Menteri keuangan Indonesia yang baru membawa kabar baik bagi rencana amnesti pajak yang akan menjadi komponen kunci dari program ekonomi penting dari Presiden Joko Widodo.
Sri Mulyani Indrawati, 53, kembali ke diangkat menjadi Menteri Keuangan dimana saat menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahan terdahulu yaitu di antara tahun 2005 dan 2010 ketika dia melakukan restrukturisasi kantor pajak dan membersihkan kementriannya dari praktek-praktek yang mendorong korupsi. Tugas yang diembannya berkaitan dengan Program Tax Amnesty adalah pengembalian dana dari luar negeri sebesar 560 triliun rupiah ($ 43 miliar).
Jokowi, sebagai presiden yang sangat dikenal, sangat berharap tax amnesty dapat membawa dana luar negeri yang sangat dibutuhkan untuk terus meluncurkan proyek-proyek pembangunan jalan dan pelabuhan sambil menjaga defisit anggaran di bawah kontrol. Reputasi Indrawati sebagai teknokrat dan pembaharu ekonomi akan diuji saat ia bekerja untuk memberikan pertumbuhan yang lebih kuat dengan peningkatan pendapatan negara ditengah tekanan.
IHSG ditutup naik 1 persen pada hari Rabu menja level penutupan tertinggi sejak Mei 2015, sedangkan rupiah naik 0,2 persen menjadi 13.140 terhadap dolar, mengambil keuntungan tahun ini menjadi 4,9 persen. Imbal hasil obligasi 10-tahun benchmark turun 10 basis poin menjadi 7,01 persen.
Selama menjabat Menteri Keuangan pada periode sebelumnya, Indrawati memperkenalkan aturan baru yang mengharuskan semua wajib pajak untuk mendaftar dan melaporkan pajak mereka. Kebijakan sunset, seperti amnesti pajak saat ini, memberi waktu untuk mendaftar dan mematuhi peraturan perpajakan.
Pemerintah mengatakan bahwa dalam pekan ini sudah diperoleh nilai pengakuan harta sampai dengan tanggal 26 Juli sebesar 989 miliar rupiah ($ 75 juta), sehingga mendapat nilai penebutsan sebesar 23,7 miliar rupiah. Bank sentral memperkirakan total pendapatan pemerintah dari tax amnesty sebesar 165 triliun rupiah.
Seperti diketahui, postur APBN Indonesia untuk tahun 2016 adalah sbb:
Pendapatan Pemerintah = Rp. 1.822,5 triliun dimana hampir 85% berasal dari pajak.
Belanja pemerintah = Rp. 2.095,7 triliun, dengan demikian terdapat defisit sebesar Rp. 273,2 triliun.
