(Vibiznews – Banking & Insurance) – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 9-10 Februari 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut, melalui berbagai langkah sebagai berikut:
1. Memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi;
2. Mempertegas normalisasi kebijakan likuiditas yang diumumkan pada tanggal 20 Januari 2022 melalui Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebagai berikut :
a. Kenaikan secara bertahap GWM Rupiah untuk BUK (Bank Umum Konvensional) yang saat ini sebesar 3,0% dengan pemenuhan secara rata-rata dan 0,5% secara harian menjadi sebagai berikut:
- Berlaku mulai 1 Maret 2022, GWM dinaikkan 1,5%, sehingga menjadi 5,0% dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan remunerasi sebesar 1,5% terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi sebesar 4,0% dari DPK;
- Berlaku mulai 1 Juni 2022, GWM dinaikkan 1%, sehingga menjadi 6,0% dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan remunerasi sebesar 1,5% terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi sebesar 5,0% dari DPK;
- Berlaku mulai 1 September 2022, GWM dinaikkan 0,5%, sehingga menjadi 6,5% dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan remunerasi sebesar 1,5% terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi sebesar 5,5% dari DPK.
b. Penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah untuk BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) yang saat ini sebesar 3,0% dengan pemenuhan secara rata-rata dan 0,5% secara harian menjadi sebagai berikut:
-
- Berlaku mulai 1 Maret 2022, GWM dinaikkan 0,5%, sehingga menjadi 4,0% dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan pemberian (‘athaya) sebesar 1,5% terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan pemberian (‘athaya) sebesar 3% dari DPK;
- Berlaku mulai 1 Juni 2022, GWM dinaikkan 0,5%, sehingga menjadi 4,5% dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan pemberian (‘athaya) sebesar 1,5% terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan pemberian (‘athaya) sebesar 3,5% dari DPK;
- Berlaku mulai 1 September 2022, GWM dinaikkan 0,5%, sehingga menjadi 5% dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan pemberian (‘athaya) sebesar 1,5% terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan pemberian (‘athaya) sebesar 4% dari DPK.
3. Memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target RPIM berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah rata-rata sampai dengan sebesar 1%, mulai berlaku 1 Maret 2022;
4. Memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman perbandingan spread suku bunga kredit perbankan terhadap negara Kawasan;
5. Meningkatkan limit transaksi QRIS dari semula Rp5 juta menjadi Rp10 juta per transaksi, berlaku sejak 1 Maret 2022 untuk mendorong konsumsi masyarakat dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional;
6. Memperluas penggunaan Local Currency Settlement (LCS) sebagai sarana untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi bilateral dengan negara-negara mitra utama, khususnya Asia;
7. Memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.
Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka akselerasi vaksinasi dan pembukaan sektor-sektor ekonomi, koordinasi fiskal dan moneter, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas, untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Ekonomi global tumbuh sesuai prakiraan meski masih dibayangi risiko yang bersumber dari kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron, percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral, dan meningkatnya tensi geopolitik. Pemulihan ekonomi global diprakirakan berlanjut didukung oleh percepatan vaksinasi serta berlanjutnya kebijakan fiskal yang ekspansif. Realisasi pertumbuhan ekonomi 2021 di Amerika Serikat (AS), Kawasan Eropa, dan Tiongkok menunjukkan perbaikan yang berlanjut. Perbaikan ekonomi di Jepang dan India juga diprakirakan terus berlangsung ditopang kebijakan moneter dan fiskal yang tetap akomodatif. Pemulihan ekonomi yang berlanjut dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator pada Januari 2022 antara lain Purchasing Managers’ Index (PMI), keyakinan konsumen, dan penjualan ritel yang tetap kuat, di tengah kenaikan penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi global 2022 diprakirakan sesuai dengan proyeksi sebelumnya sebesar 4,4%. Volume perdagangan dan harga komoditas global diprakirakan masih meningkat, sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Namun demikian, perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian pasar keuangan yang meningkat sejalan dengan rencana percepatan kebijakan normalisasi negara maju, terutama AS dan Kawasan Eropa, sebagai respons peningkatan tekanan inflasi akibat gangguan rantai pasok dan kuatnya permintaan, kenaikan penyebaran Covid-19 varian Omicron, serta meningkatnya tensi geopolitik. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Momentum perbaikan ekonomi nasional berlanjut pada 2022. Pada triwulan IV 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% (yoy), meningkat dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 3,51% (yoy). Perbaikan terjadi di hampir seluruh komponen PDB sisi pengeluaran maupun lapangan usaha, sejalan dengan proses pemulihan aktivitas ekonomi domestik pasca merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021. Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi tumbuh 3,69%, jauh meningkat dari kinerja tahun sebelumnya yang terkontraksi 2,07% (yoy). Secara spasial, perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021 terjadi di seluruh wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Proses pemulihan ekonomi nasional pada 2022 diprakirakan berlanjut meski peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron perlu diwaspadai. Sejumlah indikator ekonomi hingga Februari 2022 tercatat tetap baik, antara lain penjualan eceran, ekspektasi konsumen, dan PMI Manufaktur, di tengah perbaikan mobilitas masyarakat yang melandai. Dengan perkembangan itu, perekonomian domestik diprakirakan tumbuh lebih tinggi menjadi 4,7-5,5% pada 2022, didukung oleh percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin meluas, dan berlanjutnya stimulus kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya.
Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap baik. NPI pada 2021 diprakirakan mengalami peningkatan surplus dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ditopang oleh transaksi berjalan yang mencatat surplus sekitar 0,3% dari PDB dan surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat. Kinerja terkini menunjukkan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik terus berlanjut, tercermin dari investasi portofolio yang mencatat net inflows sebesar 1,1 miliar dolar AS sampai dengan 8 Februari 2022. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Januari 2022 tetap tinggi, yakni 141,3 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kinerja NPI pada 2022 diprakirakan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang diprakirakan tetap rendah dalam kisaran 1,1% – 1,9% dari PDB. Selain itu, neraca transaksi modal dan finansial diprakirakan tetap surplus, terutama dalam bentuk penanaman modal asing (PMA), sejalan dengan semakin membaiknya iklim investasi di dalam negeri.
Nilai tukar Rupiah terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Nilai tukar Rupiah pada 9 Februari 2022 menguat 0,17% secara point to point meski melemah 0,27% secara rerata dibandingkan dengan level Januari 2022. Perkembangan nilai tukar Rupiah tersebut ditopang oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing dan pasokan valas domestik, persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik, dan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar Bank Indonesia. Dengan perkembangan ini, Rupiah sampai dengan 9 Februari 2022 mencatat depresiasi sekitar 0,73% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2021, sejalan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Filipina (0,71% ytd), India (0,65% ytd), dan Korea Selatan (0,62% ytd). Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan tetap terjaga didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan fundamental ekonomi, melalui langkah-langkah mendorong efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar.
Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2022 tercatat sebesar 0,56% (mtm) atau 2,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,87% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang tetap rendah di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok volatile food meningkat didorong oleh tertahannya pasokan seiring dengan berlangsungnya periode tanam dan kenaikan harga CPO di pasar global. Inflasi kelompok administered prices meningkat dipengaruhi oleh penyesuaian harga LPG nonsubsidi dan dampak kenaikan cukai tembakau. Inflasi pada tahun 2022 diprakirakan terkendali dalam sasaran 3,0%±1% sejalan dengan masih memadainya sisi penawaran dalam merespons kenaikan sisi permintaan, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasarannya.
Kondisi likuiditas yang tetap longgar sejalan dengan dampak sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp10,34 triliun pada tahun 2022 (hingga 8 Februari 2022). Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 sebesar Rp3,56 triliun (hingga 8 Februari 2022) melalui mekanisme lelang utama sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berlaku hingga 31 Desember 2022. Kondisi likuiditas perbankan bulan Desember 2021 tetap longgar, tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi mencapai 35,12% serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 12,21% (yoy). Likuiditas perekonomian meningkat, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) pada Desember 2021 yang tumbuh meningkat masing-masing sebesar 17,9% (yoy) dan 13,9% (yoy). Pertumbuhan uang beredar tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya ekspansi fiskal dan peningkatan kredit perbankan.
Suku bunga perbankan terus mengalami penurunan didukung oleh suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah, likuiditas yang longgar dan persepsi risiko yang membaik. Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga PUAB overnight dan suku bunga deposito 1 bulan perbankan telah menurun, masing-masing sebesar 25 bps dan 131 bps sejak Desember 2020 menjadi 2,79% dan 2,96% pada Desember 2021. Di pasar kredit, suku bunga kredit baru melanjutkan tren penurunan sejalan dengan penurunan Harga Pokok Dana untuk Kredit dan perbaikan persepsi risiko perbankan, di tengah aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang meningkat. Bank Indonesia memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan termasuk melalui penurunan suku bunga kredit dapat ditingkatkan guna semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio / CAR) perbankan Desember 2021 tetap tinggi sebesar 25,67%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan / NPL) tetap terjaga, yakni 3,00% (bruto) dan 0,88% (neto). Intermediasi perbankan terus membaik dengan pertumbuhan kredit sebesar 5,24% (yoy) pada Desember 2021. Permintaan kredit terus mengalami perbaikan sejalan dengan meningkatnya aktivitas korporasi dan rumah tangga. Sementara itu dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit terus melonggar khususnya untuk kredit investasi dan modal kerja, seiring dengan menurunnya persepsi risiko kredit. Pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat didorong oleh meningkatnya permintaan sejalan dengan pemulihan aktivitas dunia usaha serta dukungan program Pemerintah. Pemulihan kinerja korporasi diprakirakan berlanjut, yang tercermin dari berlanjutnya perbaikan penjualan dan belanja modal (capital expenditure). Beberapa sektor menunjukkan kesiapan untuk memenuhi peningkatan permintaan khususnya sektor Komoditas dan Manufaktur. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lainnya di sektor keuangan untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan perbankan kepada dunia usaha, terutama dari sisi permintaan sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi.
Bank Indonesia akan melanjutkan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi serta ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien. Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Pada Januari 2022, nilai transaksi uang elektronik (UE) tumbuh 66,65% (yoy) mencapai Rp34,6 triliun dan nilai transaksi digital banking meningkat 62,82% (yoy) menjadi Rp4.314,3 triliun. Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit juga mengalami pertumbuhan 14,39% (yoy) menjadi Rp711,2 triliun. Selanjutnya transaksi QRIS terus meningkat sejalan dengan akseptasi masyarakat, baik nominal maupun volume, masing-masing meningkat sebesar 290% (yoy) dan 326% (yoy). Bank Indonesia terus mendorong inovasi sistem pembayaran serta menjaga kelancaran dan keandalan sistem pembayaran. Bank Indonesia mendorong kepada peserta BI-FAST untuk melakukan perluasan layanan BI-FAST dan melanjutkan pengembangan BI-FAST fase 1 tahap 2. Di samping itu, Bank Indonesia akan melanjutkan uji coba QRIS antar negara dengan Thailand dan Malaysia serta menjajaki perluasan kerja sama QRIS antar negara di kawasan. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga untuk akselerasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Di sisi tunai, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Januari 2022 meningkat 10,21% (yoy) mencapai Rp885,2 triliun. Bank Indonesia akan melanjutkan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2022 untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI dan memperkuat edukasi Rupiah.
Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
