(Vibiznews – Economy & Business) – Menindaklanjuti Paris Agreement, maka pemerintah Indonesia terus berupaya mengupayakan transisi energi untuk mengatasi perubahan iklim. Merancang kebijakan transisi energi menjadi hal yang krusial bagi sebuah negara dalam memenuhi komitmen untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara CNBC Sustainable Future Forum secara daring pada Selasa (19/10).
“Kita (Indonesia) sudah memiliki garis besar kebijakan (transisi energi), seperti yang sudah disinggung Presiden Jokowi dalam pidatonya, dimana beliau ingin menurunkan emisi CO2 sebesar 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan kerjasama internasional. Dan itu akan membutuhkan tidak hanya kebijakan tetapi juga pembiayaan dan akses teknologi. Ini akan menjadi salah satu tugas paling kritis bagi kita semua untuk dapat memberikan komitmen yang luar biasa untuk mengurangi CO2,” jelas Menkeu.
Terkait target Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah sudah melakukan pengarusutamaan kebijakan perubahan iklim dalam program pembangunan nasional dengan disertai rencana aksinya. Menkeu juga menegaskan bahwa pemerintah sudah melakukan kalkulasi biaya untuk mengurangi emisi karbon sebagaimana yang tercantum dalam Paris Agreement.
Berdasarkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2016, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan kerjasama internasional. Menkeu menyebut bahwa dibutuhkan anggaran yang besar untuk melakukan komitmen itu. Maka, Menkeu menyebut bahwa sektor swasta memiliki peran yang besar untuk terlibat dalam dukungan pembiayaan pada usaha tersebut.
“Itulah sebabnya kami sekarang mengembangkan banyak instrumen. Misalnya seperti pemerintah yang tidak hanya melakukan penerbitan green bond baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi kami juga menciptakan bauran pembiayaan agar kami dapat menciptakan platform bagi sektor swasta, filantropi, dan lembaga multilateral untuk dapat berpartisipasi dalam pembiayaan ini,” jelas Menkeu.
Selain itu, Menkeu menyebut bahwa saat ini pemerintah juga bekerja secara erat dalam forum G20 serta Koalisi Menteri Keuangan untuk pendanaan perubahan iklim untuk tidak hanya membahas bagaimana membiayai komitmen perubahan iklim tersebut, tetapi juga untuk mengkatalisasi pembiayaan dari sektor swasta global.
Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
