(Vibiznews-Kolom) Selama beberapa dekade, perdagangan internasional menjadi salah satu mesin utama pembangunan ekonomi di Asia. Banyak negara berkembang berhasil tumbuh dengan memanfaatkan tenaga kerja berbiaya relatif rendah, menarik investasi asing, membangun industri manufaktur, kemudian masuk ke dalam global value chains (GVC). Ekspor meningkat, industrialisasi berkembang, dan pendapatan masyarakat perlahan bergerak mendekati negara-negara maju.
Namun, perjalanan menuju negara berpendapatan tinggi ternyata tidak sesederhana itu. Hanya sebagian kecil negara berpendapatan menengah yang berhasil melakukan transisi secara penuh menuju kelompok negara berpendapatan tinggi. Ketika keuntungan dari tenaga kerja murah dan akumulasi modal mulai berkurang, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Pada tahap inilah sebuah negara menghadapi persoalan yang dikenal sebagai middle-income trap.
Persoalannya kemudian bukan lagi sekadar bagaimana sebuah negara dapat tumbuh, tetapi bagaimana negara tersebut mengubah sumber pertumbuhannya. Produktivitas, inovasi, kualitas institusi, kemampuan sumber daya manusia, dan transformasi struktural menjadi semakin penting ketika sebuah negara tidak lagi dapat mengandalkan keunggulan biaya murah. Tantangan inilah yang menjadi salah satu pokok penting dalam paparan Prof. Bambang Brodjonegoro pada ADBI–Bappenas Joint Conference di Jakarta, 8–9 September 2026.
Pesan yang muncul dari pembahasan tersebut sangat relevan bagi Indonesia. Indonesia tidak perlu menarik diri dari globalisasi atau mengurangi keterhubungan dengan ekonomi dunia. Justru sebaliknya, Indonesia perlu membangun bentuk integrasi yang lebih maju, lebih produktif, dan mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Dengan kata lain, tantangannya bukan bagaimana Indonesia keluar dari rantai nilai global, melainkan bagaimana Indonesia naik kelas di dalam rantai tersebut.
Dunia perdagangan telah berubah
Model pembangunan yang dahulu berhasil mendorong industrialisasi Asia dibangun di atas sejumlah fondasi yang relatif sederhana. Negara menyediakan tenaga kerja dengan biaya kompetitif, menarik foreign direct investment ke sektor manufaktur, masuk ke dalam global value chains, meningkatkan ekspor, dan kemudian memperoleh manfaat dari proses industrialisasi serta peningkatan pendapatan. Model tersebut telah menjadi bagian penting dari keberhasilan ekonomi sejumlah negara Asia.
Namun, lingkungan ekonomi global sekarang menghadapi perubahan yang jauh lebih kompleks. Fragmentasi geopolitik, ketegangan perdagangan dan teknologi, restrukturisasi rantai pasok, kebutuhan terhadap friend-shoring dan ketahanan pasokan, digitalisasi dan artificial intelligence, serta transisi hijau dan berkembangnya sektor jasa telah mengubah cara ekonomi dunia berinteraksi. Karena itu, strategi pembangunan yang hanya mengandalkan pola lama tidak lagi memadai.
Perubahan tersebut juga mengubah pertanyaan mendasar dalam pembangunan. Jika dahulu pertanyaannya adalah bagaimana sebuah negara dapat masuk ke dalam global value chains, sekarang pertanyaannya harus bergerak lebih jauh, yaitu bagaimana negara tersebut dapat menangkap lebih banyak nilai dari global value chains. Perubahan sudut pandang ini sangat penting karena keterlibatan dalam rantai produksi global tidak otomatis berarti sebuah negara menguasai nilai ekonomi terbesar dari kegiatan tersebut.
Sebuah negara dapat menjadi basis produksi dan ekspor, tetapi teknologi, desain, penelitian, merek, pemasaran, dan berbagai aktivitas dengan nilai tambah tinggi tetap dikuasai oleh perusahaan dari negara lain. Dalam situasi seperti itu, volume produksi dan perdagangan memang dapat meningkat, tetapi kemampuan domestik belum tentu berkembang dengan kecepatan yang sama. Inilah salah satu risiko ketika partisipasi dalam GVC tidak diikuti oleh peningkatan kemampuan ekonomi domestik.
Dari assembly menuju penguasaan teknologi
Global value chains pada dasarnya memiliki tingkatan kemampuan yang berbeda. Sebuah negara dapat memulai dari aktivitas assembly, kemudian berkembang menuju manufaktur, produksi komponen dan input, advanced manufacturing, teknologi dan desain, hingga akhirnya masuk ke penelitian dan pengembangan, branding, serta knowledge services. Pergerakan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya mencerminkan peningkatan kemampuan dan potensi domestic value added yang semakin besar.
Persoalan utama bagi negara berpendapatan menengah adalah bagaimana memastikan proses tersebut benar-benar terjadi. Jika sebuah negara terlalu lama berada pada aktivitas dengan nilai tambah rendah, maka pertumbuhan dapat kehilangan momentum ketika keunggulan tenaga kerja murah mulai berkurang. Negara tersebut tetap terintegrasi dalam perdagangan internasional, tetapi tidak cukup cepat meningkatkan produktivitas dan kemampuan teknologinya.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak dapat lagi hanya diukur dari seberapa besar sebuah negara terlibat dalam perdagangan dunia. Yang jauh lebih penting adalah seberapa jauh keterlibatan tersebut meningkatkan kemampuan perusahaan domestik, kualitas tenaga kerja, teknologi, inovasi, dan produktivitas. Integrasi dengan ekonomi global harus menghasilkan proses pembelajaran dan peningkatan kemampuan yang berlangsung secara berkelanjutan.
Dalam kerangka inilah muncul gagasan bahwa perdagangan merupakan pintu masuk, sedangkan kemampuan domestik merupakan jembatan menuju peningkatan produktivitas. Perdagangan membuka akses terhadap pasar, investasi, teknologi, dan jaringan produksi global. Namun kemampuan domestiklah yang menentukan apakah peluang tersebut dapat diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas dan pada akhirnya membawa sebuah negara menuju status berpendapatan tinggi.
Middle-Income Trap bukan sekadar masalah pertumbuhan
Middle-Income Trap sering kali dipahami sebagai persoalan ekonomi yang muncul ketika pertumbuhan sebuah negara melambat setelah mencapai tingkat pendapatan menengah. Namun, analisis yang dipaparkan Prof. Bambang menunjukkan bahwa persoalannya jauh lebih luas. Middle-Income Trap tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendapatan atau pertumbuhan, tetapi juga mempunyai dimensi institusional dan political economy yang kuat.
Dalam analisis mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan middle-income trap, sejumlah variabel diperhatikan, antara lain GDP per kapita, manufaktur, stabilitas politik, pendidikan menengah, konsentrasi pasar ekspor, dan fragmentasi politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa GDP per kapita yang lebih tinggi dan stabilitas politik berkaitan dengan probabilitas middle-income trap yang lebih rendah. Sebaliknya, fragmentasi politik berkaitan dengan probabilitas yang lebih tinggi. Diversifikasi perdagangan juga menunjukkan hubungan negatif dengan kemungkinan terjebak dalam middle-income trap.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kemampuan institusi dan lingkungan politik yang memungkinkan kebijakan pembangunan dijalankan secara konsisten. Industrialisasi membutuhkan waktu, demikian pula peningkatan kemampuan teknologi, pengembangan pemasok domestik, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pembangunan ekosistem inovasi.
Ketika kebijakan berubah terlalu sering atau koordinasi antar-institusi tidak berjalan baik, proses pembelajaran yang dibutuhkan industri dapat terganggu. Karena itu, sebuah negara membutuhkan institusi yang mampu menjaga kesinambungan kebijakan, membangun koordinasi, serta menciptakan kepastian bagi dunia usaha. Dalam konteks middle-income trap, kemampuan tersebut menjadi bagian penting dari kapasitas untuk melakukan transformasi struktural.
Pentingnya kualitas institusi
Salah satu temuan menarik dalam presentasi tersebut adalah hubungan antara kualitas institusi dan produktivitas yang tidak bersifat linear. Analisis menggunakan ICRRI atau Institutional Coherence & Reform Readiness Index menunjukkan adanya hubungan berbentuk U antara kualitas institusi dan produktivitas. Pada tingkat ICRRI yang relatif rendah, penguatan institusi dapat berkaitan dengan biaya penyesuaian atau biaya transisi. Namun setelah melewati tingkat tertentu, manfaat produktivitas dari penguatan institusi menjadi semakin kuat.
Temuan tersebut memberikan perspektif yang penting mengenai reformasi. Perbaikan institusi tidak selalu langsung menghasilkan manfaat ekonomi yang terlihat dalam jangka pendek. Perubahan aturan, perbaikan prosedur, restrukturisasi organisasi, peningkatan kapasitas birokrasi, dan penyesuaian kepentingan dapat menimbulkan biaya pada tahap awal.
Namun, apabila kualitas institusi berhasil melewati tingkat tertentu, manfaatnya dapat menjadi semakin besar. Institusi yang lebih kuat kemudian mampu menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas, investasi, inovasi, dan transformasi struktural. Dengan demikian, reformasi institusional tidak seharusnya hanya dinilai dari hasil jangka pendek, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan fondasi pembangunan dalam jangka panjang.
Hal ini menjadi semakin penting ketika dunia menghadapi perubahan yang cepat. Perusahaan membutuhkan kepastian, pemerintah membutuhkan kemampuan untuk merespons perubahan, dan kebijakan industri membutuhkan koordinasi yang kuat. Tanpa institusi yang mampu bekerja secara konsisten, peluang yang muncul dari perubahan rantai pasok global dapat sulit diterjemahkan menjadi keuntungan jangka panjang bagi ekonomi domestik.
Posisi Indonesia masih membutuhkan perhatian
Data yang dipaparkan dalam presentasi memberikan gambaran mengenai posisi Indonesia dibandingkan sejumlah negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Dalam tabel Middle-Income Trap Escape Probability, Indonesia memiliki probabilitas 0,439 berdasarkan observasi tahun 2022. Angka tersebut menempatkan Indonesia dalam zona middle-income trap, bersama Thailand dan Vietnam yang masing-masing memiliki probabilitas 0,562 dan 0,506.
Di sisi lain, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan berada dalam posisi yang jauh lebih kuat. Ketiga negara tersebut masing-masing memiliki probabilitas 0,97, 0,95, dan 0,91, serta telah mencapai status high-income pada periode yang berbeda. Malaysia dan China berada dekat dengan ambang escape, sementara Indonesia, Thailand, dan Vietnam masih berada di wilayah yang menunjukkan bahwa peluang untuk keluar dari middle-income trap ada, tetapi belum dapat dianggap pasti.
Angka tersebut bukanlah kepastian mengenai masa depan Indonesia. Namun, angka tersebut memberikan sinyal bahwa proses menuju negara berpendapatan tinggi membutuhkan upaya yang lebih serius. Indonesia memiliki potensi untuk melakukan transisi tersebut, tetapi diperlukan peningkatan kualitas institusi, transformasi struktural, peningkatan produktivitas, serta kemampuan untuk melakukan konvergensi teknologi.
Perbandingan dengan Jepang, Korea Selatan, dan Singapura juga memberikan sejumlah pelajaran. Jepang menonjol dalam koordinasi birokrasi dan pembangunan kemampuan industri. Korea Selatan menunjukkan pentingnya koordinasi negara dan dunia usaha serta strategi peningkatan kemampuan yang berorientasi ekspor. Singapura menunjukkan bagaimana pemerintahan teknokratis dapat dikombinasikan dengan investasi asing dan pembangunan kemampuan domestik.
