(Vibiznews – Economy) – Berdasarkan informasi yang diperoleh dari rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, salah satu potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia adalah aset perbankan syariah yang terus meningkat. Pada tahun 2017, aset perbankan syariah Indonesia tercatat sebesar Rp435 triliun atau sekitar 5,8 % dari total aset perbankan Indonesia.
Itu sebabnya saat Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah pada hari Senin, (05/02) di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi penggerak utama perekonomian syariah karena potensi pasar yang sangat besar. Untuk itu kita sangat serius untuk menggarap potensi ini. Dan saya melihat angka-angkanya juga menunjukkan peningkatan,” ungkapnya.
“Saya ingin menekankan bahwa dalam pengembangan ekonomi syariah, jangan sampai kita hanya menjadi target pasar dan produk industri negara-negara lain hanya sekedar menjadi konsumen,” ujar Presiden.
Presiden juga menyebutkan situasi pasar modal syariah yang angkanya terus membaik. Bahkan, pangsa pasar sukuk Indonesia berhasil mencapai 19% dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara. Tak hanya itu, total aset industri keuangan non-bank syariah juga naik dua kali lipat dalam lima tahun terakhir.
“Kita juga memiliki potensi yang besar untuk pengumpulan dana sosial keagamaan, seperti dana haji, dana zakat, dana wakaf, serta dana infaq, dan sedekah,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden juga menyebutkan potensi lain yang harus segera digarap dalam rangka pengembangan ekonomi syariah. Mulai dari bidang industri fashion, busana muslim, makanan halal, farmasi, hingga sektor pariwisata.
“Potensi sektor pariwisata ini masih sangat menjanjikan. Pengeluaran wisata muslim global 2016 mencapai USD169 miliar atau 11,8 % dari pengeluaran konsumsi wisata global,” ujar Presiden.
Presiden juga meminta pada tahun 2018 ini LKM syariah, bank wakaf mikro, terutama yang berlokasi di pesantren-pesantren lebih diperbanyak jumlahnya dan diperluas sehingga mencakup seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar reformasi dan pembenahan pengelolaan zakat serta wakaf terus dilakukan agar dapat mendukung program pengentasan kemiskinan guna menekan angka ketimpangan.
Sumber : Kementerian Keuangan
Belinda Kosasih/Coordinating Partner of Banking Business Editor : Asido Situmorang
