(Vibiznews – Economy & Business) — Di balik angka pertumbuhan ekonomi nasional yang terlihat solid, kelas menengah Indonesia justru sedang mengalami himpitan yang semakin dalam. Fenomena yang dikenal sebagai middle-class squeeze ini bukan sekadar wacana, melainkan realitas yang tergambar jelas dari berbagai indikator makro maupun mikroekonomi terkini.
Pertumbuhan Berbentuk Huruf K
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,61% pada Triwulan I-2026 dan 5,29% pada Triwulan II-2026 — angka yang di atas kertas tampak menggembirakan. Namun di balik itu, pertumbuhan tersebut ditopang oleh pola konsumsi yang timpang atau dikenal sebagai K-shaped growth.
Konsumsi kelompok elite atas melonjak hingga 8,0%, sementara konsumsi kelas menengah hanya mampu tumbuh 3,5%. Kesenjangan ini menegaskan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi nasional saat ini lebih banyak digerakkan oleh kelompok berpenghasilan tinggi, bukan oleh kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik.
Kelas menengah terjepit di antara dua sisi yang sama-sama menekan: pendapatan riil yang stagnan di satu sisi, dan pengeluaran wajib bersifat kaku (inelastis) — seperti biaya pendidikan, sewa rumah atau cicilan KPR, tagihan listrik, dan bahan bakar — yang terus meningkat di sisi lain. Posisi mereka pun serba salah: dianggap “terlalu mampu” untuk menerima bantuan sosial, tetapi “terlalu rentan” untuk memiliki bantalan finansial yang memadai. Akibatnya, banyak rumah tangga kelas menengah terpaksa menekan kualitas konsumsi pangan harian demi menjaga kelangsungan hidup.
Pola K-shaped growth ini semakin terlihat jelas ketika dibedah per dimensi ekonomi. Dua “lengan” huruf K bergerak ke arah yang sepenuhnya berlawanan — satu melesat ke atas, satu lagi tertekan ke bawah:
| Dimensi Ekonomi | 🔺 Lengan Atas (Kelompok Atas / Sektor Modern) | 🔻 Lengan Bawah (Kelompok Bawah & Kelas Menengah) |
| Sektor Penggerak | Sektor padat modal, industri ekstraktif (hilirisasi nikel/tambang), korporasi besar, dan komoditas ekspor. | Sektor padat karya, UMKM, industri manufaktur tekstil/alas kaki, dan pertanian domestik. |
| Likuiditas & Tabungan | Nilai simpanan nasabah kaya (saldo jumbo di atas Rp5 miliar) tumbuh pesat hingga 18,2% YoY. | Saldo tabungan masyarakat bawah terus tergerus, dengan rata-rata sisa saldo hanya Rp1,7 juta. |
Kesenjangan ini menegaskan bahwa mesin pertumbuhan nasional saat ini ditopang oleh sektor padat modal yang minim menyerap tenaga kerja, sementara sektor padat karya yang menjadi sandaran hidup mayoritas kelas menengah dan bawah justru tertekan. Ironi paling tajam terlihat pada sisi likuiditas: di saat simpanan kelompok superkaya tumbuh dua digit, tabungan masyarakat bawah nyaris tak tersisa — sebuah gambaran nyata bahwa “kue” pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Lihat video : Apakah Indonesia Terjebak Middle Class Squeeze?
Populasi Kelas Menengah Terus Menyusut
Data menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia merosot dari 57,33 juta jiwa (21,45% dari populasi) pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024, dan terus menyusut menjadi sekitar 46,7 juta jiwa (16,6% dari populasi) pada periode 2025/2026. Lebih dari 10 juta orang telah turun kelas menjadi kelompok aspiring middle class atau bahkan masuk kategori rentan miskin.
Laporan Indonesia Economic Prospects dari Bank Dunia turut memperkuat gambaran ini: proporsi pekerja nasional yang mengantongi pendapatan setara standar kelas menengah anjlok tajam, dari 14,5% pada 2018 menjadi hanya sedikit di atas 7% saat ini.
Deflasi yang Menyimpan Alarm, Bukan Kabar Baik
Pada Juli 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi bulanan sebesar 0,14%, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang andil deflasi terdalam sebesar 0,89%.
Sekilas, harga yang turun terdengar menguntungkan konsumen. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Penurunan harga sejumlah komoditas pokok — seperti bawang merah (andil deflasi 0,11%), cabai, dan tomat — memang turut dipicu oleh melimpahnya pasokan musim panen raya. Tetapi di sisi permintaan, volume pembelian di pasar tradisional tetap lesu, dengan omzet pedagang sembako anjlok 25% hingga 40%.
Ini adalah sinyal klasik demand-side deflation: harga turun bukan karena efisiensi produksi semata, melainkan karena daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang melemah sehingga tidak mampu membelanjakan uang secara optimal meski harga sudah lebih murah.
Fenomena “Makan Tabungan” dan Down-Trading
Tekanan finansial ini tecermin jelas dari perilaku menabung dan berbelanja masyarakat. Data perbankan menunjukkan tabungan kelompok nasabah bersaldo di bawah Rp100 juta terkikis signifikan, dari rata-rata Rp4,2 juta merosot menjadi hanya Rp1,7 juta — fenomena yang belakangan populer disebut “makan tabungan” atau mantab.
Proporsi pendapatan yang dibelanjakan konsumen pun menurun dari 75,4% menjadi 72,1% per April 2026, menandakan masyarakat semakin berhati-hati dan masuk ke mode “bertahan” (saving mode). Pola belanja bergeser dari produk bermerek ke produk generik atau curah (down-trading), dengan makanan olahan murah seperti mi instan saset menjadi andalan untuk menyiasati kenaikan pos pengeluaran wajib.
Utang Digital Sebagai “Oksigen Sintetis”
Ketika arus kas bulanan sudah tidak lagi mencukupi, banyak rumah tangga kelas menengah beralih ke instrumen utang digital jangka pendek untuk menambal defisit. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Kuartal II-2026 mencatat akumulasi nilai utang dari tiga instrumen utama ini telah menembus Rp160,7 triliun:
- Pinjaman online (pinjol): outstanding pembiayaan mencapai Rp105,14 triliun, tumbuh 25,88% secara tahunan (yoy). Tingkat kredit macet di atas 90 hari (TWP90) berada di level 4,26%.
- Paylater perbankan: mencapai Rp30,71 triliun, melesat 33,54% yoy, dengan 32,8 juta rekening aktif.
- Paylater perusahaan multifinance: mencapai Rp13,2 triliun, tumbuh fantastis 53,6%–53,78% yoy.
- Kartu kredit konvensional: outstanding sebesar Rp43,8 triliun, menyumbang sekitar 27% dari total utang konsumtif nasional.
Lonjakan pertumbuhan utang digital yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional ini bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan indikasi kuat bahwa masyarakat menjadikan utang sebagai jalan pintas bertahan hidup di tengah tekanan pendapatan.
Membedakan Utang Sehat dan Utang “Darurat”
Tidak semua peningkatan utang bersifat alarming — yang membedakan adalah tujuan dan karakteristiknya. Tabel berikut menggambarkan bagaimana pola utang berubah ketika rumah tangga bergeser dari kondisi normal ke fase middle-class squeeze:
| Indikator Risiko | Kondisi Normal | Fase Middle-Class Squeeze |
| Tujuan Utang | Pembelian aset, gadget, hiburan, liburan | Sembako, token listrik, melunasi cicilan lain |
| Karakteristik | Terencana dan opsional (discretionary) | Mendesak dan terpaksa (survival borrowing) |
| Sumber Pelunasan | Sisa gaji bulanan yang belum teralokasi | Nihil (arus kas bulanan sudah defisit) |
| Potensi Gagal Bayar | Terkendali dan individual | Sangat tinggi dan bersifat sistemik |
Data OJK di atas — khususnya lonjakan paylater multifinance di atas 50% yoy dan tren TWP90 pinjol yang terus dipantau — mengindikasikan bahwa sebagian besar pertumbuhan utang digital saat ini condong ke pola survival borrowing: utang bukan lagi untuk memenuhi keinginan, melainkan untuk menutup kebutuhan dasar yang seharusnya bisa dipenuhi dari pendapatan rutin.
Fenomena yang Perlu Diwaspadai
Berdasarkan rangkaian data di atas — mulai dari penyusutan populasi kelas menengah, deflasi yang justru mencerminkan lemahnya daya beli, terkikisnya tabungan, hingga lonjakan utang digital jangka pendek — dapat disimpulkan bahwa Indonesia memang sedang mengalami fenomena middle-class squeeze secara nyata dan terukur.
Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di atas 5% tidak lagi cukup menjadi indikator tunggal kesejahteraan, sebab distribusi manfaat pertumbuhan tersebut tidak merata. Kelas menengah — yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi domestik dan penopang basis pajak nasional — kini berada dalam posisi paling rentan: pendapatan stagnan, beban wajib meningkat, tabungan menipis, dan mulai bergantung pada utang jangka pendek untuk sekadar bertahan.
Jika tren ini berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang tepat sasaran, risiko sistemik dari potensi gagal bayar massal pada instrumen utang konsumtif — serta pelemahan konsumsi domestik yang berkelanjutan — berpotensi menjadi ancaman jangka menengah bagi stabilitas ekonomi Indonesia.
(Data diolah dari BPS, Bank Dunia, OJK, dan sumber terkait lainnya)
