(Vibiznews, Economy & Business) – Negara-negara ASEAN memiliki beberapa tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia, ditengah-tengah kekurangan terbesarnya yaitu infrastruktur. Asian Development Bank memperkirakan bahwa negara-negara berkembang di Asia memerlukan $ 1,7 triliun investasi infrastruktur setiap tahun sampai tahun 2030 untuk mempertahankan lintasan ekspansi saat ini dan untuk mengatasi kemiskinan.
Kesenjangan infrastruktur merupakan ancaman tunggal terbesar bagi kemakmuran ASEAN, oleh karena itu pemerintah daerah memprioritaskan investasi dalam konektivitas. China mencurahkan dana terbesarnya di sektor infrastruktur, yaitu sebesar $ 14,5 miliar tahun lalu, dibandingkan dengan sekitar $ 1 miliar pada tahun 2007. Pemerintah China telah menandatangani kontrak untuk proyek senilai lebih dari $ 1 triliun berdasarkan inisiatif Belt and Road yang ambisius, dimana ASEAN akan menjadi penerima manfaat utama.
Negara-negara kecil di kawasan ini juga memiliki rencana pengeluaran yang besar, namun anggaran pemerintah setempat saja tidak akan cukup untuk pembangunan luas yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan, dan kondisi ini menciptakan peluang yang signifikan untuk kemitraan publik-swasta (PPP).
Pemitraan sektor swasta dengan keahlian dalam pembiayaan proyek utama memiliki peran penting dalam pendanaan pembangunan infrastruktur besar-besaran di ASEAN.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai berkuasa pada tahun 2014 menjanjikan peningkatan belanja yang besar untuk membangun jalan, bandara, jembatan dan pelabuhan. Meskipun kemajuan yang lamban dari perkiraan, anggaran infrastruktur negara terus meningkat menjadi Rp387 triliun (sekitar $ 30 miliar) pada tahun 2017, naik dari Rp317 triliun di tahun sebelumnya, dan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas anggaran setidaknya sampai 2020, menurut rencana pembangunan jangka menengah Negara Indonesia.
Mungkin contoh yang paling menonjol adalah Indonesia, yang memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar, namun telah terganggu oleh rencana investasi kurang matang selama beberapa dekade di bidang infrastruktur.
Peluang besar bagi Indonesia, dana negara hanya dapat memberikan sekitar 300 miliar dolar yang dibutuhkan dalam tiga tahun ke depan, karena itu peranan PPP (Public Private Partnership ) menjadi sangat penting jika Indonesia ingin mencapai tujuannya.
Sampai sekarang, pemerintah Indonesia sangat bergantung pada perusahaan milik negara untuk memberikan proyek, tapi untuk saat ini sudah berubah. Lebih dari 60 persen bank umum berharap dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembiayaan infrastruktur Indonesia pada tahun 2017, dan setidaknya sepertiga dari pembiayaan infrastruktur masa depan diharapkan berasal dari sektor swasta.
Selasti Panjaitan/VMN/VBN/Senior Analyst Stocks-Vibiz Research Center Editor : Asido Situmorang
