(Vibiznews-Kolom) Selama enam tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia hampir selalu menjadi kabar baik bagi perekonomian nasional. Surplus yang terus berulang menjadi salah satu penyangga utama stabilitas eksternal, memperkuat cadangan devisa, sekaligus membantu menjaga nilai tukar rupiah di tengah berbagai gejolak global. Namun rangkaian tersebut akhirnya terhenti pada Mei 2026 ketika Indonesia mencatat defisit neraca perdagangan sebesar US$1,61 miliar. Angka ini mengakhiri 72 bulan surplus perdagangan yang berlangsung tanpa putus.
Sekilas, defisit tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa daya tahan sektor eksternal Indonesia mulai melemah. Namun jika angka-angka di balik laporan perdagangan dibedah lebih rinci, penyebabnya ternyata jauh lebih kompleks dibanding sekadar melemahnya ekspor atau melonjaknya impor. Ada kombinasi faktor global, strategi pelaku usaha, hingga tekanan biaya produksi yang bertemu dalam waktu hampir bersamaan.
Karena itu, defisit ini lebih tepat dipandang sebagai sebuah sinyal yang perlu dicermati, bukan sebagai kesimpulan bahwa fondasi perdagangan Indonesia telah berubah secara permanen.
Masalah Bukan Terletak pada Impor
Pandangan pertama yang muncul ketika melihat defisit perdagangan biasanya mengarah pada meningkatnya impor. Namun data Mei 2026 justru menunjukkan cerita yang berbeda.Defisit terutama berasal dari perdagangan minyak dan gas bumi. Nilai ekspor migas Indonesia hanya mencapai sekitar US$758 juta, sedangkan impor migas mencapai sekitar US$4,5 miliar. Akibatnya, neraca perdagangan migas mengalami defisit sekitar US$3,8 miliar.
Meski demikian, impor migas sebenarnya tidak mengalami lonjakan dibandingkan bulan sebelumnya. Nilainya relatif sama dengan April yang juga berada di kisaran US$4,5 miliar. Artinya, penyebab utama defisit bukan karena Indonesia tiba-tiba membeli energi dalam jumlah jauh lebih besar.
Di sisi lain, perdagangan nonmigas sebenarnya masih memberikan surplus sekitar US$2,2 miliar. Akan tetapi, surplus tersebut tidak cukup besar untuk menutup defisit migas sehingga secara keseluruhan Indonesia tetap membukukan defisit sebesar US$1,61 miliar.Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukanlah kenaikan impor, melainkan penurunan ekspor.
Ekspor Kehilangan Momentum
Perubahan terbesar justru terjadi pada laju pertumbuhan ekspor nasional. Pada April 2026, ekspor Indonesia masih tumbuh sekitar 21,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hanya dalam satu bulan, pertumbuhan tersebut melambat tajam menjadi sekitar 5,72 persen.
Perubahan ini memiliki dampak besar karena sekitar 95 persen ekspor Indonesia berasal dari sektor nonmigas. Ketika ekspor nonmigas melemah, dampaknya langsung tercermin pada keseluruhan neraca perdagangan.Nilai ekspor nonmigas pada Mei mengalami kontraksi sekitar 4,5 persen. Pelemahan tersebut terutama berasal dari beberapa komoditas utama yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor Indonesia.
Ekspor lemak dan minyak nabati, yang didominasi produk kelapa sawit, pada April masih mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 66,59 persen. Namun pada Mei pertumbuhannya berbalik menjadi kontraksi 14,23 persen.Kondisi serupa terjadi pada kelompok besi dan baja. Setelah tumbuh sekitar 8,1 persen pada April, ekspor sektor ini berubah menjadi kontraksi sebesar 14,68 persen pada Mei.Penurunan yang terjadi hampir bersamaan pada komoditas-komoditas utama inilah yang akhirnya menggerus surplus perdagangan Indonesia.
Efek Front Loading Sebelum Tarif Berlaku
Menariknya, pelemahan ekspor tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan melemahnya permintaan dunia terhadap produk Indonesia.Sebagian besar justru dipengaruhi oleh fenomena front loading, yaitu strategi eksportir mempercepat pengiriman barang sebelum kebijakan tarif baru Amerika Serikat mulai diberlakukan melalui Section 301.
Ketika pelaku usaha memperkirakan tarif impor akan meningkat, mereka memilih mengirim produk lebih awal agar masih menikmati tarif lama. Akibatnya, aktivitas ekspor terkonsentrasi pada April.Fenomena tersebut terlihat jelas dari data perdagangan berdasarkan negara tujuan. Pada April, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat melonjak sekitar 38 persen. Ekspor ke China juga tumbuh tinggi hingga sekitar 29,5 persen.
Namun setelah sebagian besar pengiriman dilakukan lebih awal, ekspor pada Mei langsung mengalami koreksi. Ekspor ke Amerika Serikat turun sekitar 24,21 persen. Sementara ekspor ke China memang masih tumbuh positif, tetapi hanya sekitar 7,5 persen, sejalan dengan perlambatan ekonomi negara tersebut.Dengan kata lain, sebagian penurunan ekspor Mei sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari lonjakan ekspor yang sudah terjadi satu bulan sebelumnya.
Industri Mulai Bergerak, Tetapi Belum Pulih
Di tengah pelemahan ekspor, terdapat satu indikator yang justru memberikan harapan.Impor barang modal meningkat dari sekitar 5,6 persen pada April menjadi sekitar 12,7 persen pada Mei. Kenaikan impor barang modal biasanya menunjukkan bahwa perusahaan mulai membeli mesin, peralatan, atau teknologi baru untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Namun optimisme tersebut masih harus dibaca secara hati-hati.Pada saat yang sama, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia justru turun ke level 46,9. Angka di bawah 50 menunjukkan sektor manufaktur masih berada dalam fase kontraksi.Perbedaan kedua indikator tersebut menggambarkan bahwa dunia usaha masih berada pada fase transisi. Investasi mulai dipersiapkan, tetapi aktivitas produksi belum sepenuhnya meningkat karena pelaku industri masih menunggu kepastian kondisi ekonomi global.
Biaya Produksi Menjadi Tantangan Baru
Selain menghadapi ketidakpastian permintaan global, industri nasional juga harus berhadapan dengan meningkatnya biaya produksi.Tekanan tersebut terlihat dari perbedaan antara Producer Price Index (PPI) dan Consumer Price Index (CPI). Inflasi di tingkat produsen mencapai sekitar 5,76 persen, sedangkan inflasi konsumen hanya sekitar 3,08 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa biaya yang ditanggung produsen meningkat jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan harga yang dapat dibebankan kepada konsumen.Artinya, margin keuntungan perusahaan semakin menyempit.Tekanan biaya ini terutama berasal dari harga energi yang sempat meningkat tajam. Ketika biaya energi naik, hampir seluruh rantai produksi ikut mengalami kenaikan biaya, mulai dari industri manufaktur hingga sektor logistik.Dalam kondisi seperti itu, banyak perusahaan memilih menunda ekspansi sambil menunggu biaya produksi kembali stabil.
Intervensi dari Sisi Produksi
Menghadapi tekanan tersebut, pemerintah memilih melakukan intervensi dari sisi penawaran atau supply-side intervention.Alih-alih hanya memberikan bantuan konsumsi, pemerintah berupaya menurunkan biaya produksi industri.Salah satunya melalui paket stimulus senilai Rp26,3 triliun yang mencakup berbagai insentif bagi sektor transportasi dan industri.
Pemerintah juga membebaskan tarif impor untuk sejumlah bahan baku penting seperti LPG, bahan baku plastik, serta komponen pesawat terbang. Tujuannya adalah menekan biaya produksi sehingga industri tetap mampu menjaga daya saingnya di pasar internasional.