Transformasi struktural menjadi kunci
Salah satu temuan yang paling penting adalah posisi transformasi struktural dalam menentukan kemungkinan sebuah negara keluar dari middle-income trap. Dalam pendekatan machine learning yang digunakan, Structural Transformation menjadi pilar dengan kontribusi terbesar dalam model XGBoost, yaitu 31,5 persen. Institutional Quality berada pada 22 persen, sedangkan Political Feasibility sebesar 20,3 persen. Tiga pilar tersebut secara bersama-sama menjelaskan lebih dari 73 persen predictive power.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia tidak cukup hanya mempertahankan struktur ekonomi yang sama dengan menambah kapasitas produksi. Dibutuhkan perubahan pada komposisi dan kualitas aktivitas ekonomi. Negara harus bergerak dari kegiatan dengan nilai tambah rendah menuju aktivitas yang lebih kompleks, lebih produktif, dan lebih intensif teknologi.
Dalam konteks Indonesia, perubahan tersebut berarti memperkuat manufaktur, meningkatkan kemampuan teknologi, mengembangkan keterampilan tenaga kerja, memperluas inovasi, serta membangun perusahaan dan pemasok domestik yang mampu masuk lebih dalam ke rantai produksi regional maupun global. Proses tersebut pada akhirnya harus menghasilkan domestic value added yang semakin besar.
Karena itu, transformasi struktural tidak hanya berarti berpindah dari satu sektor ke sektor lain. Yang lebih penting adalah meningkatkan tingkat kompleksitas dan produktivitas di dalam sektor-sektor tersebut. Industri manufaktur, misalnya, tidak cukup hanya berkembang dari sisi kapasitas produksi. Industri juga harus mampu bergerak menuju komponen, teknologi, desain, penelitian, pengembangan, branding, dan layanan berbasis pengetahuan.
Hilirisasi harus menghasilkan kemampuan baru
Indonesia memiliki kekuatan yang berasal dari sumber daya alam. Dalam strategi yang dipaparkan, kekuatan berbasis sumber daya tersebut tetap menjadi salah satu bagian penting dari strategi pembangunan. Namun, kekuatan tersebut perlu dikembangkan melalui technology-intensive FDI, pendalaman manufaktur, peningkatan keterampilan dan inovasi, pengembangan pemasok domestik, serta integrasi ke dalam regional value chains.
Dengan demikian, hilirisasi tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kegiatan memproses bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana proses tersebut menciptakan kemampuan baru di dalam negeri. Kemampuan teknologi, kemampuan manajerial, kemampuan tenaga kerja, kemampuan penelitian, serta kemampuan perusahaan domestik untuk menjadi bagian dari rantai pasok harus ikut tumbuh.
Pertanyaan yang kemudian menjadi penting adalah berapa besar teknologi yang dapat dikuasai oleh perusahaan di dalam negeri. Berapa banyak pemasok domestik yang dapat masuk ke dalam ekosistem industri. Berapa banyak tenaga kerja yang memperoleh keterampilan baru. Seberapa besar aktivitas penelitian dan pengembangan dapat berkembang. Dan seberapa jauh perusahaan Indonesia dapat bergerak dari sekadar produksi menuju penguasaan desain, teknologi, merek, dan pasar.
Jika proses tersebut berhasil, hilirisasi dapat menjadi bagian dari transformasi struktural. Namun jika hanya berhenti pada pengolahan tanpa peningkatan kemampuan domestik, manfaatnya terhadap produktivitas jangka panjang dapat menjadi lebih terbatas. Karena itu, tujuan akhirnya bukan sekadar menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi, tetapi menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu terus meningkatkan nilai tambah dari waktu ke waktu.
Belajar dari perubahan institusi Indonesia
Presentasi tersebut juga menunjukkan bagaimana kekuatan institusional Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nilai ICRRI Indonesia tercatat sebesar 0,72 pada 1975, meningkat menjadi 0,77 pada 1997, kemudian turun menjadi 0,72 pada 2000, 0,63 pada 2010, dan 0,64 pada 2020. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran komposisi kekuatan institusional Indonesia dalam beberapa periode penting.
