(Vibiznews – Economy & Business) – Sumber daya manusia merupakan asset terbesar bangsa Indonesia yang harus dijaga. Sebab bangsa yang besar dan maju tergantung dari kualitas sumber daya manusia yang ada di suatu bangsa.
Jika pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk investasi pada sumber daya manusia maka tentunya tidak bisa berharap negara Indonesia menjadi negara yang maju jika kualitas sumber daya manusianya juga tidak dibangun menjadi bangsa yang maju.
Untuk itu pemerintah harus melakukan investasi untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa investasi pada sumber daya manusia di Indonesia harus selaras dengan perubahan. Juga tantangan, dan peluang yang ada.
Hal tersebut Menkeu sampaikan dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (5/3).
“Bagi Indonesia, investasi pada sumber daya manusia tidak hanya diperlukan, namun hal ini menjadi semakin mendesak. Ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan seperti kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan bagaimana kita akan menyediakan pembangunan infrastruktur. Termasuk layanan dasar sangatlah penting,” kata Menkeu.
Menkeu menjelaskan APBN memainkan peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan membentuk kebijakan, terutama terkait dengan pembangunan berkelanjutan.
“Kebijakan fiskal harus kredibel dan sehat, juga harus responsif. Kesehatan dan kredibilitas kebijakan fiskal merupakan syarat yang diperlukan agar Indonesia dapat menggunakan alat fiskal. Yaitu untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural yang sangat sulit dan mendasar di Indonesia, termasuk dalam hal ini perubahan iklim dan sumber daya manusia,” ujar Menkeu.
Menurut Menkeu, Indonesia harus memastikan bahwa seluruh instrumen fiskal, baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan mampu menciptakan stabilitas alokasi dan distribusi.
“Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah menciptakan pemerataan layanan. Khususnya bagi setiap anak agar dapat terus menikmati kualitas layanan dasar yang sama.
Jadi, setiap bayi dan anak yang tinggal di wilayah Indonesia mana pun berhak mendapatkan layanan yang lebih berkualitas, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ini adalah salah satu tantangan paling penting dalam perangkat fiskal kita,” kata Menkeu.
Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