Langkah lain yang tidak kalah penting adalah penyesuaian harga LNG untuk sektor industri. Harga yang sebelumnya sempat mencapai sekitar US$23 per MMBTU diturunkan menjadi sekitar US$13 per MMBTU.Penurunan hampir 50 persen tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya energi yang selama beberapa bulan terakhir menjadi salah satu faktor utama penyebab menyusutnya margin keuntungan produsen.
Belajar dari Pengalaman Pandemi
Pendekatan seperti ini bukan pertama kali diterapkan.Pada awal pandemi COVID-19, Indonesia juga sempat menghadapi tekanan pada sektor perdagangan.Saat itu pemerintah tidak hanya mengandalkan insentif fiskal, tetapi juga memberikan berbagai trade incentive, termasuk pembebasan tarif impor untuk bahan baku dan barang modal.
Strategi tersebut membantu industri memperoleh bahan baku dengan biaya yang lebih rendah sehingga aktivitas produksi dapat kembali berjalan. Salah satu hasil akhirnya adalah terciptanya surplus perdagangan yang kemudian berlangsung selama 72 bulan berturut-turut.Karena itu, kebijakan serupa kembali ditempuh dengan harapan mampu menciptakan momentum pemulihan baru bagi sektor industri.
Menunggu Kepastian Global
Meski berbagai stimulus mulai diberikan, dunia usaha diperkirakan belum akan langsung melakukan ekspansi besar-besaran.Pelaku industri masih mencermati perkembangan ekonomi global, terutama arah kebijakan moneter Amerika Serikat.
Di satu sisi, sempat muncul ekspektasi bahwa bank sentral Amerika Serikat masih berpeluang menaikkan suku bunga satu hingga dua kali lagi. Namun perkembangan terbaru menunjukkan tekanan inflasi mulai mereda, didukung oleh data ketenagakerjaan yang lebih baik sehingga peluang kenaikan suku bunga semakin mengecil.Jika kondisi tersebut berlanjut, dunia usaha diperkirakan mulai lebih percaya diri meningkatkan kapasitas produksi pada paruh kedua tahun ini, terutama sekitar Juli hingga Agustus.
Rupiah Lebih Membutuhkan Stabilitas daripada Penguatan
Defisit perdagangan tentu memiliki hubungan erat dengan pergerakan nilai tukar rupiah.Indonesia pernah mengalami tekanan berat pada 2012 hingga 2013 ketika berakhirnya era booming komoditas menyebabkan defisit transaksi berjalan berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut kemudian menekan nilai tukar rupiah melalui kombinasi defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, hingga defisit fiskal.
Namun situasi saat ini masih jauh berbeda.Defisit transaksi berjalan Indonesia masih berada di sekitar 1,1 persen terhadap produk domestik bruto. Level tersebut masih berada dalam kisaran yang relatif sehat dan jauh di bawah ambang yang umumnya dianggap mengkhawatirkan.
Fokus kebijakan bukanlah mengejar surplus perdagangan sebesar-besarnya atau menguatkan rupiah secara berlebihan.Yang jauh lebih penting adalah menjaga volatilitas nilai tukar tetap rendah. Pergerakan rupiah yang terlalu ekstrem, baik melemah maupun menguat, sama-sama dapat mengganggu dunia usaha karena menyulitkan eksportir maupun importir dalam menyusun perencanaan bisnis.
Defisit perdagangan Mei 2026 lebih menggambarkan adanya proses penyesuaian daripada perubahan fundamental. Pelemahan ekspor dipengaruhi oleh efek front loading, perlambatan ekonomi mitra dagang utama, serta tekanan biaya produksi yang masih tinggi. Dengan berbagai langkah yang mulai ditempuh pemerintah untuk menekan biaya industri dan menjaga stabilitas ekonomi, peluang bagi Indonesia untuk kembali ke jalur surplus perdagangan tetap terbuka. Bulan-bulan berikutnya akan menjadi penentu apakah defisit ini hanya sebuah jeda dalam perjalanan panjang surplus perdagangan, atau justru awal dari tantangan baru bagi sektor eksternal Indonesia.