Pada periode 1975–1997, kapasitas pemerintahan dan koherensi relatif tinggi, sementara legitimasi demokratis relatif lebih rendah. Pada masa transisi 1997–2000, legitimasi meningkat tajam, sedangkan kapasitas dan koherensi mengalami penurunan. Setelah Reformasi, legitimasi demokratis menjadi komponen yang paling kuat, sementara kapasitas pemerintahan tetap berada pada tingkat yang lebih rendah.
Gambaran tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa satu periode atau satu sistem secara keseluruhan lebih baik daripada periode lainnya. Pesan utamanya adalah bahwa demokratisasi mengubah komposisi kekuatan institusional, bukan secara otomatis meningkatkan seluruh dimensinya secara seragam. Bagi pembangunan ekonomi, hal tersebut menunjukkan pentingnya membangun institusi yang sekaligus memiliki legitimasi, kapasitas, koordinasi, dan kemampuan menjalankan kebijakan.
Kebutuhan tersebut menjadi semakin besar ketika Indonesia menghadapi agenda pembangunan yang semakin kompleks. Transformasi ekonomi membutuhkan kebijakan lintas sektor, lintas kementerian, serta hubungan yang efektif antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan institusi penelitian. Tanpa kapasitas koordinasi yang memadai, berbagai kebijakan yang sebenarnya memiliki tujuan sama dapat berjalan sendiri-sendiri dan kehilangan daya ungkitnya.
Produktivitas adalah ujian terakhir
Seluruh agenda tersebut akan kembali kepada produktivitas. Investasi dapat meningkat, ekspor dapat bertambah, kawasan industri dapat berkembang, dan perusahaan global dapat masuk. Namun jika produktivitas tidak meningkat secara berkelanjutan, kemampuan Indonesia untuk mengejar negara-negara maju akan tetap terbatas.
Dalam analisis Middle-Income Trap Intensity, Indonesia mengalami episode yang cukup berat pada awal 2000-an ketika empat dari lima kondisi struktural secara bersamaan aktif. Pada periode 2018–2020, intensitas kembali mencapai ambang tiga yang menunjukkan adanya persoalan struktural yang masih berlangsung. Persoalan yang lebih baru semakin berkaitan dengan produktivitas, manufaktur, dan kemampuan konvergensi, bukan lagi semata-mata persoalan akses pendidikan.
Perubahan tersebut penting karena menunjukkan bahwa agenda pembangunan Indonesia juga harus berubah. Ketika akses terhadap pendidikan, pekerjaan, investasi, dan infrastruktur telah berkembang, tantangan berikutnya adalah meningkatkan kualitas dari seluruh faktor tersebut. Pendidikan harus menghasilkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Investasi harus membawa teknologi dan kemampuan baru. Infrastruktur harus meningkatkan efisiensi. Industri harus menghasilkan nilai tambah yang semakin tinggi.
Dengan demikian, produktivitas menjadi semacam ujian terakhir dari seluruh kebijakan pembangunan. Jika kebijakan perdagangan, investasi, pendidikan, industri, inovasi, dan institusi mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, maka transformasi struktural memiliki peluang untuk berjalan. Sebaliknya, jika produktivitas stagnan, Indonesia akan menghadapi kesulitan untuk mempertahankan proses konvergensi menuju negara berpendapatan tinggi.
Indonesia tidak harus memilih antara keterbukaan dan kemandirian
Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, muncul kecenderungan untuk melihat globalisasi sebagai sesuatu yang harus dikurangi. Namun, pesan dari presentasi tersebut justru menunjukkan arah yang berbeda. Indonesia tidak harus memilih antara keterbukaan terhadap dunia dan pembangunan kemampuan domestik. Keduanya dapat berjalan bersama apabila integrasi global dirancang untuk meningkatkan kemampuan di dalam negeri.
