(Vibiznews – Economy & Business) – Urbanisasi merupakan salah satu indikasi terjadinya perubahan kelompok masyarakat dari penduduk berpendapatan rendah menjadi kelompok berpendapatan menengah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan apabila urbanisasi dikelola dengan tepat maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dan mengurangi kesenjangan kemiskinan. Itu sebabnya penting untuk penataan urbanisasi yang terjadi di Indonesia. Hal ini ia sampaikan pada seminar “Managing Urbanisation for Sustanable Cities” di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (18/12). Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian acara Voyage to Indonesia dalam rangka Indonesia menjadi tuan rumah IMF-World Bank Group Annual Meetings yang akan dilaksanakan di Bali tahun 2018.
Menurut Sri Mulyani, ada dua jenis urbanisasi yang memberikan dampak terhadap perekonomian:
Yang pertama, terkait dengan urbanisasi terencana, efisien dan inklusif dan yang kedua adalah yang berantakan dan tidak terencana menyebabkan perkotaan menjadi kumuh. Sri Mulyani menganggap penting bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan penataan urbanisasi di Indonesia. Apalagi pemerintah tengah berkomitmen melakukan reformasi di seluruh sektor.
“Urbanisasi merupakan fenomena global. Diperkirakan sekitar tahun 2050, lebih dari 75% populasi dunia akan tinggal di perkotaan. Tidak ada negara di dunia yang bisa mencapai kelompok pendapatan menengah tanpa jumlah populasi perkotaan yang signifikan yang diperoleh dari perpindahan penduduk dari desa ke perkotaan. Jadi, urbanisasi hampir selalu identik dengan perpindahan pendapatan rendah ke pendapatan menengah,” kata Menkeu.
Lebih lanjut, berdasarkan penelitian World Bank, peningkatan urbanisasi di Indonesia masih belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi setinggi beberapa negara lain seperti India, China dan Thailand.
“Berdasarkan penelitian World Bank, setiap 1% peningkatan urbanisasi berkolerasi pada pertumbuhan GDP per kapita (melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja) sebesar 13% di India, 10% di China, dan 7% di Thailand. Sedangkan Indonesia hanya mampu mencapai 4% GDP per kapita dari 1% peningkatan urbanisasinya. Hal ini disebabkan banyak masyarakat perkotaan di Indonesia menderita karena kemacetan, polusi dan risiko lainnya akibat infrastruktur yang tidak memadai,” tambahnya. Itu sebabnya beliau mengingatkan pentingnya penataan urbanisasi yang terjadi di Indonesia.
Oleh karena itu, menurut Menkeu terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi urbanisasi. Langkah pertama ialah koordinasi antar pemerintah pusat, daerah, dan komunitas.“Pertama dan paling penting, isu urbanisasi harus menjadi prioritas masuk perencanaan dan agenda pembangunan nasional. Dengan menempatkan isu urbanisasi secara menyeluruh, koordinasi antar kementerian terkait, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan,” tegas Menkeu.
Kedua, mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah.Saat ini pembangunan di Indonesia terkonsentrasi di Jawa dan beberapa wilayah di Sumatera. 60% populasi tinggal di Jawa, sementara pulau-pulau lain yang punya potensi besar belum dikembangkan,” terangnya. Jadi pemerintah harus menjadi jembatan dalam proses urbanisasi, maksudnya membangun infrastruktur dasar hingga berat yang dibutuhkan setiap daerah. Sebab pembangunan infrastruktur memberikan dampak yang panjang bagi perekonomian, selainitu bermanfaat bagi keberlangsungan stabilitas serta distribusi kebutuhan pokok.
Ketiga, Menkeu ingin kemampuan manajerial para pemimpin daerah ditingkatkan untuk mengelola urbanisasi dan mereformasi kebijakan yang mempermudah pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Contohnya, seperti Bupati Banyuwangi, Walikota Surabaya, mereka merupakan contoh yang bisa menunjukkan bagaimana (pimpinan daerah) mengelola urbanisasi secara tepat. Akhirnya, saya mengatakan perlunya reformasi kebijakan yang mempermudah pihak swasta untuk berpartisipasi pada pembangunan infratruktur,“ tutup Menkeu.
Sumber: Kementerian Keuangan
Belinda/VMN/VBN/Senior Analyst Vibiz Research Center Editor : Asido Situmorang
