(Vibiznews – Economy & Business) – Secara global, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 diproyeksikan akan berada pada tingkat yang rendah. World Economic Outlook (WEO) bulan April 2019 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan kembali melambat ke tingkat 3,3 persen, lebih rendah dibandingkan proyeksi pada WEO bulan Januari 2019 sebesar 3,5 persen. Selain itu, volume perdagangan global diperkirakan mengalami tekanan. Pelemahan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok, perang dagang yang masih berlangsung antara AS dan Tiongkok, serta ketidakpastian geopolitik termasuk isu Brexit.
Sementara itu, WEO memproyeksikan perekonomian Indonesia masih akan tumbuh 5,2 persen di 2019. Meskipun kondisi global kurang menguntungkan, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali.
Kinerja APBN hingga akhir Maret 2019 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN, antara lain melalui perbaikan pola belanja agar dapat lebih optimal menstimulasi perekonomian nasional, penyerapan belanja negara menunjukkan kinerja yang semakin baik. Pelaksanaan APBN 2019 tersebut telah sesuai dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang akan mendukung pencapaian target pembangunan APBN 2019, demikian dilansir dari Kementerian Keuangan.
Realisasi Belanja Negara tumbuh sebesar 7,7 persen (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,9 persen (yoy). Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp260,74 triliun (15,96 persen dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp191,33 triliun (23,14 persen dari pagu APBN).
Peningkatan kinerja BPP terbesar adalah realisasi belanja bantuan sosial yang sudah mencapai Rp36,97 triliun atau sekitar 36,24 persen dari pagu APBN 2019, yang turut mendukung stimulus ke perekonomian melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada Triwulan I tahun 2019.
Lebih lanjut, pemberian bantuan sosial ini juga diharapkan dapat meningkatkan jaminan perlindungan sosial dan daya beli masyarakat. Disamping itu, BPP juga diarahkan dalam membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih kompetitif melalui penyaluran belanja pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, realisasi TKDD sampai dengan Maret 2019 mencapai Rp191,33 triliun atau 23,14 persen dari pagu APBN 2019, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp181,24 triliun (23,94 persen) dan Dana Desa Rp10,09 triliun (14,41 persen). Realisasi TKD sampai dengan Maret 2019 lebih tinggi Rp5,92 triliun atau sekitar 3,38 persen (yoy) bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2018.
Sedangkan realisasi penyerapan Dana Desa hingga Maret 2019 (Rp10,1 triliun) hampir sama dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp10,3 triliun). Dalam penyaluran Dana Desa ini Pemerintah lebih memprioritaskan tercapainya output dan dampak dari program Dana Desa, dibandingkan dengan penyerapan belanjanya.
Capaian Belanja Negara yang baik tersebut didukung oleh Pendapatan Negara yang tumbuh sebesar 5,0 persen (yoy). Pertumbuhan Pendapatan Negara ini didukung oleh realisasi penerimaan pajak yang telah mencapai 15,78 persen dari target atau mampu tumbuh sebesar 1,82 persen (yoy) dan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh cukup signifikan sebesar 73,04 persen (yoy). Capaian penerimaan pajak yang cukup baik ini tidak terlepas dari kebijakan percepatan restitusi pajak dalam rangka memberikan stimulus ke perekonomian.
Disamping itu, kinerja tersebut juga didukung oleh capaian PPh Orang Pribadi yang tumbuh 21,4 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar 17,6 persen (yoy). Sementara itu, pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai yang baik tersebut didorong oleh kebijakan pelunasan pita cukai dan tidak adanya perubahan tarif pada tahun 2019.
Selain didukung penerimaan perpajakan, Pendapatan Negara juga bersumber dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang antara lain didukung oleh realisasi penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Non Migas mencapai Rp8,23 triliun, meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp8,11 triliun. Disamping itu, realisasi PNBP Lainnya pada periode yang sama mencapai Rp25,77 triliun, sedikit lebih tinggi dari tahun 2018 yang mencapai Rp24,87 triliun. Meskipun capaian tersebut cukup positif, Pemerintah tetap mewaspadai perkembangan harga komoditas maupun nilai tukar yang sensitif terhadap PNBP.
Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, realisasi defisit APBN dan keseimbangan primer cukup terkendali. Realisasi defisit APBN mencapai 0,63 persen terhadap PDB dan keseimbangan primer sebesar negatif Rp31,4 triliun. Untuk menutupi defisit APBN, di sisi pembiayaan, Pemerintah menerapkan strategi frontloading penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara terukur dengan memanfaatkan likuiditas awal tahun dan tingginya minat investor, serta mengantisipasi kewajiban utang jatuh tempo yang cukup besar pada bulan Maret hingga Mei 2019. Hal ini telah turut mendukung tercapainya target SBN bruto yang ditetapkan pada APBN 2019 selama Triwulan I. Hingga akhir Triwulan I, posisi utang Pemerintah berada pada 30,12 persen terhadap PDB, yang masih lebih rendah dari batas maksimum sebesar 60 persen sebagaimana Undang-undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola keuangan negara dengan pruden, terukur, dan transparan. Dengan APBN yang kredibel diharapkan Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan, termasuk dalam mengantisipasi kondisi perekonomian global yang masih diliputi perlambatan dan ketidakpastian. Pada gilirannya, hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan, seperti berkurangnya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi.
Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
Editor : Asido Situmorang
