(Vibiznews-Kolom) Di sepanjang Johor, Malaysia, deretan Data Center berdiri satu demi satu, menampung ribuan rak server yang menyala tanpa henti, menghisap listrik dan air dalam jumlah yang sulit dibayangkan orang kebanyakan. Tak jauh dari sana, cerita serupa terjadi di Indonesia, di mana sekitar dua ratus Data Center dengan berbagai ukuran kini beroperasi di seluruh negeri, dari kompleks industri Karawang hingga jantung Jakarta. Fasilitas-fasilitas inilah yang kini menjadi taruhan ekonomi sejumlah negara di Asia Tenggara, dan mungkin, ujian pertama kawasan ini dalam menghadapi revolusi teknologi yang katanya tak terelakkan.
Ketika Peluang Mengetuk Pintu
Malaysia, khususnya Johor, telah menjelma menjadi salah satu pusat gravitasi baru industri kecerdasan buatan global. Miliaran dolar investasi mengalir masuk, pertumbuhan ekonomi terdongkrak, dan pemerintah dengan bangga menyebut negeri ini sebagai calon episentrum teknologi mutakhir di kawasan. Indonesia pun tak mau ketinggalan. Microsoft, misalnya, tengah membangun fasilitas berkapasitas 48 megawatt di Kota Industri Internasional Karawang, Jawa Barat, sebagai bagian dari komitmen investasi senilai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan itu bahkan berencana membangun tiga fasilitas tambahan di klaster yang sama, sehingga total lima Data Center akan berdiri di satu kawasan dan menjadikannya simpul regional dengan kapasitas hingga ratusan megawatt.
Tak sulit memahami godaannya. Ketika negara tetangga menahan laju pembangunan demi menjaga stabilitas listrik, dan ketika ketegangan dagang teknologi antara kekuatan besar dunia memaksa perusahaan mencari tempat baru untuk menaruh mesin-mesin mereka, siapa pun yang membuka pintu lebar-lebar akan kebanjiran modal. Indonesia diuntungkan oleh posisinya sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, ditambah ketersediaan lahan yang luas dan akses energi yang relatif mudah. Lembaga riset IDC mencatat kapasitas Data Center di sekitar wilayah Jakarta mendekati sembilan ratus megawatt pada tahun 2023, dan angka itu diperkirakan tumbuh dua hingga tiga kali lipat dalam lima tahun ke depan, mendekati dua ribu megawatt pada 2028.
Insentif pajak, tunjangan investasi, dan kemudahan regulasi digelontorkan demi menarik perusahaan teknologi raksasa untuk menanamkan modalnya. Operator seperti Digital Edge bahkan secara terbuka mendesak pemerintah menetapkan lebih banyak klaster Data Center sebagai zona ekonomi khusus, lengkap dengan insentif fiskal dan penyederhanaan perizinan. Angka pertumbuhan ekonomi pun ikut terkerek naik, dan bagi banyak pembuat kebijakan, ini adalah bukti bahwa strategi tersebut membuahkan hasil. Namun angka-angka makro semacam ini kerap menyembunyikan pertanyaan yang jauh lebih penting: siapa sebenarnya yang menikmati kue pertumbuhan itu, dan berapa lama manfaatnya akan bertahan setelah Data Center itu berdiri kokoh dan berjalan sendiri tanpa banyak campur tangan manusia.
Jarak Antara Modal dan Kemakmuran
Ada jarak yang lebar antara kebanjiran modal dan kemakmuran yang benar-benar dirasakan rakyat. Inilah yang seharusnya menjadi pertanyaan utama, bukan sekadar berapa banyak Data Center yang bisa dibangun, melainkan nilai apa yang sebenarnya tertinggal di dalam negeri setelah proyek konstruksi rampung dan mesin-mesin itu mulai berdengung sendiri, dilayani oleh segelintir teknisi yang bahkan mungkin tak berasal dari komunitas setempat.
Janji alih keterampilan sering diucapkan setiap kali proyek infrastruktur digital diresmikan, namun kenyataannya jauh lebih sederhana dan kurang menjanjikan. Fase konstruksi memang menyerap banyak pekerja kasar dan tenaga bangunan, menciptakan gairah ekonomi sesaat di sekitar lokasi proyek. Tetapi begitu Data Center itu selesai dibangun, pengoperasiannya diserahkan kepada penyedia layanan komputasi awan berskala besar, yang biasanya hanya mempekerjakan segelintir tenaga ahli untuk menjaga agar sistem tetap berjalan. Roda ekonomi yang tadinya berputar kencang selama masa pembangunan pun melambat drastis begitu proyek rampung.
