(Vibiznews-Kolom) Indonesia telah menunjukkan kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dalam sekitar satu dekade terakhir, perekonomian tetap tumbuh sekitar 5 persen. Dari perspektif global, angka tersebut bukan kinerja yang buruk. Indonesia juga berhasil mempertahankan stabilitas makroekonomi, menurunkan kemiskinan, dan menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto di bawah 40 persen. Defisit fiskal juga secara umum berada di bawah batas 3 persen terhadap PDB. Namun, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, tetapi rasa aman ekonomi tidak selalu meningkat bersamaan dengannya.
Di sinilah persoalan pembangunan Indonesia mulai memasuki tahap yang berbeda. Tantangannya bukan lagi sekadar bagaimana menjaga ekonomi agar terus tumbuh, melainkan bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang cukup luas. Pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu menciptakan mobilitas sosial dan pekerjaan yang berkualitas dapat menghasilkan situasi yang paradoks. Di satu sisi, indikator makroekonomi terlihat relatif stabil. Di sisi lain, sebagian masyarakat justru merasakan ketidakpastian pendapatan, sulit mempertahankan posisi kelas menengah, dan semakin khawatir terhadap masa depan.
Persoalan tersebut terlihat dari perubahan pola pertumbuhan pendapatan. Di banyak negara, pertumbuhan GDP per kapita mengalami perlambatan. Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan terus menurun, tetapi mulai mengalami plateau. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak lagi cukup cepat untuk menghasilkan mobilitas ekonomi ke atas dalam skala yang sama seperti sebelumnya. Ketika mobilitas melambat, masyarakat tidak hanya membandingkan kondisi mereka dengan masa lalu, tetapi juga dengan ekspektasi tentang kehidupan yang seharusnya dapat mereka capai.
Ekspektasi menjadi faktor penting karena masyarakat yang semakin terdidik dan memiliki akses informasi yang lebih luas akan memiliki tuntutan yang berbeda. Bagi kelompok berpendapatan rendah, persoalan utama mungkin masih berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, bagi kelompok yang telah masuk atau sedang menuju kelas menengah, persoalannya berkembang menjadi kualitas pekerjaan, kestabilan pendapatan, akses terhadap layanan yang lebih baik, serta kemampuan mempertahankan standar hidup. Ketika pertumbuhan ekonomi tidak memenuhi ekspektasi tersebut, ketidakpuasan dapat meningkat meskipun perekonomian secara agregat masih tumbuh.
Indonesia menghadapi persoalan yang lebih spesifik karena pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir tidak selalu menghasilkan pekerjaan dalam sektor formal. Pada periode 2009–2014, sebagian besar pekerjaan baru tercipta di sektor formal. Sementara pada periode 2019–2024, penciptaan pekerjaan lebih banyak terjadi di sektor informal. Pergeseran tersebut penting karena pekerjaan informal memberikan tingkat keamanan pendapatan yang berbeda dibandingkan pekerjaan formal. Dengan demikian, seseorang dapat memperoleh pekerjaan ketika ekonomi tumbuh, tetapi pekerjaan tersebut belum tentu memberikan stabilitas yang dibutuhkan untuk membangun kehidupan kelas menengah.
Situasi tersebut membantu menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan rasa aman. Jika ekonomi tumbuh tetapi pekerjaan yang tercipta tidak cukup baik, maka manfaat pertumbuhan tidak diterjemahkan menjadi keamanan ekonomi. Persoalannya bukan jumlah pekerjaan semata, tetapi kualitas pekerjaan. Pertumbuhan yang menghasilkan banyak pekerjaan berproduktivitas rendah akan memiliki dampak yang berbeda dengan pertumbuhan yang menghasilkan pekerjaan formal, produktif, dan memiliki prospek pendapatan yang lebih baik.
Kelompok kelas menengah menjadi sangat penting dalam persoalan tersebut. Mereka berada pada posisi yang relatif berbeda dari kelompok miskin maupun kelompok berpendapatan tinggi. Sebagian kelompok kelas menengah tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan berbagai program perlindungan sosial karena secara statistik mereka tidak termasuk kelompok miskin. Namun, pada saat yang sama, mereka belum memiliki cadangan ekonomi yang cukup kuat untuk menghadapi guncangan. Satu kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau kenaikan biaya hidup dapat membuat mereka kembali masuk ke kelompok berpendapatan lebih rendah.
Kondisi tersebut menghasilkan apa yang disebut sebagai fragile middle class. Kelas menengah yang rapuh bukan berarti tidak mengalami kemajuan. Justru mereka telah mencapai tingkat konsumsi dan pendapatan tertentu, tetapi posisi tersebut sulit dipertahankan. Mempertahankan posisi kelas menengah membutuhkan kemampuan ekonomi yang lebih besar, sementara guncangan kecil sekalipun dapat membuat sebagian kelompok turun kembali ke tingkat pendapatan yang lebih rendah. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya melihat berapa banyak orang yang keluar dari kemiskinan. Penting pula melihat berapa banyak orang yang mampu mempertahankan posisi ekonominya setelah naik ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi.
Tekanan terhadap kelas menengah semakin terlihat ketika distribusi pertumbuhan pendapatan dilihat secara lebih terperinci. Kelompok terbawah masih mengalami pertumbuhan pendapatan positif, salah satunya didukung oleh perlindungan sosial pemerintah. Kelompok teratas juga tetap menikmati berbagai manfaat dari perkembangan ekonomi. Namun, kelompok desil lima sampai delapan justru mengalami pertumbuhan pendapatan negatif dalam periode 2019–2024. Posisi mereka menjadi unik: mereka merupakan bagian dari masyarakat yang bekerja, berpendidikan, dan membayar pajak, tetapi tidak selalu memenuhi syarat untuk menerima perlindungan sosial berbasis kondisi ekonomi.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu dilihat secara lebih granular. Angka pertumbuhan nasional merupakan agregasi dari berbagai pengalaman ekonomi yang berbeda. Ketika ekonomi tumbuh sekitar 5 persen, angka tersebut tidak berarti setiap kelompok masyarakat memperoleh peningkatan pendapatan dengan besaran yang sama. Ada kelompok yang memperoleh manfaat besar, ada yang mendapatkan dukungan melalui perlindungan sosial, dan ada pula yang justru mengalami tekanan pendapatan. Jika perbedaan tersebut tidak diperhatikan, pertumbuhan ekonomi dapat terlihat lebih kuat dalam statistik dibandingkan pengalaman ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat.
Persoalan berikutnya berkaitan dengan struktur ekonomi Indonesia. Salah satu sumber pendapatan yang mampu memberikan stabilitas bagi kelas menengah adalah sektor-sektor yang dapat menghasilkan pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. Manufaktur secara historis memainkan peran tersebut dalam proses transformasi struktural banyak negara. Namun, Indonesia menghadapi fenomena yang disebut sebagai premature deindustrialization, yaitu penurunan peran manufaktur dalam perekonomian sebelum negara mencapai tingkat pendapatan yang biasanya berkaitan dengan puncak industrialisasi.
Deindustrialisasi dini menjadi masalah karena sektor manufaktur memiliki kemampuan untuk menciptakan pekerjaan dalam skala yang besar. Jika manufaktur tidak lagi berkembang sebagai sumber pekerjaan produktif, maka perekonomian harus menemukan sektor lain yang mampu mengambil peran tersebut. Sektor jasa sering disebut sebagai alternatif. Namun, sektor jasa juga memiliki persoalan sendiri. Jasa berkeahlian tinggi memiliki produktivitas tinggi tetapi kemampuan menyerap tenaga kerja relatif terbatas. Sebaliknya, sektor jasa yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sering kali memiliki produktivitas yang lebih rendah. Karena itu, mengganti manufaktur dengan jasa tidak otomatis menyelesaikan persoalan pekerjaan berkualitas.
Tantangan tersebut membawa persoalan Indonesia pada pertanyaan yang lebih fundamental: sektor apa yang mampu menghasilkan produktivitas dan pekerjaan secara berskala? Dengan demikian, pilihan antara manufaktur dan jasa bukan satu-satunya persoalan. Yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif, kompetitif, dan cukup besar untuk menyerap tenaga kerja dengan kualitas pekerjaan yang lebih baik. Fokus kebijakan perlu bergeser dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju bagaimana pertumbuhan tersebut terbentuk.
Salah satu hambatan yang perlu diperhatikan adalah tingginya biaya ekonomi. Persoalan birokrasi dan berbagai hambatan perizinan menjadi bagian dari high-cost economy. Kondisi seperti ini memiliki konsekuensi yang berbeda bagi berbagai sektor. Dalam manufaktur, perusahaan sering beroperasi sebagai price taker, sehingga kenaikan biaya produksi tidak mudah dialihkan kepada konsumen. Akibatnya, tambahan biaya dapat menekan margin keuntungan dan mengurangi insentif investasi. Hal ini pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan industri menciptakan pekerjaan baru.
