(Vibiznews – Kolom) Di tengah arus deras ketidakpastian global, Indonesia memilih untuk menyeimbangkan antara keberanian dan kehati-hatian. APBN bukan hanya alat pencatatan keuangan negara, tetapi menjadi jangkar stabilitas dan instrumen perlindungan sosial.
Dengan komunikasi yang terbuka, pengelolaan yang disiplin, serta kebijakan yang berbasis data dan fakta, pemerintah ingin memastikan bahwa kapal besar bernama Indonesia tetap bisa berlayar, bahkan dalam ombak global yang ganas.
Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan dalam akhir konferensi persnya, “Kita tidak bisa mengendalikan badai di luar, tapi kita bisa memperkuat kapal kita sendiri.”
Dalam menjaga stabilitas APBN, pemerintah mengedepankan belanja yang berkualitas. Belanja negara diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, serta perlindungan sosial. Pemerintah juga mulai menyusun skema belanja yang lebih adaptif terhadap risiko global.
“Kita tidak hanya menghabiskan anggaran, tapi memastikan setiap rupiah membawa dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Menteri Keuangan.
Baca juga : Kondisi Ekonomi Indonesia April 2025
Salah satu bentuk penyesuaian adalah penyaluran insentif fiskal kepada sektor yang paling terdampak ketidakpastian global, termasuk industri ekspor yang menghadapi hambatan baru akibat kebijakan tarif negara mitra dagang. Pemerintah juga mempercepat realisasi anggaran infrastruktur untuk menjaga momentum pertumbuhan dan menekan angka pengangguran.
Menurut data awal yang disampaikan, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah mengalami peningkatan realisasi jika dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga mesin ekonomi tetap menyala, bahkan saat tekanan global membesar.
Nilai Tukar Mengalami Tekanan Eksternal
Salah satu indikator yang mengalami tekanan adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam APBN 2025, asumsi nilai tukar dipatok pada Rp16.000 per dolar. Namun, rata-rata realisasi year-to-date hingga Maret mencapai Rp16.443, dan pada akhir Maret sempat menyentuh Rp16.829 per dolar.
Kondisi ini tak lepas dari kebijakan moneter Amerika Serikat dan dinamika politik yang menyertainya. Federal Reserve belum juga menurunkan suku bunga karena inflasi dan pasar tenaga kerja yang masih panas. Selain itu, kebijakan Presiden Trump yang baru menjabat kembali dan menerapkan tarif resiprokal terhadap 70 mitra dagang juga menambah ketidakpastian pasar keuangan global.
Akibatnya, terjadi arus modal keluar dari negara-negara berkembang menuju aset dolar AS, yang mendorong penguatan indeks dolar dan memberikan tekanan tambahan pada mata uang negara lain, termasuk rupiah.
Menteri menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar tidak mencerminkan kelemahan fundamental ekonomi Indonesia, tetapi lebih karena tekanan global dan spekulasi pasar keuangan internasional.
Dampak pada Surat Berharga Negara
Dinamika ini juga berdampak pada imbal hasil (yield) surat berharga negara. Pergerakan nilai tukar dan inflasi ekspektatif memengaruhi persepsi risiko, sehingga yield instrumen utang pemerintah AS naik, yang juga menyeret naik yield surat berharga negara di negara lain. Ini berarti pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengelola pembiayaan dan bunga utang.
Menteri juga mengingatkan bahwa situasi seperti ini bukan baru pertama terjadi. “Tahun lalu di bulan April kita juga menghadapi tekanan serupa,” katanya, merujuk pada gejolak yang terjadi pasca-pandemi dan ketidakpastian geopolitik yang meningkat.
Tantangan Global dan Strategi Pemerintah
Dalam kunjungannya ke New York, Washington DC, dan London, Menteri Keuangan berdialog dengan para investor, bondholder, dan institusi keuangan internasional. Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan bahwa Indonesia tetap menjadi negara dengan prospek ekonomi yang kuat dan stabilitas makro yang terjaga.
Namun demikian, persaingan geopolitik, perang tarif, dan kebijakan proteksionis dari negara besar seperti Amerika Serikat menjadi tantangan besar yang dapat memengaruhi arus perdagangan dan investasi dunia, termasuk Indonesia.
Tindakan Presiden AS dalam menerapkan tarif dagang tambahan kepada negara-negara dengan surplus neraca perdagangan dianggap berisiko meningkatkan fragmentasi ekonomi global. “Langkah-langkah ini bisa menciptakan ketidakpastian baru yang mempengaruhi kepercayaan investor dan stabilitas pasar keuangan,” jelas Menteri.
Pajak dan Kepatuhan Tetap Jadi Andalan
Di sisi penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak terus mendorong peningkatan kepatuhan sukarela melalui reformasi administrasi dan digitalisasi layanan. Pemerintah juga menjaga agar beban pajak tidak terlalu membebani pelaku usaha, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian domestik.
Sementara penerimaan dari sektor sumber daya alam mengalami fluktuasi karena harga komoditas global yang volatil, pemerintah memperluas basis pajak dengan menjaring sektor digital dan ekonomi berbasis teknologi. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang, terutama saat kontribusi dari sektor konvensional mulai menurun.
