BI Lakukan Normalisasi GWM Rupiah

488
Survei BI Maret 2023

(Vibiznews – Banking & Insurance) – Salah satu keputusan Rapat Dewan Gubernur BI pada 21 Juli 2022 adalah melakukan Normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah.

Hal ini dilakukan secara bertahap dan pemberian insentif GWM berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas dan intermediasi perbankan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret sampai 15 Juli 2022 menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp 219 triliun.

Meskipun demikian, bank sentral mengklaim penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit. Hal ini terlihat dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tinggi mencapai 29,99% per Juni 2022.

Bagaimana tanggapan perbankan?

PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) menyatakan telah menerapkan dan memenuhi GWM sesuai ketentuan BI. Direktur Utama Bank Ina Perdana Daniel Budirahayu menyatakan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) masih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan industri.

Guna memacu DPK, Bank Ina telah menawarkan produk-produk yang menarik bagi para nasabah. Seiring dengan itu, Bank Ina masih optimistis memacu bisnis hingga kredit bisa tumbuh double digit di penghujung 2022.

PT Bank Mandiri Taspen (Mantap) juga sudah menyesuaikan peningkatan GWM sekitar 2,5% dari DPK yang telah dihimpun.

Direktur Utama Bank Mandiri Taspen, Elmamber P. Sinaga masih fokus meningkatkan DPK dari segmen ritel yang didorong dari fitur-fitur digital yang dikembangkan.

“Di Bank Mandiri Taspen atas kebijakan peningkatan rasio GWM tersebut, kami comply. Terdapat alokasi likuiditas sebesar Rp 1 triliun untuk pemenuhan GWM tersebut dari posisi Maret ke Juli 2022,” paparnya.

Meskipun begitu, ia optimis bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 17% secara year on year (yoy) sampai dengan akhir tahun. Guna mencapai target tersebut, Bank Mantap akan mengoptimalkan penyaluran kredit ke segmen pegawai aktif dan pensiunan.

PT Bank Sahabat Sampoerna juga telah mengikuti kebijakan pengetatan GWM yang dimulai sejak Maret lalu. Direktur Keuangan dan Perencanaan Bisnis Bank Sampoerna Henky Suryaputra menyatakan Bank Sampoerna sendiri siap untuk terus mengikuti kebijakan GWM. Kebijakan ini akan semakin mengetat pada September mendatang.

“Bank akan terus membangun kepercayaan dari nasabah sambil terus meningkatkan layanan. Termasuk layanan mobile banking untuk dapat terus memenuhi kebutuhan likuiditas. Kami meyakini bahwa perekonomian Indonesia masih akan bertumbuh cukup baik di tahun 2022 ini.

Bank Sampoerna masih meyakini untuk dapat mencapai pertumbuhan kredit sedikit di atas target pertumbuhan kredit industri perbankan secara keseluruhan,” tuturnya.

Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting