(Vibiznews – Economy & Business) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam seminar bertema ‘Keseimbangan Baru Ekonomi Digital’ yang diselenggarakan Bisnis Indonesia pada Senin (04/12) di Hotel Raffles, Jakarta mengatakan: “Teknologi menciptakan disruption, teknologi menciptakan innovation, dan teknologi juga memperkenalkan suatu bisnis proses yang berubah sama sekali.
Menkeu menjelaskan bahwa adanya artificial intelligent, robot, maupun revolusi industri 4.0 mengakibatkan cara kita berbicara mengenai industri dan industrialisasi, serta manufaktur juga sektor jasa mengalami perubahan (disruption). Perkembangan teknologi ini mampu menggantikan peran manusia dalam pekerjaan tertentu. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 257 juta jiwa dengan mayoritas masih berusia muda, menciptakan pertanyaan apakah mereka mampu menyiapkan diri di dalam era di mana teknologi dan digital itu menjadi makanan sehari-hari. Selain itu, perbaikan birokrasi dan policy menjadi langkah yang perlu dilakukan suatu negara untuk meningkatkan produktifitas seiring dengan adanya tren ekonomi digital tersebut. Sri Mulyani menuturkan sebagaimana arahan Presiden, aturan yang dibuat oleh birokrasi diharapkan bisa lebih simple dan tidak kompleks.
Selain perbaikan birokrasi dan policy, Sri Mulyani juga mengatakan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi juga menciptakan momentum of growth. Menurutnya, tahun 2018 diharapkan sebagai tahun untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi di tahun 2017. Momentum pertumbuhan ekonomi mulai meningkat, demikian juga volume perdagangan dunia juga meningkat cukup tajam dari 2,2% menjadi 4%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri adanya berbagai tantangan yang perlu diwaspadai, antara lain normalisasi moneter hingga sikap proteksionisme dari Amerika Serikat.
Saat ini Amerika Serikat sedang mengupayakan normalisasi untuk mendorong ekonominya kembali tumbuh dengan cara melakukan kebijakan moneter yang lebih ketat, yaitu menaikkan suku bunga acuan makin cepat, dan jumlah uang beredar menurun. Hal ini jelas berpengaruh terhadap negara berkembang, seperti Indonesia. Dana yang selama ini mengendap di pasar keuangan Indonesia bisa saja kembali lari ke AS.
Selanjutnya, perlu dicermati kecenderungan sikap proteksionsime negara-negara maju termasuk AS. Proteksionisme muncul dari retorika sampai action, dan mereka ingin proteksi dari barang dan jasa.Sikap proteksionisme tersebut juga mempengaruhi Indonesia yang arus perdagangannya bisa berkurang dengan adanya kebijakan tersebut.
Sri Mulyani juga mengatakan, ” Dalam APBN 2018 menganggarkan belanja negara sebesar Rp2.220,7 triliun, di mana 20% (Rp444,1 triliun) dari anggaran tersebut adalah untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan. Dana tersebut dialokasikan kepada Pusat (Rp149,7 triliun), Transfer ke Daerah (Rp279,5 triliun), dan Pembiayaan (Rp15 triliun) dengan sasaran target untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Bidik Misi, Pembangunan/Rehab sekolah/Ruang kelas, serta Tunjangan Profesi Guru baik yang PNS, PNSD, maupun Non PNS.”
Oleh karena itu, pemerintah menentukan arah kebijakan dalam bidang pendidikan berupa: (1) meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan; (2) memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah; (3) Sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; (4) Memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK; (5) Sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk sustainable education; dan (6) Meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin.
“APBN akan terus diupayakan untuk menjadi instrumen yang sehat, kredibel, dan efektif dan tentu saja kita akan terus melakukan reform baik dari sisi penerimaan negara maupun dari sisi belanja agar dampaknya kepada masyarakat dan ekonomi akan semakin baik, dan dari sisi pembiayaan kita akan melakukan secara prudent,” tutup Menkeu.
Sumber : Kementerian Keuangan
Belinda /VMN/VBN/Senior Analyst Vibiz Research Center Editor : Asido Situmorang
