Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Portfolio dan Utang Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan, menyatakan akan mencari pinjaman senilai US$ 5 miliar, atau berkisar Rp 67 triliun untuk menutupi toleransi pelebaran defisit anggaran menyusul melesetnya target penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Adapun pinjaman yang dimaksud akan ditarik dari pinjaman bilateral dan multilateral yang diyakini lebih murah ketimbang meminjam di pasar sekunder. Sejauh ini, rencananya pemerintah akan menarik pinjaman dari World Bank senilai US$2 miliar dari komitmen baru, Asian Development Bank (ADB) senilai US$750 juta – US$1 miliar, lalu pinjaman program lainnya sekitar US$ 1,2 miliar.
Selain lembaga pembiayaan, pemerintah juga kembali berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi valuta asing untuk menutupi defisit anggaran 2015. Namun, penerbitan SBN akan dilakukan dengan cara penempatan terbatas atau private placement dari investor asing dengan target pengumpulan dana mencapai US$1 miliar. Pemerintah juga akan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) jika sampai akhirnya besaran defisit membengkak dari defisit angaran tahun ini yang ditargetkan berada di kisaran 2,5 persen – 2,6 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Kementerian Keuangan mencatat hingga Oktober ini pemerintah sudah menerbitkan surat berharga negara (SBN) dengan total Rp 439,27 triliun, atau berkisar 95,4 persen dari target penerbitan SBN yang mencapai Rp 461,2 trilun hingga akhir tahun. Penerbitan SBN sendiri dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang dipatok sebesar Rp 260,02 triliun, atau 2,23 persen dari PDB.
Sebagai informasi sampai 7 Oktober 2015, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) baru mengantongi pendapatan sebesar Rp 1.004,1 triliun. Angka tersebut baru memenuhi 56,99 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang menitahkan pendapatan sebesar Rp 1.761,64 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, dengan realisasi belanja sebesar 64 persen atau setara dengan Rp 1.269,8 triliun maka defisit anggaran yang terjadi saat ini sekitar 2,3 persen dari PDB.
Stephanie Rebecca/VM/VBN/ Analyst at Vibiz Research Center
Edior: Asido Situmorang
