Di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi dan Krisis Kepercayaan

(Vibiznews-Kolom) Angka pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator yang paling diperhatikan dalam menilai kesehatan suatu negara. Ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama diumumkan mencapai 5,61 persen, banyak pihak melihatnya sebagai pencapaian yang menggembirakan. Di tengah perlambatan ekonomi global, tingginya suku bunga internasional, ketegangan geopolitik, dan lemahnya perdagangan dunia, angka tersebut tampak menunjukkan ketahanan ekonomi nasional. Namun tidak lama setelah publikasi data tersebut, muncul perdebatan mengenai apakah pertumbuhan itu benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya.

Perdebatan tersebut bukan sekadar soal selisih angka. Yang dipersoalkan adalah kualitas pertumbuhan, konsistensi antarindikator ekonomi, dan yang lebih penting lagi, tingkat kepercayaan terhadap data yang menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sebab dalam ekonomi modern, kepercayaan terhadap data sama pentingnya dengan data itu sendiri. Ketika pelaku usaha, investor, maupun masyarakat mulai meragukan angka resmi, konsekuensinya bisa jauh lebih besar daripada sekadar perbedaan pendapat akademis.

Diskusi mengenai pertumbuhan ekonomi kuartal pertama bermula dari analisis yang dilakukan sejumlah ekonom terhadap rincian data Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam sistem statistik nasional, penghitungan PDB dilakukan menggunakan kerangka Supply Use Table atau SUT, sebuah metodologi yang menjadi standar internasional dan digunakan oleh banyak negara sesuai pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui pendekatan ini, seluruh sumber pasokan barang dan jasa harus seimbang dengan seluruh penggunaannya sehingga sisi produksi dan sisi pengeluaran dapat saling memverifikasi.

Ketika rincian data tersebut ditelaah lebih jauh, muncul temuan yang dianggap tidak biasa. Salah satu komponen yang menarik perhatian adalah perubahan persediaan atau inventory. Dalam laporan tersebut, nilai persediaan dilaporkan melonjak lebih dari 2.200 persen bahkan mendekati 2.500 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Kenaikan sebesar itu menimbulkan pertanyaan karena sulit dijelaskan secara ekonomi.

Dalam dunia usaha, persediaan yang melonjak drastis biasanya menunjukkan perusahaan memproduksi barang jauh lebih banyak daripada yang berhasil dijual. Dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, perilaku seperti itu justru dianggap tidak rasional karena perusahaan akan menahan modal dalam bentuk barang yang belum menghasilkan pendapatan. Persediaan yang menumpuk berarti uang terjebak dalam aset yang tidak produktif. Karena itu, lonjakan inventory dalam skala ribuan persen memicu kecurigaan bahwa terdapat sesuatu yang perlu ditelusuri lebih dalam.

Dari titik itulah perhatian beralih ke sisi produksi. Para ekonom mencoba melihat apakah indikator-indikator lain mendukung pertumbuhan yang dilaporkan. Salah satu indikator yang paling sering digunakan adalah konsumsi listrik. Penggunaan listrik memiliki keunggulan karena datanya tersedia relatif cepat dan mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas ekonomi riil, terutama di sektor industri manufaktur.

Selama puluhan tahun, konsumsi listrik memiliki hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam berbagai studi sebelumnya bahkan ditemukan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi satu persen membutuhkan kenaikan konsumsi listrik sekitar dua persen. Seiring meningkatnya efisiensi energi dan perkembangan teknologi, elastisitas tersebut memang menurun. Namun berbagai penelitian menunjukkan hubungan positif itu tetap kuat dengan elastisitas sekitar 1,2.

Artinya, apabila ekonomi tumbuh 5,6 persen, maka konsumsi listrik secara teoritis seharusnya meningkat sekitar 6 hingga 7 persen. Di sinilah muncul persoalan. Data menunjukkan konsumsi listrik sektor industri justru mengalami kontraksi. Pada saat yang sama, sektor manufaktur dilaporkan tumbuh lebih dari lima persen. Kombinasi ini dianggap tidak konsisten dengan pola historis yang selama ini terjadi.

Muncul berbagai penjelasan untuk menjawab anomali tersebut. Salah satunya adalah keberadaan captive power, yaitu pembangkit listrik yang dimiliki langsung oleh perusahaan industri. Selain itu terdapat pula penyedia listrik swasta di kawasan industri yang dikenal sebagai wilayah usaha atau Wilus. Karena tidak seluruh konsumsi listrik industri tercatat melalui PLN, sebagian pihak berpendapat bahwa aktivitas industri sebenarnya lebih tinggi daripada yang tercermin dalam data PLN.

Namun argumentasi tersebut dianggap belum cukup menjelaskan perbedaan yang terjadi. Kapasitas pembangkit listrik swasta dan captive power diperkirakan tidak lebih dari 10 persen dari total konsumsi listrik industri nasional. Dengan demikian, sekitar 90 persen aktivitas industri masih tercermin dalam data PLN. Jika sektor manufaktur benar-benar mengalami pertumbuhan yang kuat, maka jejaknya tetap seharusnya terlihat dalam konsumsi listrik nasional.

