(Vibiznews – Economy & Business) – Untuk mendapatkan sumber devisa sehingga meningkatkan roda perekonomian salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah adalah membangun pariwisata. Presiden sudah menetapkan 10 destinasi pariwisata, tujuannya agar seluruh perhatian serta sumber daya kita dipakai untuk membangun bersama-sama. 10 destinasi pariwisata prioritas tersebut adalah Borobudur dan sekitarnya, Danau Toba dan sekitarnya, Mandalika dan sekitarnya, Labuan Bajo, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, dan Morotai.
Untuk itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Menteri Pariwisata. Nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan mendukung pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas melalui BUMN Kementerian Keuangan.
“MoU diperlukan sebagai payung hukum bagi Kementerian Keuangan dan BUMN Kemenkeu seperti SMI, PII, LPEI, dan SMF untuk menindaklanjuti dukungan terhadap pariwisata,” ujar Menkeu di Hotel Raffles, Kamis (27/09) seperti informasi yang dilansir dari Kementerian Keuangan.
Selain melalui belanja negara, Pemerintah khususnya Kemenkeu juga mendukung melalui pembiayaan. Menkeu menyebutkan BUMN Kemenkeu siap memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur sektor pariwisata.
Turut hadir pada acara yang bertemakan “Investasi dan Pembiayaan Pariwisata” empat BUMN Kemenkeu, yaitu Lembaga Ekspor Impor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), dan PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF). Menkeu menjelaskan bahwa dengan mendatangkan turis asing, maka sektor pariwisata merupakan bagian dari ekspor sehingga bisa mendapatkan akses pembiayaan dari LPEI.
“PT SMI spesialis membangun infrastruktur di berbagai daerah bersama-sama dengan kementerian ataupun dengan daerah dan termasuk memberikan technical assistant,” jelasnya.
Selanjutnya, Menkeu menerangkan PT PII adalah BUMN yang berperan melakukan penjaminan atas proyek pembangunan infrastruktur termasuk menyusun resiko sehingga resiko tersebut dapat dikelola. Dari penjaminan itu akan menyebabkan lebih banyak pihak swasta yang mau dan mampu ikut serta dalam pembangunan pariwisata di Indonesia.
Ia pun menambahkan peran PT SMF yang membantu pembiayaan untuk pembangunan perumahan. Dalam hal ini, pada sektor pariwisata disebutkan oleh Menkeu telah berjamuran homestay di kawasan wisata. Oleh karena itu, PT SMF siap membantu program pengembangan homestay agar dapat menjadi tempat inap layak dan nyaman bagi turis asing maupun domestik.
Belinda Kosasih/Coordinating Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting Group
Editor: Asido Situmorang
