(Vibiznews – Kolom) Perubahan peta ekonomi dunia dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah arah persaingan antarnegara dalam membangun pusat-pusat keuangan internasional. Jika sebelumnya dominasi aktivitas finansial banyak bertumpu pada kawasan Amerika Utara dan Eropa Barat, kini gravitasi tersebut semakin bergeser menuju Asia dan Pasifik. Perubahan tersebut menjadi sinyal bahwa pusat pertumbuhan ekonomi global sedang memasuki babak baru, di mana negara-negara Asia memperoleh peluang yang jauh lebih besar untuk menjadi simpul utama arus investasi, perdagangan internasional, serta transaksi keuangan lintas negara.
Perubahan tersebut tercermin dalam The Global Financial Centres Index (GFCI) 39 yang diterbitkan pada Maret 2026. Indeks tersebut menunjukkan bahwa enam pusat keuangan dari kawasan Asia-Pasifik berhasil menempati posisi sepuluh besar dunia. Sebaliknya, kawasan Amerika Utara dan Eropa Barat justru mengalami penurunan performa rata-rata masing-masing sebesar 1,8 persen dan 1,6 persen. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa pusat-pusat keuangan baru terus tumbuh mengikuti perubahan aktivitas ekonomi global yang semakin berorientasi ke kawasan Asia.
Bagi Indonesia, perkembangan tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia memiliki skala ekonomi yang cukup besar untuk membangun pusat finansial internasional. Namun hingga saat ini berbagai transaksi strategis perusahaan nasional, pengelolaan kekayaan konglomerasi, penempatan dana bendahara korporasi, maupun berbagai aktivitas investasi bernilai besar masih banyak dilakukan melalui yurisdiksi keuangan seperti Singapura dan Hong Kong. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian likuiditas nasional mengalir ke luar negeri sehingga manfaat ekonomi dari aktivitas finansial Indonesia tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri.
Karena itu, gagasan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) diposisikan sebagai instrumen untuk mencegah kebocoran likuiditas nasional sekaligus menarik kembali arus modal global yang saat ini mengalami perubahan akibat fragmentasi geopolitik dunia. Kehadiran PFII diharapkan mampu menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai tujuan investasi, tetapi juga sebagai tempat berbagai transaksi keuangan internasional dilakukan secara langsung. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang selama ini berpindah ke pusat-pusat keuangan negara lain dapat kembali memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Pembentukan PFII juga memiliki dimensi konstitusional. Gagasan tersebut dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Sebuah pusat finansial internasional diyakini mampu meningkatkan daya tarik investasi asing, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan standar hidup masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia dalam sistem keuangan global. Dengan kata lain, pembangunan PFII bukan hanya proyek sektor keuangan, tetapi bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional.
Belajar dari Dubai International Financial Centre
Salah satu contoh keberhasilan pembangunan pusat finansial internasional dapat ditemukan di Dubai International Financial Centre (DIFC). Kawasan ini didirikan pada tahun 2004 dengan luas sekitar 110 hektare dan berkembang menjadi pusat pasar modal bagi kawasan Middle East, Africa, and South Asia (MEASA). Sejak awal pembentukannya, DIFC dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur fisik, sistem hukum, serta lingkungan bisnis yang mengikuti standar internasional. Pendekatan tersebut menjadikan Dubai sebagai salah satu pusat aktivitas keuangan paling kompetitif di dunia.
Keberhasilan DIFC sangat dipengaruhi oleh keberadaan Dubai Financial Services Authority (DFSA) sebagai regulator independen. Lembaga ini bertugas mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan di kawasan tersebut, mulai dari sektor perbankan, manajemen aset, perdagangan sekuritas, hingga perdagangan komoditas. DFSA juga memiliki kewenangan memberikan izin kepada perusahaan maupun individu yang ingin menjalankan aktivitas keuangan di DIFC. Kerangka regulasi yang diterapkan mengacu pada standar internasional sehingga mampu menjaga transparansi, meningkatkan kepastian hukum, sekaligus mencegah penyimpangan dalam berbagai transaksi keuangan.
Selain kelembagaan yang kuat, DIFC menawarkan berbagai insentif yang meningkatkan daya saing kawasan tersebut. Investor memperoleh hak kepemilikan asing hingga 100 persen beserta hak repatriasi laba secara penuh. Kawasan ini juga menerapkan tarif pajak nol persen terhadap pendapatan maupun keuntungan perusahaan serta didukung oleh berbagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang dimiliki Uni Emirat Arab. Dari sisi hukum, DIFC menggunakan sistem common law yang konsisten dengan hukum Inggris sehingga lebih mudah dipahami oleh investor internasional dan memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa bisnis.
DIFC juga mengembangkan model Hub and Spoke yang memungkinkan perusahaan memperluas jaringan bisnis internasional secara lebih efisien. Kawasan tersebut menyediakan akses menuju bursa efek internasional, tenaga profesional berkualitas tinggi, infrastruktur teknologi modern, serta kualitas hidup yang mendukung aktivitas bisnis global. Faktor-faktor tersebut menjadi bagian penting dalam membangun daya tarik kawasan bagi perusahaan multinasional maupun lembaga keuangan internasional.
Fokus bisnis yang dikembangkan di DIFC juga sangat beragam. Selain memperkuat sektor perbankan dan pasar modal, kawasan ini mengembangkan layanan manajemen kekayaan, industri asuransi, perusahaan fintech, hingga sektor ritel. DIFC juga berfungsi sebagai penghubung aktivitas ekonomi kawasan MEASA dengan Asia, Eropa, dan Amerika. Bahkan pemerintah Dubai menyediakan lisensi komersial bersubsidi untuk menarik perusahaan pengembang kecerdasan buatan (AI) dan teknologi Web 3.0 agar menjadikan DIFC sebagai basis pengembangan bisnisnya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pusat finansial modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat transaksi keuangan, tetapi juga sebagai pusat inovasi teknologi.
Astana International Financial Centre (AIFC)
Keberhasilan membangun pusat finansial internasional juga terlihat pada Astana International Financial Centre (AIFC) di Kazakhstan. Dalam waktu relatif singkat, kawasan ini berhasil menarik lebih dari 2.800 entitas yang berasal dari lebih dari 80 negara. Aktivitas ekonominya didukung oleh lebih dari 440 perusahaan yang bergerak di sektor keuangan dan konsultasi, serta mampu menarik investasi sekitar 11 miliar dolar Amerika Serikat. Prestasi tersebut menjadikan AIFC menduduki peringkat pertama di kawasan Asia Tengah dan Eropa Timur berdasarkan Global Financial Centres Index (GFCI) maupun Global Green Finance Index (GGFI).
AIFC mengembangkan cakupan bisnis yang sangat luas. Di sektor keuangan tersedia layanan manajemen aset, perbankan, perusahaan pialang, asuransi, platform perdagangan, hingga Islamic Finance. Pada sektor fintech, kawasan ini memberikan akses menuju pasar regional, penerapan kepatuhan regulasi secara bertahap, serta kesempatan bagi perusahaan menguji produk secara langsung kepada pengguna. Selain itu, AIFC juga menyediakan berbagai layanan profesional yang meliputi audit, akuntansi, penyusunan dokumen hukum, representasi dalam pengadilan, hingga konsultasi bisnis sehingga seluruh kebutuhan investor dapat dilayani dalam satu ekosistem.
Struktur kelembagaan AIFC dibangun secara lengkap melalui AIFC Authority (AIFCA) sebagai pengelola utama kawasan, AIFC Court yang menggunakan sistem common law, Astana International Exchange (AIX) sebagai pengembang pasar modal kawasan Asia Tengah, International Arbitration Centre (IAC) sebagai lembaga arbitrase independen, serta Astana Financial Services Authority (AFSA) sebagai regulator seluruh aktivitas jasa keuangan. Kombinasi kelembagaan tersebut menciptakan ekosistem yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan investor internasional.
Fondasi Hukum dan Ekosistem PFII
Selain belajar dari berbagai pusat finansial internasional, Indonesia juga perlu membangun fondasi hukum dan kelembagaan yang mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha global. Penentuan wilayah PFII tidak cukup hanya menyediakan kawasan bisnis modern, tetapi harus didukung oleh ekosistem yang mengintegrasikan kepastian hukum, insentif fiskal, infrastruktur, serta konektivitas yang mampu menarik arus modal internasional. Seluruh komponen tersebut menjadi prasyarat agar PFII tidak hanya berfungsi sebagai kawasan investasi, tetapi berkembang menjadi pusat aktivitas keuangan yang memiliki daya saing global.
Dalam aspek hukum, kepastian penegakan kontrak menjadi elemen utama yang harus dibangun. Investor internasional membutuhkan jaminan bahwa setiap perjanjian bisnis dapat dilaksanakan secara konsisten melalui mekanisme hukum yang transparan dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, wilayah PFII dirancang memiliki sistem hukum yang memberikan rasa aman bagi pelaku usaha asing sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia sebagai tujuan investasi. Di samping itu, kawasan ini juga direncanakan memiliki otoritas khusus yang mandiri dalam mengelola administrasi dan aktivitas keuangan sehingga mampu mengambil keputusan secara cepat mengikuti dinamika pasar global. Perlindungan terhadap keamanan data dan penerapan tata kelola perusahaan berstandar internasional juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dunia usaha.
Landasan hukum pembentukan PFII telah memperoleh dasar melalui Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ketentuan tersebut memberikan arah bahwa pembentukan PFII bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memperkuat diversifikasi perekonomian nasional. Dari perspektif konstitusi, keberadaan PFII juga selaras dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan penyelenggaraan demokrasi ekonomi sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pembangunan pusat finansial internasional tidak hanya memiliki dasar ekonomi, tetapi juga memperoleh legitimasi konstitusional sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.
PFII dirancang sebagai wilayah yang memiliki kekhususan dalam aspek keuangan, administrasi, dan sistem hukum, sedangkan tata cara penyelenggaraannya akan diatur lebih lanjut melalui rancangan undang-undang tersendiri. Salah satu karakteristik yang menjadi perhatian adalah rencana penerapan prinsip common law di dalam kawasan tersebut. Meskipun Indonesia secara umum menganut sistem civil law, penerapan common law dinilai memungkinkan karena dalam praktik modern kedua sistem hukum sama-sama bertumpu pada peraturan tertulis serta putusan hakim sebagai sumber hukum. Melalui pendekatan tersebut diharapkan investor internasional memperoleh sistem hukum yang lebih familiar sehingga meningkatkan rasa percaya terhadap kepastian penyelesaian sengketa bisnis.
Pembangunan PFII memerlukan penentuan lokasi yang tepat. Pengalaman berbagai negara memperlihatkan bahwa pusat finansial internasional umumnya dibangun di kota-kota yang telah memiliki infrastruktur memadai dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Vietnam mengembangkan VIFC di Ho Chi Minh City dan Da Nang dengan fungsi yang berbeda, sementara Tiongkok mengembangkan beberapa pusat keuangan sekaligus seperti Hong Kong, Shanghai, Beijing, dan Shenzhen yang saling melengkapi sesuai keunggulan masing-masing. Pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa Indonesia perlu memilih wilayah yang memiliki konektivitas internasional, ekosistem bisnis yang matang, serta kemampuan mendukung aktivitas jasa keuangan berkelas dunia.
Risiko Tata Kelola dan Agenda Masa Depan
Di balik berbagai peluang tersebut, pembangunan PFII juga menghadapi sejumlah risiko yang harus diantisipasi sejak tahap perancangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kemungkinan penyalahgunaan fasilitas apabila kawasan diberi rezim hukum, perpajakan, dan tata kelola yang berbeda dengan wilayah lain. Tanpa pengawasan yang kuat, berbagai insentif yang diberikan justru dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penghindaran pajak dibandingkan mendorong aktivitas ekonomi yang produktif.
