(Vibiznews – Banking & Insurance) – Dalam rangka mendorong tingkat perekonomian di daerah, pemerintah tengah mendorong sektor pariwisata. Melalui Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pemerintah ingin perbankan mengambil bagian dalam pendanaan bagi sektor usaha pariwisata.
Menurut nara sumber dari Bank Indonesia, peningkatan sektor pariwisata juga dijadikan sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan devisa negara untuk mengurangi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) pada kuartal II 2018 yang mulai melebar.
Di lain pihak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memberikan beberapa insentif bagi sektor jasa keuangan terutama perbankan agar lebih tertarik masuk ke sektor tersebut. Antara lain dengan memberi insentif batas minimum pemberian kredit (BMPK) dan Peraturan OJK (POJK) modal inti, agar memperluas akses permodalan sektor usaha pariwisata kepada perbankan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pihaknya memang tengah giat mendorong sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah khususnya di bidang pertanian, makanan tradisional,dan lain-lain. Melalui pariwisata dapat mendatangan turis dari luar negeri, hal itu merupakan sumber devisa yang cukup bagus bagi negeri ini.
Tak hanya dari sisi perbankan, OJK juga telah melakukan beragam upaya untuk mendorong sektor pariwisata di daerah terutama dari segi pelaku usaha. Antara lain, dengan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), Bank Wakaf Mikro, BUMDes Center dan sebagainya.
Di sisi lain, pihak perbankan juga mengaku siap mendorong sektor pariwisata terutama bank pembangunan daerah (BPD). PT BPD Sumatera Utara (Bank Sumut) misalnya, yang mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu fokus pembiayaan utama ke depan. Hal ini sejalan dengan nawacita pemerintah untuk menggali potensi di daerah.
Peranan pemerintah daerah (pemda) yang saat ini masih menjadi kunci peningkatan ekonomi di daerah, terutama pariwisata. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Bank Sumut antara lain dengan memberikan kredit usaha rakyat (KUR) khusus kepada pelaku UMKM di Sumatra Utara. Melalui cara ini Bank Sumut optimistis geliat ekonomi di daerah dapat tumbuh secara signifikan.
Sejauh ini, pihaknya tercatat sudah menyalurkan KUR mencapai Rp 550 miliar. Karena penyalurannya baik, pemerintah pun menambah kuota KUR Bank Sumut pada tahun ini menjadi total Rp 700 miliar.
Selain Bank Sumut, PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo) mengatakan sektor pariwisata telah menjadi sektor andalan di Sulawesi Utara. Pemerintah provinsi setempat pun tengah serius menggarap sektor ini.
Selain bank daerah, bank pelat merah juga turut aktif mendorong sektor pariwisata. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) misalnya, menargetkan dapat menggenjot kredit ke sektor pariwisata hingga dua digit pada akhir tahun ini.
Sebagai tambahan informasi, berdasarkan data uang beredar yang dirilis oleh BI per Juli 2018, pertumbuhan kredit secara total tercatat sebesar 11% yoy menjadi Rp 4.989,8 triliun.
Berdasarkan sektornya, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) mengalami peningkatan secara total 8,94% yoy menjadi Rp 1.035,9 triliun. Bila dirinci, bank sentral menyebut berdasarkan jenis penggunaannya sektor PHR pada kredit investasi naik 7,2% dari bulan sebelumnya yang baru tumbuh 5,1%.
Peningkatan pertumbuhan kredit investasi PHR ini khususnya terjadi pada subsektor perdagangan ekspor minyak biji kelapa sawit mentah di wilayah Sumatra Utara dan Jawa Timur. Sejalan dengan kredit investasi, kredit modal kerja (KMK) pada sektor PHR juga ikut tumbuh 11,5% yoy naik dibanding bulan Juni 2018 yang tumbuh 11% yoy.
Bella Donna/VMN/VBN/Senior Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang
