(Vibiznews – IDX) Industri pasar modal Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (10/8/2026). Momentum yang jatuh setiap 10 Agustus ini merujuk pada tonggak sejarah 10 Agustus 1977, ketika Presiden Soeharto secara resmi mengaktifkan kembali pasar modal nasional setelah sempat vakum sejak era kolonial. Peringatan tahun ini turut dimeriahkan oleh peluncuran resmi produk investasi baru, Exchange Traded Fund (ETF) Emas, serta paparan capaian kinerja dan arah kebijakan dari jajaran Self-Regulatory Organization (SRO) — Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) — bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
DIREKTUR UTAMA BEI: FOKUS PADA ETF EMAS DAN TARGET KAPITALISASI RP30.000 TRILIUN
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa peluncuran ETF Emas pada hari ini menjadi salah satu pencapaian penting yang bertepatan dengan HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia. Jeffrey menuturkan ETF Emas dirancang agar mudah dipahami investor ritel maupun institusi, dengan dukungan dealer partisipan yang diharapkan menjaga likuiditas perdagangan di pasar. Produk ini menjadi alternatif diversifikasi investasi bagi masyarakat yang ingin memperoleh eksposur terhadap harga emas tanpa perlu membeli maupun menyimpan emas fisik secara langsung.
Lebih jauh, Jeffrey kembali menegaskan target besar BEI hingga 2030: kapitalisasi pasar mencapai Rp30.000 triliun (dari Rp15.849 triliun pada 2025), rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) sebesar Rp31 triliun (dari Rp18,1 triliun), jumlah perusahaan tercatat melampaui 1.100 emiten (dari 956–963 emiten saat ini), serta jumlah investor pasar modal mencapai 35 juta SID. Saat ini bursa nasional berada di peringkat ke-20 dari sisi kapitalisasi dan ke-18 dari sisi nilai transaksi.
“Kami telah menetapkan target Bursa Efek Indonesia pada 2030, target kapitalisasi pasar menjadi Rp30.000 triliun, target rata-rata nilai transaksi harian mencapai Rp31 triliun.” — Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI
Jeffrey juga menyatakan strategi pencapaian target tersebut akan didukung dengan menjalankan 8 Aksi Percepatan Reformasi Pasar Modal Indonesia
- Kebijakan Baru Free Float
- Free Float minimum naik dari 7,5% menjadi 15%.
- Masa transisi disediakan untuk memberikan kesempatan penyesuaian bagi Perusahaan Tercatat.
- Transparansi Ultimate Beneficial Owner (UBO)
- Memperkuat transparansi UBO & keterbukaan afiliasi pemegang saham.
- Penguatan pengawasan, enforcement & deteksi dini kepemilikan terkonsentrasi.
- Penguatan Data Kepemilikan Saham
- Memperkuat data kepemilikan saham dengan lebih granular & reliable.
- Klasifikasi investor lebih rinci sesuai praktik
terbaik global (9 39 kategori).
- Demutualisasi
- Memperkuat tata kelola & mengurangi konflik kepentingan.
- Koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya.
- Penegakan Peraturan & Sanksi
- Penegakan ketat atas seluruh pelanggaran pasar.
- Menyasar manipulasi saham & penyebaran informasi menyesatkan.
- Tata Kelola Emiten
- Kewajiban pendidikan berkelanjutan terkait tata kelola perusahaan bagi Direksi / Komisaris/ Komite Audit.
- Kewajiban sertifikasi kompetensi di bidang akuntansi bagi penyusun laporan keuangan.
- Pendalaman Pasar Secara Terintegrasi
- 19 inisiatif strategis pada 2026-2028.
- Produk dan layanan baru (ETF Emas, Efek Digital, Electronic Gold Receipt), derivatif keuangan & infrastruktur perdagangan.
- Kolaborasi dengan Stakeholders
- Koordinasi pemangku kepentingan untuk reformasi berkelanjutan.
- Pengembangan dan penyelarasan indeks bersama S&P dan FTSE.
DIREKTUR UTAMA KSEI: INVESTOR TEMBUS 30,30 JUTA SID, ETF EMAS PERKUAT EKOSISTEM BULLION
Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat mengungkapkan bahwa jumlah investor pasar modal Indonesia berdasarkan Single Investor Identification (SID) per 7 Agustus 2026 telah mencapai 30,30 juta, bertambah 9,9 juta SID atau tumbuh sekitar 49 persen dibandingkan posisi akhir 2025 yang sebesar 20,34 juta SID.
Dari sisi sebaran wilayah, pertumbuhan investor tertinggi tercatat di Provinsi Aceh dengan kenaikan 103,65 persen, disusul Sumatra Barat (85,36 persen), Nusa Tenggara Barat (82,97 persen), Jambi (81,37 persen), dan Riau (81,27 persen). Sementara itu, dari sisi pertumbuhan nilai aset, Nusa Tenggara Timur mencatat kenaikan tertinggi sebesar 16,57 persen, diikuti Maluku (13,80 persen) dan Gorontalo (9,10 persen). Investor pasar modal saat ini masih terpusat di Pulau Jawa dengan pangsa 64,44 persen dan nilai aset Rp5.586 triliun.