Pemberian insentif pajak yang sangat besar, termasuk kemungkinan tarif nol persen sebagaimana diterapkan beberapa pusat finansial dunia, juga harus mempertimbangkan komitmen internasional Indonesia terhadap penerapan Global Minimum Tax sebesar 15 persen. Apabila kebijakan tersebut tidak dirancang secara hati-hati, Indonesia dapat menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan meningkatkan daya saing investasi dengan kewajiban memenuhi standar perpajakan global yang telah disepakati bersama.
Risiko lain yang menjadi perhatian adalah terjadinya round tripping capital, yaitu kondisi ketika modal domestik dialihkan ke luar negeri dan kemudian kembali masuk ke Indonesia dalam bentuk investasi asing hanya untuk memperoleh fasilitas perpajakan yang lebih menguntungkan. Praktik tersebut tidak menciptakan tambahan investasi baru, tetapi hanya mengubah bentuk kepemilikan modal sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan menjadi sangat terbatas. Selain itu, pemberian insentif yang terlalu besar kepada kelompok investor juga berpotensi memperkuat persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat yang tetap menanggung kewajiban perpajakan, termasuk melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila persepsi tersebut berkembang, tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dapat menurun dan berdampak pada kepatuhan pajak secara sukarela.
Tanpa aturan yang jelas dan persyaratan mengenai substansi kegiatan ekonomi, PFII berisiko berkembang menjadi tax haven atau sekadar lokasi parkir dana yang tidak menghasilkan aktivitas ekonomi riil. Risiko tersebut harus diantisipasi melalui pengawasan yang kuat, regulasi yang transparan, serta persyaratan investasi yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Sebagai arah pengembangan jangka panjang, tulisan ini mengacu pada konsensus World Alliance of International Financial Centers (WAIFC) mengenai karakteristik pusat finansial masa depan. Menurut konsensus tersebut, ekosistem finansial yang kompetitif pada tahun 2030 harus dibangun di atas enam pilar utama. Pilar pertama adalah Green, yaitu menyediakan berbagai insentif yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pengurangan emisi karbon, serta pengembangan solusi ramah lingkungan. Pilar kedua adalah Smart, yakni kemampuan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin kompleks untuk membuka pasar baru dan meningkatkan kualitas layanan.
Pilar ketiga adalah Digital, yaitu kemampuan mengintegrasikan sebagian besar layanan melalui platform dan aplikasi digital sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan kepada pelaku usaha. Pilar keempat adalah Inclusive, yakni menciptakan regulasi yang adil, terbuka, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha, termasuk perusahaan baru yang ingin memasuki pasar. Pilar kelima adalah Innovative and Client-Centric, yaitu membangun lingkungan hukum dan regulasi yang mendorong inovasi berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan biaya regulasi. Pilar terakhir adalah Quality of Life, yaitu menyediakan kualitas hidup yang tinggi sebagai daya tarik utama bagi talenta profesional dari berbagai negara untuk tinggal, bekerja, dan mengembangkan inovasi di pusat finansial tersebut.
Melihat perubahan lanskap ekonomi global, pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia merupakan peluang strategis yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam sistem keuangan dunia. Pengalaman Dubai, Astana, dan Vietnam menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah pusat finansial tidak hanya ditentukan oleh insentif fiskal, tetapi juga oleh kepastian hukum, kelembagaan yang independen, tata kelola yang transparan, kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta kualitas ekosistem yang dibangun secara menyeluruh. Dengan memanfaatkan momentum bergesernya pusat gravitasi ekonomi ke kawasan Asia serta didukung fondasi regulasi yang kuat, PFII berpotensi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing nasional, memperdalam pasar keuangan domestik, menarik investasi global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan.
