(Vibiznews-Kolom) Rupiah memasuki periode yang tidak mudah. Tantangannya bukan semata-mata berada pada seberapa besar cadangan devisa yang dimiliki Indonesia, tetapi juga pada bagaimana arus modal bergerak, bagaimana selisih suku bunga Indonesia dan Amerika Serikat terbentuk, serta seberapa kuat kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang terbuka seperti Indonesia, nilai tukar sangat sensitif terhadap perubahan kondisi global. Ketika dolar menguat, imbal hasil aset Amerika meningkat, atau investor mengurangi eksposur terhadap pasar negara berkembang, tekanan terhadap Rupiah dapat muncul dengan cepat.
Tantangan tersebut menjadi semakin penting dalam pergantian kepemimpinan Bank Indonesia. Gubernur baru BI menghadapi situasi ketika ruang kebijakan moneter tidak sepenuhnya luas. Di satu sisi, suku bunga perlu cukup menarik untuk menjaga stabilitas Rupiah dan mencegah arus modal keluar. Di sisi lain, suku bunga yang terlalu tinggi dapat menekan likuiditas perbankan, meningkatkan biaya pembiayaan, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, stabilitas Rupiah tidak bisa dipisahkan dari persoalan pertumbuhan, fiskal, likuiditas, dan kondisi pasar keuangan global.
Salah satu faktor paling menentukan adalah rezim suku bunga global. Materi yang dibahas menunjukkan adanya kemungkinan bahwa suku bunga Amerika Serikat tetap tinggi dalam waktu yang panjang. Kondisi seperti ini menciptakan persoalan bagi negara seperti Indonesia. Ketika tingkat bunga di Amerika tetap tinggi, aset berbasis dolar menjadi relatif menarik. Indonesia kemudian harus mempertimbangkan interest rate differential agar aset domestik tetap memiliki daya tarik. Kesalahan dalam menentukan kombinasi kebijakan dapat memicu tekanan terhadap Rupiah melalui perpindahan modal.
Inilah karakter utama sebuah open economy. Indonesia tidak dapat menentukan kondisi eksternal, tetapi sangat dipengaruhi olehnya. Nilai tukar tidak hanya ditentukan oleh kondisi fundamental domestik, tetapi juga oleh keputusan investor global, arah indeks dolar, imbal hasil obligasi Amerika, serta perubahan ekspektasi terhadap kebijakan bank sentral utama. Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia harus menjaga keseimbangan yang sangat rumit. Kebijakan yang terlalu longgar dapat meningkatkan tekanan terhadap Rupiah, sementara kebijakan yang terlalu ketat dapat menekan aktivitas ekonomi domestik.
Persoalan berikutnya adalah cadangan devisa. Dalam materi tersebut disebutkan bahwa cadangan devisa Indonesia berada di sekitar US$145 miliar. Angka tersebut secara nominal terlihat besar, tetapi yang menjadi perhatian bukan sekadar jumlah stoknya. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana posisi tersebut berhubungan dengan kewajiban dan arus modal. Karena nilai tukar sangat berkaitan dengan capital flows, tekanan yang berlangsung terus-menerus dapat menjadi masalah meskipun cadangan devisa masih terlihat memadai.
Pembahasan mengenai borrowed reserves menjadi penting dalam konteks tersebut. Disebutkan adanya tambahan sekitar US$26 miliar pada awal tahun yang dikaitkan dengan pertambahan utang atau borrowed reserves, sementara sekitar US$10 miliar disebut digunakan dalam intervensi pada Juni untuk membantu menahan tekanan terhadap Rupiah. Ada pula pembahasan mengenai sekitar US$7 miliar yang masuk melalui financial account dan diduga berkaitan dengan bilateral swap agreement. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa analisis stabilitas Rupiah tidak cukup hanya melihat headline cadangan devisa, tetapi juga perlu memahami komposisi dan sumber cadangan tersebut.
Hal yang sama berlaku terhadap posisi swap. Dalam materi disebutkan adanya posisi sekitar US$35 miliar yang berkaitan dengan swap dan instrumen keuangan lainnya. Jika dibandingkan dengan cadangan devisa sekitar US$145 miliar, jumlah tersebut bukan angka yang kecil. Apalagi sebagian kewajiban memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun. Karena itu, perhatian terhadap stabilitas Rupiah harus bergerak dari sekadar melihat stock cadangan devisa menuju pemahaman yang lebih lengkap mengenai contingent liabilities dan kebutuhan likuiditas valuta asing.
Intervensi pasar valuta asing memang merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meredam gejolak Rupiah. Namun, intervensi bukanlah solusi tanpa batas. Jika tekanan terhadap Rupiah berasal dari capital outflow yang berlangsung terus-menerus, cadangan devisa akan terus digunakan untuk menghadapi tekanan tersebut. Dalam situasi seperti ini, persoalan utamanya bukan lagi apakah BI memiliki cukup cadangan untuk melakukan intervensi hari ini, melainkan apakah arus modal dapat kembali stabil dalam beberapa bulan berikutnya.
Materi tersebut juga menyoroti kondisi ketika dolar indeks menguat tetapi Rupiah justru bergerak menguat dari sekitar Rp17.700 menuju Rp17.600-an. Pergerakan seperti itu menunjukkan bahwa terdapat faktor domestik atau intervensi pasar yang bekerja di luar pergerakan dolar secara global. Bagi pelaku pasar, kondisi tersebut penting karena perubahan nilai tukar yang tidak sepenuhnya mengikuti fundamental global dapat memunculkan pertanyaan mengenai seberapa besar peran intervensi dalam pembentukan harga Rupiah.
Di sinilah komunikasi kebijakan menjadi sangat penting. Pasar membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana Bank Indonesia melihat tekanan terhadap Rupiah, bagaimana strategi intervensi dilakukan, serta bagaimana BI menyeimbangkan stabilitas nilai tukar dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Semakin kompleks kondisi global, semakin besar kebutuhan terhadap komunikasi yang kredibel dan berbasis data. Stabilitas Rupiah pada akhirnya tidak hanya dibangun melalui transaksi di pasar valuta asing, tetapi juga melalui ekspektasi.
Persoalan Rupiah juga berhubungan erat dengan likuiditas domestik. Dalam pembahasan tersebut muncul perhatian terhadap dana perbankan yang banyak terserap ke instrumen seperti SRBI. Jika likuiditas perbankan menjadi semakin ketat, sementara suku bunga tetap tinggi, biaya dana perbankan dapat meningkat. Dampaknya dapat merembet ke kredit, investasi, dan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, instrumen yang digunakan untuk membantu stabilitas nilai tukar harus tetap diperhitungkan dampaknya terhadap sistem keuangan domestik.
SRBI sendiri menghadapi persoalan lain. Materi menyebutkan bahwa kepemilikan asing terhadap SRBI sejak 2023 rata-rata berada sekitar 20–30 persen. Kondisi tersebut dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan motivasi awal instrumen tersebut untuk menampung valuta asing. Jika instrumen tersebut lebih banyak menyerap likuiditas domestik dibandingkan mendatangkan aliran valas yang signifikan, maka manfaatnya terhadap stabilitas Rupiah perlu terus dievaluasi.
Pada akhirnya, tantangan Rupiah tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Bank Indonesia. Kebijakan moneter harus berjalan berdampingan dengan kebijakan fiskal. Ketika pemerintah menggunakan belanja untuk mendorong pertumbuhan, BI harus memperhitungkan dampaknya terhadap permintaan, inflasi, likuiditas, dan nilai tukar. Sebaliknya, ketika BI perlu menjaga Rupiah dengan kebijakan yang lebih ketat, pemerintah harus memperhitungkan dampaknya terhadap biaya pembiayaan dan beban bunga.
Karena itu, independensi Bank Indonesia tidak berarti tidak adanya koordinasi. Independensi dibutuhkan agar kebijakan moneter dapat menjaga stabilitas nilai uang dan nilai tukar, tetapi koordinasi diperlukan agar kebijakan fiskal dan moneter tidak bergerak berlawanan. Dalam kondisi tekanan eksternal yang tinggi, keduanya harus memiliki arah yang konsisten.
Kunci jangka panjangnya tetap berada pada kualitas pertumbuhan ekonomi. Rupiah akan lebih kuat jika perekonomian memiliki basis produktif yang semakin besar, investasi meningkat, ekspor bernilai tambah berkembang, dan Indonesia semakin mampu menghasilkan devisa dari aktivitas ekonomi produktif. Ketergantungan terhadap konsumsi dan belanja pemerintah tidak cukup untuk menciptakan fondasi nilai tukar yang kuat.
Dengan demikian, tantangan gubernur baru Bank Indonesia bukan hanya mempertahankan Rupiah pada level tertentu. Tantangannya adalah membangun kondisi agar Rupiah memiliki fondasi yang lebih kuat ketika menghadapi guncangan global. Itu membutuhkan kombinasi kebijakan moneter yang kredibel, pengelolaan cadangan devisa yang hati-hati, pengawasan terhadap arus modal, likuiditas perbankan yang sehat, serta koordinasi yang efektif dengan kebijakan fiskal.
Rupiah pada akhirnya merupakan cermin dari kepercayaan terhadap perekonomian. Intervensi dapat meredam tekanan dalam jangka pendek, tetapi stabilitas yang berkelanjutan membutuhkan fundamental yang mampu membuat investor bertahan dan modal terus masuk. Dalam ekonomi terbuka dan kecil seperti Indonesia, BI memang tidak dapat mengendalikan dunia. Namun, melalui kebijakan yang tepat, transparan, dan terkoordinasi, BI dapat memastikan bahwa ketika tekanan global datang, Rupiah tidak menjadi titik terlemah perekonomian Indonesia.