Indonesia menawarkan gambaran yang sedikit lebih menjanjikan sekaligus lebih rumit soal ini. Nusantara Data Center Academy, yang berdiri sejak 2022, dibentuk khusus untuk mengatasi kelangkaan talenta di industri ini, dengan program pelatihan kelas selama enam bulan yang dilanjutkan enam bulan magang kerja. Digital Edge, misalnya, telah merekrut delapan lulusan akademi tersebut sejak menjalin kemitraan pada 2024, sementara Microsoft mengklaim telah melatih 1,1 juta orang lewat program peningkatan keterampilannya. Ini adalah kabar baik yang layak diapresiasi. Namun para pengamat industri sendiri mengakui bahwa budaya kerahasiaan yang melekat pada sektor ini, di mana banyak fasilitas bahkan tidak memasang nama atau logo perusahaan di pintu masuknya demi alasan keamanan, justru mempersulit berbagi pengetahuan dan memperlebar kesenjangan talenta secara global. Satu atau dua akademi pelatihan yang baik tidak serta-merta menutup kesenjangan struktural yang jauh lebih besar antara skala industri yang tumbuh eksponensial dan kecepatan pembentukan tenaga kerja terampil yang jauh lebih lambat.
Ekonomi digital yang dijanjikan sebagai buah dari kehadiran Data Center ini pun masih berupa potensi, bukan kepastian penuh. Pertanyaan paling jujur yang harus diajukan pembuat kebijakan bukan “berapa banyak Data Center yang kita miliki”, melainkan “berapa banyak nilai tambah yang benar-benar mengendap di ekonomi lokal, dan berapa banyak yang sekadar transit menuju laba perusahaan multinasional di belahan dunia lain.”
Air, Listrik, dan Beban yang Tak Terlihat
Kekhawatiran warga yang tinggal berdekatan dengan proyek-proyek ini pun bukan sekadar sentimen anti-kemajuan. Sebuah Data Center kelas menengah bisa menghabiskan puluhan juta liter air per hari, setara kebutuhan minum jutaan orang, sementara kebutuhan listriknya diproyeksikan melonjak dari sekitar tujuh persen menjadi lebih dari sepertiga konsumsi listrik nasional dalam kurun waktu kurang dari satu dekade. Ini bukan angka kecil yang bisa diselesaikan dengan slogan keberlanjutan di atas kertas.
Sebagian operator memang mulai bergerak. Digital Edge di Jakarta mengoperasikan generator cadangan berkapasitas puluhan megawatt sebagai lini pertahanan terakhir saat listrik padam, sekaligus memanfaatkan energi panas bumi untuk sebagian pasokan dayanya, dan berencana memperluas komitmen serupa ke kampus barunya di Bekasi yang dirancang mencapai lima ratus megawatt, komitmen infrastruktur terbesar perusahaan itu sepanjang sejarahnya. Microsoft bahkan berjanji menjadi perusahaan yang menghasilkan air positif pada 2030, artinya mengembalikan lebih banyak air ke lingkungan ketimbang yang dipakainya, serta menandatangani kontrak sepuluh tahun dengan perusahaan listrik negara untuk memasok dua ratus megawatt energi surya ke jaringan setempat.
Teknologi pendinginan yang lebih hemat air juga terus berkembang. Pendinginan cairan langsung ke chip, yang mengalirkan cairan pendingin khusus langsung ke prosesor server, kini menjadi standar baru untuk menangani beban kerja yang membutuhkan chip pemrosesan grafis bersuhu sangat tinggi, menggantikan sistem pendingin udara konvensional yang jauh kurang efisien. Sejumlah asosiasi industri bahkan tengah menyiapkan indeks peringkat hijau untuk mengukur efisiensi energi dan emisi karbon setiap fasilitas, yang pada gilirannya diharapkan bisa dikaitkan dengan insentif fiskal di masa depan.
Namun niat baik sebagian pemain besar ini belum tentu mencerminkan standar seluruh industri. Beberapa pemerintah di kawasan ini sudah mulai menetapkan ambang batas efisiensi penggunaan daya dan menjatuhkan sanksi bagi operator yang gagal memenuhi komitmen konsumsi listrik yang mereka janjikan sendiri. Namun penerapan aturan semacam ini masih bergantung pada seberapa serius pemerintah menegakkannya, bukan seberapa indah komitmen di atas kertas kebijakan maupun laporan keberlanjutan perusahaan. Tanpa pengawasan yang konsisten dan penerapan standar hijau secara nasional, bukan hanya oleh segelintir pemain multinasional yang punya reputasi global untuk dijaga, komitmen semacam ini hanya akan menjadi pajangan yang tak benar-benar mengubah perilaku industri secara luas.
