Paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK yang dimulai sejak awal September lalu nampaknya belum berakhir, pasalnya untuk memperkuat perekonomian dalam negeri Presiden Joko Widodo akan kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-5. Pada dasarnya, Presiden memang menginginkan setiap minggu ada kebijakan-kebijakan baru yang diluncurkan untuk menggerakkan perekonomian.
Gerak cepat pemerintah ini dilakukan Jokowi agar Indonesia tidak lagi tertinggal dari negara-negara lainnya, misalnya oleh Vietnam, Tiongkok, hingga Uni Emirat Arab yang sudah lebih di depan daripada Indonesia. Sebagai ilustrasi, Uni Emirat Arab, pada tahun 60-70-an masih menggunakan unta untuk bepergian dari Dubai ke Abu Dhabi. Padahal, saat itu masyarakat Indonesia sudah memiliki mobil-mobil buatan Eropa. Tapi yang terjadi sekarang, masyarakat disana sudah memiliki mobil-mobil mewah sementara Indonesia masih tertinggal. Perekonomian di UEA, berjalan cepat lantaran penyederhanaan izin besar-besaran.
Simplifikasi perizinan inilah yang sedang diupayakan Presiden bisa terjadi di semua sektor industri. Birokrasi yang tidak efisien diminta Jokowi untuk dipangkas. Meski tidak menyebutkan secara spesifik fokus kebijakan yang akan diterbitkan dalam paket kelima, Jokowi mengaku ingin ada reformasi total sehingga menarik banyak investor ke Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan empat paket kebijakan pada bulan September dan Oktober. Fokus paket-paket kebijakan itu di antaranya terkait deregulasi, pemangkasan izin, formula pengupahan buruh, hingga insentif bagi industri. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan paket kebijakan kelima ini akan menyinggung persoalan lapangan kerja yang dinilai cukup mendesak dan tinggi dampaknya bagi produktivitas ekonomi Tanah Air.
Secara keseluruhan, paket kebijakan perekonomian yang telah dikeluarkan pemerintah dinilai masih fokus dalam memperkuat investasi dan pasar modal, sementara efektivitas untuk sektor riil dalam negeri diperkirakan baru terlihat pada tahun 2016. Pengumuman paket kebijakan secara bertahap dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat bisa memahami dengan mudah. Di samping itu tujuannya juga untuk menjaga momentum sentimen positif dari investor terhadap kebijakan pemerintah. Diharapkan tentunya mampu untuk mendorong nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Stephanie Rebecca/VM/BNV/ Analyst at Vibiz Research Center
Edior: Asido Situmorang