“Pertumbuhan jumlah investor ini menggambarkan potensi pasar modal yang masih luas, terlebih dalam meningkatkan partisipasi investor di Indonesia.” — Samsul Hidayat, Direktur Utama KSEI
KPEI: PERKUAT FUNGSI KLIRING DAN PENGELOLAAN RISIKO SEBAGAI CENTRAL COUNTERPARTY
Sebagai salah satu SRO pasar modal yang menjalankan fungsi kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) di bawah kepemimpinan Direktur Utama Antonius Herman Azwar turut menjadi bagian dari jajaran yang menyampaikan capaian kinerja pada momentum HUT ke-49 ini. KPEI mencatatkan kinerja operasional yang solid sepanjang 2025, dengan rata-rata nilai penyelesaian transaksi harian bursa naik 48 persen menjadi Rp6,65 triliun dari Rp4,5 triliun. Sedangkan rata-rata efisiensi nilai penyelesaian transaksi harian bursa naik 6% menjadi 65,43% dibandingkan 61,81% pada tahun 2025.
KPEI menegaskan komitmennya untuk melanjutkan transformasi sebagai Central Counterparty (CCP) modern yang tidak hanya menjalankan fungsi kliring, tetapi juga menjadi pusat pengelolaan risiko dan agunan (collateral management) yang terintegrasi lintas pasar.
“KPEI akan melanjutkan transformasi sebagai Central Counterparty (CCP) yang tidak hanya menjalankan fungsi kliring, tetapi juga menjadi pusat pengelolaan risiko dan agunan (collateral management) yang terintegrasi.” — Antonius Herman Azwar, Direktur Utama KPEI
Penguatan fungsi CCP ini dinilai penting untuk mendukung stabilitas dan ketahanan pasar keuangan nasional, sejalan dengan pertumbuhan volume transaksi dan kompleksitas produk investasi baru seperti ETF Emas yang diluncurkan hari ini.
Dalam paparannya, Antonius juga menyampaikan arah pengembangan KPEI untuk periode 2026–2030, yang diusung dengan visi:
“Menjadi Pilar Utama dalam Pasar Keuangan Indonesia dengan Mengadopsi Standar Global dan Fokus pada Efisiensi, Keandalan, Keamanan, dan Peningkatan Kepercayaan Pasar.” — Visi KPEI 2026–2030
Untuk mewujudkan visi tersebut, KPEI menetapkan lima strategic objective priority sebagai berikut:
- Mengembangkan layanan baru pada segmen Pasar Modal serta Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA) sesuai kebutuhan pasar.
- Memperkuat fondasi pasar keuangan Indonesia dengan menjembatani konektivitas antar pasar, baik domestik, regional, maupun global.
- Menjadi Central Counterparty (CCP) terpercaya bertaraf internasional.
- Pengembangan produk baru.
- Memperkuat ketahanan sistem dengan teknologi informasi yang andal dan efisien.
Kelima prioritas strategis tersebut menjadi kerangka kerja KPEI dalam lima tahun ke depan untuk memastikan fungsi kliring, penjaminan, dan pengelolaan risiko tetap andal di tengah pertumbuhan volume transaksi serta kompleksitas produk investasi baru di pasar modal Indonesia, termasuk ETF Emas yang mulai diperdagangkan hari ini.
OJK: TARGET BEI DINILAI REALISTIS, REFORMASI TRANSPARANSI TERUS BERLANJUT
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menilai target-target yang dicanangkan BEI hingga 2030 cukup visible atau realistis untuk dijalankan. Dengan 963 perusahaan tercatat saat ini, dibutuhkan setidaknya 30 perusahaan baru melantai di bursa setiap tahun untuk mencapai target 1.100 emiten pada 2030. Ia menambahkan bahwa nilai kapitalisasi pasar akan bertumbuh secara alami seiring bertambahnya jumlah perusahaan tercatat, dengan posisi Indonesia saat ini sudah berada di peringkat 20 besar dunia dari sisi kapitalisasi dan nilai transaksi.
“Dengan menjaga pertumbuhan perusahaan tercatat, peningkatan pendalaman pasar, dan perbaikan transparansi dan tata kelola, maka target-target tersebut diharapkan dapat dicapai.” — Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK
Dalam kesempatan yang sama, Hasan Fawzi juga menyinggung agenda reformasi transparansi pasar modal yang berjalan sejak Maret 2026, mencakup keterbukaan kepemilikan saham di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih terperinci, pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), serta kenaikan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Ia menyampaikan harapan agar reformasi tersebut menjadi pertimbangan positif bagi penyedia indeks global MSCI, yang dijadwalkan merilis hasil tinjauan indeksnya pada 12 Agustus 2026, di tengah masih berlangsungnya status freeze pembatasan perubahan indeks untuk sejumlah saham Indonesia.