Ironi Ekstraksi Sumber Daya Baru
Di sinilah letak ironi yang lebih dalam. Kawasan yang begitu bersemangat mengejar status sebagai pusat teknologi mutakhir justru berisiko mengulangi pola lama ekstraksi sumber daya, hanya kali ini yang diekstraksi bukan mineral atau kayu, melainkan air, listrik, dan lahan, demi menjalankan mesin yang keuntungannya sebagian besar mengalir ke luar negeri. Ada yang menyebut analogi ini secara gamblang: jika data adalah minyak baru zaman ini, maka Data Center tak lain adalah kilang minyaknya, dan sebagaimana kilang minyak di masa lalu, lokasinya kerap ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, bukan oleh seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Pola ini terasa familiar bagi siapa pun yang mengenal sejarah ekonomi ekstraktif di kawasan tropis, di mana sumber daya lokal dikeruk untuk memenuhi permintaan pasar global, sementara nilai tambah tertinggi justru dinikmati di tempat lain. Kriteria lokasi yang diterapkan sejumlah pengembang, seperti menjaga jarak satu hingga lima kilometer dari permukiman warga dan memastikan lahan bebas risiko banjir selama lima puluh tahun ke depan, menunjukkan bahwa dampak sosial dan lingkungan memang sudah diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Namun perhitungan teknis semacam ini tidak otomatis menjawab pertanyaan yang lebih mendasar soal siapa yang menanggung beban jangka panjang dari konsumsi air dan listrik yang terus membesar.
Undang-undang kedaulatan data yang mulai diberlakukan di berbagai negara adalah langkah awal yang masuk akal, memastikan setidaknya data warganya disimpan di dalam yurisdiksi sendiri. Namun kedaulatan data tanpa kedaulatan energi dan kedaulatan tenaga kerja hanyalah kedaulatan setengah hati. Menyimpan data secara fisik di dalam negeri tidak banyak berarti jika keuntungan ekonominya tetap mengalir keluar, dan jika keputusan strategis tentang bagaimana sumber daya alam negeri itu digunakan tetap ditentukan oleh kepentingan korporasi asing.
Pertanyaan yang Lebih Mendasar
Ada pula pertanyaan yang lebih filosofis yang layak direnungkan bersama, bukan hanya oleh pemerintah dan investor, tetapi oleh masyarakat luas: apakah kita benar-benar membutuhkan sistem komputasi canggih ini untuk memutuskan menu makan siang atau menyelesaikan masalah asmara, sementara di saat yang sama kita mengorbankan sumber daya air dan energi yang terbatas untuk melayani kebutuhan yang sifatnya rekreasional?
Skeptisisme semacam ini tidak sepatutnya diliquidasi sebagai sikap anti-kemajuan. Justru skeptisisme yang sehat adalah bahan bakar bagi kebijakan yang lebih matang, yang membedakan mana penerapan teknologi yang benar-benar mengubah hidup manusia, di bidang kesehatan, penelitian ilmiah, atau efisiensi industri, dan mana yang sekadar kemewahan digital yang dijual dengan bungkus kemajuan. Tidak semua penggunaan teknologi ini setara nilainya, dan kebijakan publik seharusnya mampu membedakan mana yang layak mendapat prioritas sumber daya negara dan mana yang tidak.
Optimisme yang Perlu Diuji
Optimisme terhadap masa depan teknologi ini memang berbeda tajam antarnegara, dan optimisme itu sendiri adalah komoditas yang berharga bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika sebagian besar masyarakat suatu negara percaya bahwa perubahan ini akan membawa kemajuan, dukungan publik terhadap investasi besar-besaran menjadi lebih mudah didapat. Namun optimisme yang sehat semestinya dibangun di atas transparansi, bukan di atas insentif pajak yang ditutup rapat dari pengawasan publik, dan bukan pula di atas asumsi bahwa kemajuan teknologi otomatis berarti kemakmuran bersama.
Jika Asia Tenggara ingin benar-benar mengambil bagian dari ledakan industri ini, bagian tersulit bukanlah menarik investasi, melainkan memastikan bahwa Data Center itu benar-benar membangun sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di sekitarnya, bukan hanya oleh pemegang saham yang duduk jauh di negara lain. Ini menuntut keberanian politik untuk menegosiasikan syarat investasi yang lebih ketat, memastikan program pelatihan talenta menjangkau lebih banyak anak muda di luar segelintir akademi rintisan, dan mendorong keterbukaan industri yang selama ini terlalu tertutup, bukan sekadar berlomba menawarkan insentif termurah kepada investor asing.
Harapan yang Harus Dibagi Rata
Kreativitas dan kebutuhan manusia memang tak terbatas, dan di situlah harapan sesungguhnya bersandar. Tetapi harapan itu hanya bermakna jika pertumbuhan yang lahir dari revolusi ini dibagi secara adil, bukan sekadar dihitung dalam angka pertumbuhan produk domestik bruto yang berkilau di atas kertas sementara sumur-sumur mengering dan tagihan listrik warga biasa kian membengkak. Kawasan ini masih punya waktu untuk memilih jalan yang lebih bijaksana, asalkan pilihan itu diambil sebelum, bukan sesudah, sumur-sumur benar-benar kering dan kesabaran warga habis terkuras.
