(Vibiznews – News Insight) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan mengenai perkembangan terkini pasar modal serta hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) yang dilakukan pemerintah dalam rangka pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam konferensi pers yang digelar pada 18 Maret 2025, Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN 2025 akan terus dikelola sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025.
Menkeu mengawali pernyataannya dengan menegaskan bahwa defisit APBN 2025 telah dirancang sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah berkomitmen untuk menjaga postur tersebut dengan kebijakan fiskal yang disiplin dan pengelolaan penerimaan negara yang optimal. Ia juga mengungkapkan bahwa penerimaan pajak menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan bruto sebesar 6,6% untuk periode 1-17 Maret 2025. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan posisi akhir Februari 2025 yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,8%. Sri Mulyani menegaskan bahwa lonjakan ini merupakan indikasi pemulihan yang kuat serta kepercayaan pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
Terkait lelang Surat Utang Negara, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah melakukan lelang SUN secara rutin setiap hari Selasa sebagai bagian dari strategi pembiayaan APBN. Pada lelang tanggal 18 Maret 2025, hasil yang diperoleh sangat positif dengan total penawaran masuk (incoming bid) mencapai Rp61,75 triliun atau 2,38 kali lipat dari target indikatif yang ditetapkan sebesar Rp26 triliun. Dari total incoming bid tersebut, investor asing menyumbang Rp13,95 triliun, menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap APBN 2025 dan pengelolaannya. Sri Mulyani menekankan bahwa kuatnya permintaan dari investor, terutama investor asing, menjadi sinyal positif bagi stabilitas fiskal Indonesia.
Dari total penawaran yang masuk, pemerintah memenangkan penawaran (awarded bid) sebesar Rp28 triliun, lebih tinggi dari target indikatif Rp26 triliun. Komposisi investor asing dalam awarded bid mencapai Rp5,33 triliun atau sekitar 19,04% dari total yang dimenangkan. Sri Mulyani juga menyoroti bahwa imbal hasil (yield) yang diperoleh dalam lelang ini sejajar dengan yield di pasar sekunder, menunjukkan bahwa pemerintah tidak perlu menawarkan premi tambahan untuk menarik investor. Hal ini mencerminkan kepercayaan tinggi terhadap pengelolaan fiskal Indonesia.
Rincian hasil lelang SUN berdasarkan tenor mencakup beberapa seri utama. Untuk SPN tenor 1 tahun, yield yang diberikan adalah 6,225%. Seri FR0104 dengan tenor 5 tahun dimenangkan dengan yield 6,70023%, FR0103 dengan tenor 10 tahun memiliki yield 7,01985%, FR0106 dengan tenor 15 tahun mencatatkan yield 7,03713%, FR0107 dengan tenor 20 tahun memiliki yield 7,07804%, dan FR0105 dengan tenor 40 tahun dimenangkan dengan yield 7,10892%. Sri Mulyani menegaskan bahwa hasil ini menunjukkan stabilitas pasar surat utang Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Dalam perbandingan dengan negara lain, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa spread antara Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun Indonesia terhadap US Treasury 10 tahun adalah 267 basis poin (bps). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Meksiko yang memiliki spread 521 bps, Afrika Selatan 629 bps, dan Brasil yang mencapai 1.070 bps. Hal ini menunjukkan bahwa surat utang Indonesia tetap kompetitif dan menarik bagi investor global.
Selain membahas perkembangan pasar modal dan surat utang, Sri Mulyani juga memberikan pembaruan mengenai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara. Hingga 18 Maret 2025 pukul 16.00 WIB, realisasi pembayaran THR untuk aparatur negara pemerintah pusat telah mencapai Rp11,569 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 1.911.420 orang. Dari total target penerima sebanyak 2.017.715 pegawai, realisasi ini mencakup sekitar 94,73%. Pembayaran THR mencakup berbagai kelompok pegawai, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
Untuk PNS, realisasi pembayaran THR telah mencapai Rp6,37 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 1.345.000 pegawai. Sementara itu, untuk P3K, pembayaran THR telah mencapai Rp377,37 miliar dengan jumlah penerima 98.843 orang. THR bagi personel Polri mencapai Rp1,188 triliun dengan jumlah penerima 457.241 personel, sedangkan bagi TNI telah dibayarkan sebesar Rp2,656 triliun untuk 474.946 personel. Bagi pensiunan, total pembayaran THR mencapai Rp11,571 triliun, dengan 98,18% dari total penerima telah menerima haknya.
Sri Mulyani juga menyoroti realisasi pembayaran THR bagi ASN daerah yang baru mencapai 2% dari total pemerintah daerah yang berwenang. Dari 542 pemerintah daerah, baru 11 yang telah merealisasikan pembayaran THR dengan total Rp242,19 miliar untuk 44.534 pegawai. Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah agar pencairan THR dapat segera terlaksana.
Dalam sesi tanya jawab, Sri Mulyani juga menjawab pertanyaan mengenai turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 7% pada hari tersebut. Ia menyatakan bahwa pergerakan saham dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik, termasuk sentimen terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menekankan pentingnya transparansi dan pengelolaan BUMN yang profesional agar pasar memiliki penilaian yang wajar terhadap valuasi perusahaan yang tercatat di bursa.
Sri Mulyani juga memberikan klarifikasi terkait rumor mengenai posisinya sebagai Menteri Keuangan. Ia menegaskan bahwa dirinya tetap fokus menjalankan tugas negara dan mengelola APBN dengan kredibilitas tinggi. Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan akan terus bekerja secara profesional untuk menjaga kepercayaan pasar serta memastikan stabilitas ekonomi nasional.
Selain itu, Menkeu menanggapi pertanyaan mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Agrinas, BUMN baru yang dibentuk berdasarkan konsolidasi beberapa BUMN sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa dalam APBN 2025 telah dialokasikan dana PMN sebesar Rp8 triliun untuk mendukung proses pembentukan dan pengembangan Agrinas. Alokasi ini sudah tercantum dalam skema pembiayaan di APBN dan bukan merupakan tambahan anggaran baru.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menanggapi pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus memantau dinamika ekonomi global dan nasional untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tetap sejalan dengan target pertumbuhan yang telah ditetapkan. Ia juga menekankan bahwa laporan lengkap mengenai realisasi APBN hingga akhir Maret akan disampaikan dalam waktu dekat.
Dengan demikian, Sri Mulyani menutup konferensi pers dengan menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mengelola APBN 2025 secara profesional dan kredibel. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas keuangan negara agar dapat terus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
