Keputusan orang-orang Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa harus menjadi wake up call bagi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membuat perjanjian perdagangan yang lebih berhubungan dengan kebutuhan masyarakat banyak dan tidak menjadi proyek bagi kalangan elit, kata Menteri Perdagangan Indonesia Thomas Lembong.
Seluruh hambatan tarif dan non-tarif yang berlaku di 10 negara blok ini akan dihapus pada tahun 2025, Lembong, mantan bankir investasi, mendesak para pemimpin regional untuk menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk memenuhi kebutuhan publik.
Secara filosofis, Brexit harus menjadi wake-up call untuk menteri perdagangan ASEAN untuk membuat kesepakatan masyarakat ekonomi, perjanjian perdagangan dan peraturan yang lebih eksplisit pro-rakyat, demikian pernyataan Lembong kepada wartawan di Jakarta.
Direktur ASEAN Urusan Masyarakat Lee Yoong Yoong mengatakan bahwa dampak yang lebih luas dari Brexit masih belum diketahui, yang pasti adalh fakta bahwa Asean harus menjaga kecepatan berintegrasi.
Salah satu pelajaran yang diambil dari Brexit, bukan hanya bagi Asean, adalah bahwa Anda tidak dapat mengabaikan sentimen masyarakat banyak, demikian pernyataan Lee.
Dengan Asean yang mewakili 630 juta orang yang hidup dalam suatu perekonomian dengan GDP sebesar $ 2,5 triliun dan perdagangan tahunan yang naik 10 persen dibandingkan tahun lalu menjadi $ 2.28 triliun yang sudah termasuk perdagangan senilai $ 228 miliar dengan Uni Eropa, Lee mengatakan Brexit akan mempengaruhi negosiasi perdagangan bebas di masa depan antara Asean dan Uni Eropa.
ASEAN harus bernegosiasi dengan beberapa FTA dengan U.K. sendiri, karena Inggris sudah tidak lagi menjadi bagian dari Uni Eropa. Sikap Asean setelah Brexit adalah menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi di Eropa sebelum para pembuat kebijakan dapat mengadopsi langkah berikutnya.
ASEAN selalu berusaha untuk memiliki hubungan baik dengan Uni Eropa dan berharap hal itu dapat berlangsung terus dimasa yang akan datang.
Ekspansi Tiongkok ke Laut Cina Selatan juga telah menjadi rintangan utama untuk memajukan integrasi Asean.
Hasil yang mengejutkan dari referendum Inggris merupakan perkembangan yang membuka mata seperti bagi kita semua di Asean bahwa kita tidak bisa menganggap kerja sama regional akan terus maju dalam tren linear positif, demikian pernyataan Termsak Chalermpalanupap, seorang peneliti di Universitas Nasional dari Centre Singapore untuk Hukum Internasional yang baru saja pensiun setelah 20 tahun pelayanan di sekretariat ASEAN.
Didirikan pada tahun 1967, sekretariat ASEAN di Jakarta hari ini dikelola oleh hanya 300 orang, dibandingkan dengan hampir 33.000 karyawan yang bekerja untuk Komisi Eropa di Brussels.
“Selama bertahun-tahun Uni Eropa telah menjauh dari desain awalnya yaitu sebuah Uni Eropa yang idealis untuk perdamaian dan kemakmuran, timbulnya kekacauan birokrasi, tidak akuntabel dengan kecenderungan diktator internal,” kata Ei Sun Oh, analis senior dari Singapore’s Institute of Defence & Strategic Studies.