Dalam diskusi bersama investor, Menteri Keuangan menekankan bahwa Indonesia bukan negara yang hanya mengandalkan ekspor komoditas atau pembiayaan utang. “Kita memiliki basis penerimaan yang luas, ekonomi domestik yang besar, dan struktur APBN yang makin sehat,” ungkapnya.
Tetap Terkendali dan Selektif
Menyangkut pembiayaan utang, pemerintah tetap berkomitmen menjaga rasio utang terhadap PDB di bawah batas aman. Saat ini, rasio utang Indonesia berada di kisaran 38 persen terhadap PDB—jauh di bawah negara-negara lain di kawasan yang mencapai 60 hingga 100 persen.
Namun begitu, dengan suku bunga global yang masih tinggi, pemerintah bersikap selektif dalam menerbitkan surat utang baru. Strategi pembiayaan lebih diarahkan pada penggunaan instrumen dalam negeri seperti SBN ritel, green bond, serta penerbitan sukuk berbasis proyek (project-based sukuk) yang bisa langsung mendanai pembangunan.
Selain itu, pemerintah memperluas akses ke sumber pembiayaan alternatif melalui kerja sama dengan lembaga multilateral, termasuk World Bank dan Asian Development Bank. Pinjaman yang bersifat lunak atau blended finance menjadi pilihan untuk mendanai proyek strategis tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Respons terhadap Gejolak Politik dan Ekonomi Global
Dalam sesi dialog dengan investor di New York dan London, banyak pertanyaan yang diajukan menyangkut respons Indonesia terhadap dinamika politik global, termasuk kebijakan tarif Presiden Trump, konflik geopolitik di Timur Tengah, dan perlambatan ekonomi di China.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menjaga pendekatan yang netral, pragmatis, dan mengedepankan kepentingan nasional. Indonesia tidak mengambil posisi dalam konflik global, tetapi fokus pada menjaga stabilitas dalam negeri.
“Kami sampaikan bahwa Indonesia bukan negara yang akan ikut dalam eskalasi perang dagang. Fokus kami adalah reformasi struktural dan menjaga daya saing,” katanya.
Investor juga mencermati arah kebijakan fiskal pasca pemilu, dan menurut Menteri, kesinambungan arah kebijakan tetap dijaga. Reformasi perpajakan, digitalisasi layanan publik, efisiensi birokrasi, serta penguatan investasi tetap menjadi agenda utama pemerintah berikutnya.
Peran Bank Indonesia dan Sinergi Kebijakan
Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadi kunci dalam menjaga stabilitas makro. Dalam menghadapi tekanan nilai tukar, Bank Indonesia telah melakukan intervensi ganda di pasar valas dan obligasi, serta menyesuaikan suku bunga acuan secara hati-hati.
Koordinasi juga dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan OJK dan LPS. Tujuannya adalah mencegah transmisi tekanan eksternal ke sektor keuangan domestik.
Menteri menegaskan bahwa pengelolaan APBN tidak bisa berdiri sendiri. Butuh dukungan kebijakan moneter, sektor keuangan, dan investasi untuk menciptakan ruang fiskal yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Optimisme Berbasis Kewaspadaan
Tahun 2025 adalah masa transisi politik. Pemerintah yang baru diharapkan melanjutkan konsistensi pengelolaan fiskal. Para pelaku pasar dan lembaga internasional seperti Standard & Poor’s dan Fitch Ratings menilai Indonesia memiliki prospek stabil, namun peringatan tetap diberikan bahwa belanja populis pasca pemilu bisa mengganggu disiplin fiskal.
Selain itu, ketergantungan terhadap penerimaan pajak non-migas masih perlu diperkuat. Meski reformasi pajak terus dijalankan, sektor informal dan shadow economy masih menjadi tantangan besar.
Dari sisi global, harga komoditas yang fluktuatif, konflik di kawasan Laut China Selatan, dan kebijakan suku bunga The Fed menjadi faktor yang bisa mengguncang APBN bila tidak diantisipasi secara cermat.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa Indonesia memerlukan “APBN yang fleksibel tapi kokoh.” Reformasi struktural seperti efisiensi belanja birokrasi, transformasi pendidikan, serta pendalaman pasar keuangan harus menjadi agenda lanjutan.
Meskipun tantangan eksternal meningkat, pemerintah tetap optimistis dengan prospek ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga masih tumbuh stabil, inflasi terkendali, neraca perdagangan surplus, dan cadangan devisa cukup tinggi.
Namun, kewaspadaan tetap dijaga. Pemerintah mengantisipasi berbagai kemungkinan skenario, termasuk jika The Fed menunda pemangkasan suku bunga, atau jika harga minyak dunia naik akibat konflik geopolitik.
APBN 2025 menjadi alat yang fleksibel namun disiplin. Dengan defisit yang dijaga di bawah 3 persen PDB dan pembiayaan yang semakin transparan, Indonesia dianggap oleh banyak lembaga internasional sebagai negara berkembang yang menjalankan kebijakan fiskal paling prudent.
