(Vibiznews – Economy & Business) – Pemerintah terus berupaya melakukan pemulihan ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan yang memperkuat struktur permodalan. Kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung berbagai kebijakan pemerintah.
“Kebijakan PMN adalah untuk memperkuat struktur permodalan BUMN atau lembaga yang mendapatkan penugasan Pemerintah yang memiliki tingkat risiko yang tinggi atau yang juga mendapatkan dampak dari Covid-19 yang cukup besar mempengaruhi kinerja keuangan mereka. PMN untuk periode 2022 juga diperlukan untuk pembangunan infrastruktur prioritas agar mereka tetap terus bisa berjalan dan tidak terhenti yang nanti akan menimbulkan biaya ekonomi maupun keuangan yang jauh lebih besar,” ungkap Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin (08/11).
Dari sisi infrastruktur, Pemerintah memberikan PMN untuk PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya. PT Hutama Karya mendapatkan PMN untuk pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera Kuala Tanjung-Parapat, Sigli-Banda Aceh, Lubuk Linggau-Bengkulu, Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Binjai-Langsa, Indralaya-Muara Enim, Kisaran-Indrapura, dan Pekanbaru-Padang. Total penyerapan tenaga kerja pada proyek ini sebanyak 212.935 orang. LMAN yang mendukung pengadaan sebagian tanah untuk kelanjutan proyek Jalan Tol Trans Sumatera juga mendapatkan PMN.
“Adanya penyelesaian atau peningkatan lagi jumlah ruas yang diselesaikan di Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan akan makin meningkatkan mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat di Pulau Sumatera dan makin terhubung baik dengan Pulau Jawa maupun di sebelah utara terutama daerah Medan hingga Aceh,” jelas Menkeu.
Pada PT Waskita Karya, PMN digunakan untuk penguatan permodalan investasi jalan tol untuk ruas Kayu Agung-Palembang-Betung, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Bogor-Ciawi-Sukabumi, Cimanggis-Cibitung, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Pasuruan-Probolinggo, dan Pejagan-Pemalang.
Sedangkan PMN pada PT PLN dilakukan untuk transmisi listrik gardu induk dan distribusi listrik pedesaan untuk mencapai 100% elektrifikasi di Indonesia. Sehingga, fokus PLN ini di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Sementara itu, PT SMF mendapatkan PMN untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah dengan targetnya 157.500 unit. PT SMF menyediakan 25% dari kebutuhan pembiayaan untuk proyek perumahan tersebut.
Selanjutnya, Pemerintah memberikan PMN pada Kawasan Industri Terpadu Batang untuk peningkatan daya saing investasi, penciptaan lapangan kerja baru, serta membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah. Pemerintah juga memberikan PMN pada PT PPI/ITDC untuk mendukung pariwisata di TanaMori NTT.
Lalu, LPEI juga diberikan PMN untuk penyediaan penjaminan dan asuransi perusahaan ekspor. PT PAL untuk pembangunan kapal selam sehingga mewujudkan kemandirian pembangunan alutsista dan pemenuhan minimum alutsista matra laut, PT Pelindo III untuk pengembangan Pelabuhan Benoa, PT BPUI untuk menjaga RBC 120% dari industri asuransi baru.
Kebutuhan modal bagi SWF LPI dan Badan Bank Tanah juga dipenuhi oleh Pemerintah. Terakhir, PT KAI mendapatkan PMN untuk kelanjutan LRT Jabodetabek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