Indonesia membutuhkan investasi asing, tetapi investasi tersebut perlu semakin terkait dengan pengembangan teknologi dan pemasok domestik. Indonesia membutuhkan ekspor, tetapi ekspor harus semakin beragam dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Indonesia membutuhkan perdagangan internasional, tetapi perusahaan domestik harus semakin mampu menangkap bagian yang lebih besar dari nilai yang tercipta dalam rantai produksi global.
Karena itu, persoalannya bukan less integration, melainkan more sophisticated integration. Indonesia tidak perlu mengurangi keterhubungannya dengan ekonomi dunia. Yang dibutuhkan adalah meningkatkan kualitas dari keterhubungan tersebut sehingga perdagangan, investasi, teknologi, dan rantai pasok global benar-benar memperkuat kemampuan domestik.
Dengan pendekatan tersebut, globalisasi bukan menjadi ancaman terhadap pembangunan nasional, tetapi menjadi sarana untuk mempercepat peningkatan kemampuan ekonomi. Namun syaratnya jelas: Indonesia harus memiliki kapasitas untuk belajar, beradaptasi, mengembangkan teknologi, memperkuat sumber daya manusia, dan memastikan bahwa semakin banyak nilai ekonomi dapat ditangkap oleh perusahaan dan tenaga kerja di dalam negeri.
Naik kelas di dalam globalisasi
Lima pesan yang disampaikan untuk middle-income Asia memberikan gambaran mengenai arah strategi tersebut. Perdagangan tetap penting, tetapi model pembangunan berbasis perdagangan telah berubah. Partisipasi dalam GVC harus menghasilkan upgrading. Kemampuan domestik menentukan seberapa besar nilai yang dapat ditangkap. Institusi mengubah peluang perdagangan menjadi pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan. Strategi pembangunan baru juga harus menggabungkan keterbukaan, ketahanan, inovasi, koherensi institusi, dan pembangunan kapasitas.
Bagi Indonesia, pertanyaan yang paling penting bukan lagi apakah Indonesia akan menjadi bagian dari ekonomi global. Indonesia sudah berada di dalamnya. Pertanyaan yang jauh lebih menentukan adalah di posisi mana Indonesia akan berada dalam ekonomi global tersebut. Apakah hanya menjadi tempat produksi, pemasok bahan baku, dan pasar, atau mampu bergerak menuju penguasaan teknologi, inovasi, desain, merek, serta layanan bernilai tinggi.
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan sangat menentukan kemampuan Indonesia untuk keluar dari middle-income trap. Jalan menuju negara berpendapatan tinggi tidak hanya membutuhkan pertumbuhan yang cepat, tetapi juga pertumbuhan yang memiliki kualitas. Pertumbuhan harus menghasilkan peningkatan produktivitas, memperkuat kemampuan domestik, menciptakan transformasi struktural, dan meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
Indonesia tidak perlu meninggalkan globalisasi untuk keluar dari middle-income trap. Indonesia justru perlu bergerak lebih jauh di dalam globalisasi. Perdagangan harus menjadi pintu masuk, kemampuan domestik menjadi jembatan, dan produktivitas menjadi hasil yang nyata. Jika ketiganya dapat berjalan bersama dengan dukungan institusi yang kuat, inovasi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan stabilitas makroekonomi, maka integrasi dengan ekonomi dunia dapat menjadi kendaraan bagi Indonesia menuju tahap pembangunan berikutnya.
Masa depan pembangunan Indonesia bukan tentang mundur dari globalisasi, melainkan tentang bergerak naik di dalamnya. Bukan sekadar menjadi bagian dari rantai nilai global, tetapi meningkatkan posisi di dalam rantai tersebut. Bukan sekadar menghasilkan lebih banyak, tetapi menghasilkan dengan teknologi, keterampilan, inovasi, dan nilai tambah yang lebih tinggi. Di situlah tantangan sekaligus peluang Indonesia untuk benar-benar keluar dari middle-income trap.
