(Vibiznews – Economy & Business) – Presiden Joko Widodo meminta para gubernur, bupati, dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk terus memantau. Harga barang dan jasa yang ada di lapangan sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin gejolak harga yang ada.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023. Bertempat di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01).
Inflasi merupakan hal yang tak terelakkan terjadi di seluruh dunia saat ini sehingga hal ini menjadi perhatian Presiden untuk dapat dikendalikan. Melalui Forum Rakornas Presiden menghimbau jajaran mulai dari gubernur sampai wali kota untuk memantau harga barang dan jasa.
“Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” ungkap Presiden.
Presiden meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga, utamanya harga bahan pokok.
“Untuk beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini. Karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi.
“Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.
“Saya melihat sekarang ini dari Kementerian Dalam Negeri, dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” pungkas Presiden.
Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
