(Vibiznews – Economy & Business) – Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat sebagai pondasi yang kuat dalam rangka mencapai Indonesia yang mandiri dan berdaya saing, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 dengan tema “Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat” bertempat di Gedung Dhanapala, Kemenkeu pada Kamis (20/09).
Dalam keynote speech-nya ketika membuka Rakernas yang dihadiri oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, akademisi, dan Pimpinan institusi terkait, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi penghargaan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini terbaik di dalam laporan keuangan. Tahun ini Pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau LK Bun untuk tahun 2017.
Opini WTP tersebut adalah suatu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang semaksimal mungkin dilakukan oleh seluruh stakeholder di dalam rangka untuk selalu mematuhi peraturan dan menjaga kehati-hatian, dan di dalam rangka proses akuntabilitas kepada masyarakat sehingga bisa memunculkan kepercayaan terhadap institusi publik terutama pemerintah pusat dan daerah.
Hal ini juga menunjukkan bahwa semua pimpinan, para menteri, para pimpinan lembaga dan jajarannya, serta pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan juga di dalam rangka untuk terus meningkatkan transparansi akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan pertanggungjawaban keuangan publik,” ungkap Menkeu.
Tujuan penyelenggaraan Rakernas ini antara lain untuk: (1) memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance and clean government), (2) menindaklanjuti amanat UU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran 2017 untuk memberikan apresiasi kepada Kementerian Negara/Lembaga yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) meningkatkan pemahaman pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel dan profesional untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing; (4) menjaga momentum pencapaian program-program prioritas nasional dalam menjawab tantangan dan dinamika ekonomi regional dan global; serta (5) meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam menyukseskan program- program prioritas nasional.
Sumber : Kemenkeu
Belinda Kosasih/Coordinating Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting Group
Editor: Asido Situmorang
