Mishcon de Reya, salah satu kantor penasehat hukum hukum di London, mengatakan pemerintah Inggris tidak dapat memulai proses meninggalkan Uni Eropa tanpa persetujuan parlemen, sesuai dengan Pasal 50 Perjanjian Lisbon. Demikian juga dengan keputusan untuk siapapun yang akan menjadi perdana menteri setelah David Cameron mengajukan pengunduran dirinya.
“Hasil referendum tidak diragukan, tetapi kita perlu proses yang mengikuti hukum U.K. untuk memberlakukan itu,” Kasra Nouroozi, seorang partner di Michcon de Reya. “Semua orang di Inggris perlu pemerintah untuk menerapkan proses konstitusional yang benar dan memungkinkan parlemen untuk memenuhi kewajiban demokrasinya, yang memperhitungkan hasil referendum dengan faktor lain sebelum membuat keputusan akhir.”
Pemilih Inggris memilih untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa pada tanggal 23 Juni lalu yang hasilnya mengguncang pasar, menjerumuskan partai politik utama ke dalam kekacauan dan menyebabkan pengunduran diri dari Cameron.
Sampai saat ini belum jelas bagaimana dan kapan pemerintah akan mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan Pasal 50 Perjanjian Lisbon.
“Ada kebutuhan yang sangat penting untuk masalah kejelasan hukum,” kata Jeff King, seorang dosen hukum senior di University College London. Dia mengatakan ada dukungan dalam komunitas hukum dan akademik untuk gagasan bahwa hanya parlemen, sebagai badan legislatif di Inggris, yang memiliki kekuatan untuk memohon Pasal 50.
Gugatan kemungkinan akan mengakibatkan judicial review, di mana hakim menilai legalitas tindakan pemerintah, kata Jeff King. Dia masih berharap solusi politik dapat dicapai tanpa membutuhkan intervensi peradilan.
Klien Mishcon de Reya ini termasuk Diana, Princess of Wales, selama perceraiannya, para selebriti yang yang ponsel mereka di hack oleh surat kabar News Corp dan mantan pemilik pemberi pinjaman Latvia, yang saat ini sudah bangkrut.
Parlemen Kedaulatan
Mishcon de Reya menyewa pengacara David Pannick, Tom Hickman, Rhodri Thompson dan Anneli Howard untuk menangani hal yang berkaitan dengan Brexit. Firma hukum mengatakan telah berhubungan dengan pengacara pemerintah sejak 27 Juni untuk “mencari jaminan bahwa pemerintah akan menegakkan konstitusi U.K. dan melindungi kedaulatan parlemen sesuai Pasal 50.”
Dalam tindakan hukum yang terpisah, kantor pengacara pajak di London, Jolyon Maugham telah mengumpulkan dana lebih dari 10.000 pound untuk memeriksa apa yang bisa menjadi “kasus hukum publik yang paling penting dalam sejarah Inggris”.
