sektor swasta sebelumnya banyak membantunya untuk mengatasi satu isyu nasional: lambannya infrastruktur.
Walikota Bandung ini menginisiasikan skema kerjasama pemkot – swasta atau public-private partnership (PPP) model, di mana para investor skala dunia diundang untuk membangun proyek-proyek dengan kontrak jangka panjang di Bandung. Cara konvensional dalam pembiayaan infrastruktur selama ini dipandangnya terlalu lambat.
Karena anggaran pemerintah pastinya tidak memadai, skema PPP dapat memenuhi kebutuhan Bandung akan infrastruktur dalam tempo satu dekade saja, dibandingkan cara tradisional yang mungkin perlu waktu 30 tahun, pungkasnya lagi. Disebutkan bahwa anggaran Pemkot yang tersedia untuk belanja infrastruktur hanya sebesar Rp 2 triliun setahunnya. Angka tersebut dipandang masih jauh dari yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp 60 triliun.
Oleh sebab itu, guna memenuhi tujuan tersebut, Walikota Emil melakukan improvisasi dengan mengajak swasta untuk ikut mendanai pembangunan infrastruktur melalui skema public private partnership (PPP). Skema PPP ini menurutnya jamak diterapkan di kota-kota maju semacam London dan Seoul. Untuk itu, Pemkot Bandung, berdasarkan konsep yang direkomendasikan oleh Pemerintah Inggris membentuk PPP Center guna meringankan kinerja pimpinan daerah.
Untuk program PPP tahap I, Pemkot Bandung mengejar investasi senilai Rp 20 triliun guna merealisasikan enam poin prioritas pembangunan, yaitu Rumah Sakit, fly over 30 titik, LRT, cable car, lampu PJU, dan apartemen rakyat. Total nilainya sekitar Rp 20 triliun.
400 Aplikasi Smart City
Bandung Smart City merupakan konsep sebuah kota yang memiliki koneksi terintegrasi dalam berbagai bidang. Hal ini memberikan dampak praktis dan efisiensi dalam pengelolaan kota. Contohnya, penanggulangan masalah kemacetan, penumpukan sampah, perbaikan jalan rusak, dan untuk mengetahui kondisi masyarakat Kota Bandung.
Selain itu, lebih dari 400 aplikasi sudah diciptakan saat ini oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mempermudah penyelesaian masalah yang ada di Kota Bandung. Sehingga saat ini masyarakat Kota Bandung dimudahkan dengan pelayanan publik yang berbasis teknologi. Ini dapat mempersingkat waktu penyelesaian urusan dan pelayanan masyarakat.
Aplikasi layanan aduan masyarakat (Lapor!) dan aplikasi pelayanan masyarakat berbasis online serta e-budgeting lainnya menjadi satu dari sekitar 400 perangkat lunak yang telah dibuat Pemerintah Kota Bandung untuk mendukung menyelesaikan permasalahan baik di lingkungan masyarakat maupun di internal birokrasi.
Contoh lainnya adalah satu aplikasi baru berbasis fotografi bernama SOCA yang dalam bahasa Indonesia berarti mata. Aplikasi ini dikembangkan oleh Alumni ITB 74. SOCA Bandung merupakan aplikasi pelaporan dan promosi kota oleh warga Bandung yang menggunakan aplikasi tersebut. Dalam fitur aplikasi SOCA Bandung ada menu pilihan yaitu lapor dan promosi. Setiap masalah yang dilaporkan warga akan masuk ke jaringan Bandung Command Center sehingga pemerintah dapat mengetahui dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh warga Bandung secara realtime.
Memang dewasa ini pemanfaatan teknologi informasi sudah semakin luas. Teknologi tidak lagi hanya digunakan untuk perangkat smartphone saja, teknologi informasi juga sudah mulai masuk ke berbagai sektor lainnya. Termasuk, sudah saatnya sistem dan teknologi informasi masuk ke ranah pemerintahan.
Singapura kabarnya saat ini memiliki 1600 software online untuk layanan publik. Dengan demikian untuk setiap permasalahan kota ada aplikasi untuk mendeteksi dan menyelesaikannya. Memang untuk efisiensi administrasi kepemerintahan saat ini dibutuhkan teknologi digital. Ini sudah waktunya. Atau administrasi pemerintah akan ketinggalan zaman sama sekali.
Sumber: CNBC dan berbagai sumber lain
Editor: Alfred Pakasi
