(Vibiznews – Economy & Business) – Dalam acara ‘Green Economy Outlook 2022: Arah Kebijakan Indonesia dan Tantangan dalam Mewujudkan Green Economy’, Rabu (23/02), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa: “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 yang mencapai 3,69% (yoy) ini tentunya merupakan optimisme yang bisa kita bawa di tahun 2022. PDB riil Indonesia sudah melewati level pra pandemi, dimana kita sudah masuk pada upper middle-income country dan dorongan positif juga datang dari sektor usaha yang terkait dengan energi baru dan terbarukan,” jelas Menko Airlangga.
Dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini, penguatan komitmen Indonesia untuk mencapai berbagai target menjadi sangat penting dan membutuhkan kebijakan terhadap akses teknologi, akses pembiayaan, serta mempertimbangkan cost energy yang terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu, Menko Airlangga menegaskan bahwa peran pembiayaan hijau menjadi penting, tidak hanya terbatas pada pembiayaan melalui APBN atau penerbitan surat utang atau Green Sukuk, tetapi juga instrumen-instrumen lainnya.
“Salah satunya yang banyak dibahas terkait dengan blended finance yang tentunya perlu didorong tidak hanya dari Pemerintah namun juga dari swasta dan juga dari lembaga-lembaga donor internasional utamanya untuk kelestarian alam. Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang telah didirikan tentunya juga diharapkan bisa mendorong untuk terbitnya pengembangan perdagangan karbon secara transparan,” ujar Menko Airlangga.
Di sisi lain, Pemerintah juga terus meningkatkan kerjasama pembiayaan hijau dengan lembaga internasional. Beberapa program energi baru terbarukan mendapatkan pembiayaan dari Development Finance Institution (DFI) dan Export Credit Agency (ECA).
Menko Airlangga melanjutkan bahwa Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga diharapkan dapat mendorong taksonomi hijau, agar Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang mempunyai standar hijau sebagai acuan pembiayaan nasional.
“Pemerintah juga telah membentuk Indonesia Invesment Authority (INA) dan diharapkan dapat berperan untuk mengembangkan peluang investasi jangka panjang terutama di sektor infrastruktur, termasuk infrastruktur digital dan infrastruktur lain yang mendukung pembangunan berkelanjutan,” pungkas Menko Airlangga.
Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