Berbeda dengan sebagian sektor berbasis sumber daya alam yang memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan harga karena Indonesia merupakan produsen besar untuk komoditas tertentu. Ketika perusahaan mampu mempertahankan margin, biaya tambahan lebih mudah diserap. Perbedaan tersebut membantu menjelaskan mengapa memperkuat manufaktur membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan investasi. Lingkungan usaha juga harus dibuat lebih kompetitif melalui pengurangan hambatan birokrasi, peningkatan kepastian, dan penurunan biaya transaksi.
Persoalan kualitas pertumbuhan juga tidak dapat dipisahkan dari keterbatasan fiskal. Perlindungan sosial dapat memberikan bantalan ketika masyarakat mengalami guncangan, tetapi kemampuan pemerintah untuk memperluas dukungan tersebut tidak tidak terbatas. Rasio pembayaran utang terhadap penerimaan pajak Indonesia disebut mencapai sekitar 47 persen pada 2025. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membatasi ruang fiskal pemerintah. Ketika ruang fiskal terbatas, pemerintah tidak dapat mengandalkan transfer atau bantuan sosial sebagai satu-satunya jawaban terhadap persoalan kelas menengah.
Karena itu, kebijakan jangka pendek dan kebijakan jangka panjang harus dibedakan. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat memberikan bantalan terhadap guncangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, perlindungan tersebut hanya bersifat sementara. Persoalan mendasarnya tetap harus diselesaikan melalui penciptaan pekerjaan yang layak. Pertumbuhan ekonomi yang mampu menghasilkan pekerjaan produktif akan memberikan perlindungan yang lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan yang hanya mengompensasi kehilangan pendapatan.
Pada titik ini, reformasi ekonomi menjadi bagian penting dari persoalan pertumbuhan. Namun, reformasi tidak dapat dirancang seolah-olah berlangsung dalam ruang politik yang kosong. Reformasi dapat memberikan manfaat dalam jangka menengah dan panjang, sementara biaya politik dan ekonominya sering muncul lebih cepat. Masyarakat mungkin harus menghadapi penyesuaian sebelum memperoleh manfaatnya. Karena itu, reformasi yang secara ekonomi masuk akal belum tentu mudah dijalankan secara politik.
Pendekatan yang dibutuhkan adalah merancang reformasi yang secara ekonomi masuk akal sekaligus memungkinkan untuk diterapkan. Artinya, kebijakan tidak hanya dinilai berdasarkan apakah kebijakan tersebut merupakan pilihan terbaik secara teoritis, tetapi juga berdasarkan kondisi institusi, kapasitas birokrasi, ruang fiskal, dan dukungan politik yang tersedia. Dalam konteks tersebut, reformasi dapat dimulai dari langkah yang relatif mudah tetapi menghasilkan manfaat besar. Keberhasilan awal kemudian dapat membangun dukungan untuk bergerak menuju reformasi yang lebih kompleks.
Dengan cara pandang tersebut, masalah ekonomi Indonesia tidak lagi dapat diringkas menjadi pertanyaan apakah pertumbuhan mencapai 5 persen, 6 persen, atau lebih tinggi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang dihasilkan oleh pertumbuhan tersebut. Apakah pertumbuhan menciptakan pekerjaan formal? Apakah produktivitas meningkat? Apakah kelas menengah mampu mempertahankan posisinya? Apakah mobilitas ekonomi tetap terbuka? Apakah investasi memiliki kepastian yang cukup untuk menciptakan kapasitas produksi baru?
Jika pertumbuhan tidak menghasilkan pekerjaan yang aman dan produktif dalam skala yang cukup besar, maka pertumbuhan tersebut berisiko kehilangan daya transformasinya. Ekonomi dapat terus tumbuh, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara merata. Dalam kondisi seperti itu, persoalan pembangunan berubah dari sekadar persoalan ekonomi menjadi persoalan sosial dan politik.
Karena itu, tantangan Indonesia ke depan bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut memiliki kualitas yang mampu memperluas mobilitas ekonomi. Pembangunan membutuhkan pekerjaan yang baik, sektor produktif yang kompetitif, kelas menengah yang lebih aman, serta reformasi yang dapat dijalankan dalam batasan politik dan fiskal yang nyata. Pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi pertumbuhan hanya menjadi pembangunan ketika masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam bentuk pekerjaan, pendapatan, keamanan ekonomi, dan peluang untuk bergerak lebih tinggi.