Perdebatan kemudian berkembang pada persoalan metodologi statistik. Dalam praktiknya, badan statistik di seluruh dunia menghadapi trade-off antara kecepatan dan akurasi. Data ekonomi harus dirilis tepat waktu agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, tetapi pada saat yang sama informasi yang tersedia sering kali belum lengkap. Karena itu, lembaga statistik menggunakan berbagai proxy indicator untuk memperkirakan kondisi ekonomi sebelum data final tersedia.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa data ekonomi biasanya mengalami revisi. Banyak badan statistik menggunakan klasifikasi tertentu untuk menunjukkan tingkat kematangan data. Pada tahap awal, angka yang dirilis masih sangat sementara. Setelah lebih banyak informasi masuk, angka tersebut dapat direvisi hingga menjadi angka final. Revisi seperti ini merupakan praktik yang lazim di berbagai negara.

Masalahnya, dalam banyak kasus publik sering kali lebih mengingat angka pertama yang diumumkan dibandingkan revisi yang dilakukan kemudian. Akibatnya, ketika data awal telah menjadi bagian dari narasi politik atau komunikasi publik, ruang untuk melakukan koreksi menjadi semakin sempit. Padahal revisi merupakan bagian normal dari proses statistik modern.

Selain persoalan teknis, diskusi tersebut juga menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi. Bahkan jika angka 5,61 persen dianggap benar sekalipun, muncul pertanyaan mengenai sumber pertumbuhan tersebut. Dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar ternyata berasal dari konsumsi pemerintah. Jika komponen tersebut dikeluarkan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya sekitar 4,62 persen.

Temuan ini dianggap penting karena pertumbuhan yang berkualitas seharusnya berasal dari peningkatan produktivitas, investasi, ekspansi sektor swasta, dan penguatan kapasitas produksi. Sebaliknya, pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada belanja pemerintah cenderung bersifat sementara karena kemampuan fiskal negara memiliki batas.

Belanja pemerintah memang dapat menjadi alat stabilisasi ekonomi yang efektif. Namun ketika pertumbuhan didorong terutama oleh pengeluaran negara, muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan momentum tersebut pada kuartal berikutnya. Pemerintah tidak mungkin terus menerus mempercepat pengeluaran tanpa mempertimbangkan kondisi anggaran.

Dalam ilmu ekonomi terdapat perbedaan penting antara faktor struktural dan faktor musiman. Faktor struktural berkaitan dengan peningkatan produktivitas jangka panjang. Misalnya investasi pada teknologi baru, peningkatan kualitas tenaga kerja, atau efisiensi produksi. Faktor-faktor inilah yang menentukan kemampuan ekonomi untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Sebaliknya, faktor musiman atau seasonal factor berasal dari peristiwa yang berulang setiap tahun seperti Ramadan, Idulfitri, libur panjang, atau musim sekolah. Aktivitas ekonomi memang meningkat selama periode tersebut, tetapi peningkatan itu tidak selalu mencerminkan perbaikan fundamental.

Karena itu, ekonom berusaha memisahkan noise dari trend. Berbagai teknik statistik seperti Hodrick-Prescott Filter digunakan untuk membersihkan pengaruh musiman sehingga tren ekonomi yang sebenarnya dapat terlihat. Tanpa proses tersebut, pertumbuhan yang bersifat sementara dapat keliru dianggap sebagai peningkatan kapasitas ekonomi jangka panjang.

Dalam konteks kuartal pertama, faktor musiman memang berperan cukup besar. Adanya Ramadan, Idulfitri, dan berbagai libur panjang mendorong konsumsi rumah tangga serta aktivitas sektor jasa seperti hotel, restoran, dan transportasi. Karena itu, sebagian ekonom berpendapat bahwa angka pertumbuhan perlu dilihat secara lebih hati-hati agar tidak terjadi kesalahan interpretasi.

Yang lebih mengkhawatirkan daripada perdebatan soal angka adalah persoalan kredibilitas. Dalam ekonomi, hilangnya kepercayaan terhadap data dapat menciptakan biaya yang sangat besar. Ketika pelaku pasar meragukan statistik resmi, mereka mulai membuat estimasi sendiri. Investor mengembangkan model alternatif. Lembaga pemeringkat menggunakan asumsi tambahan. Akibatnya, tidak ada lagi satu angka yang menjadi acuan bersama.

Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa credibility issue dapat menimbulkan biaya ekonomi yang nyata. Ketika badan statistik kehilangan kepercayaan publik, ketidakpastian meningkat. Ketidakpastian ini kemudian diterjemahkan menjadi biaya investasi yang lebih tinggi, premi risiko yang lebih mahal, dan keputusan bisnis yang lebih konservatif.

Dalam kondisi seperti itu, investor tidak perlu secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak percaya pada data resmi. Mereka cukup memberikan discount terhadap setiap proyeksi yang disampaikan pemerintah. Jika pemerintah mengatakan pertumbuhan 5,6 persen, investor mungkin menghitung sendiri bahwa pertumbuhan riil lebih rendah. Selisih persepsi tersebut pada akhirnya memengaruhi keputusan investasi.

Fenomena ini dianggap relevan ketika melihat respons pasar terhadap pertumbuhan ekonomi yang diumumkan. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan yang lebih tinggi dari ekspektasi biasanya akan menarik capital inflow, memperkuat mata uang, dan meningkatkan optimisme pasar saham. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rupiah mengalami tekanan, sementara sentimen pasar tetap berhati-hati.

Di tengah situasi tersebut muncul narasi bahwa pelemahan rupiah merupakan strategi yang menguntungkan karena dapat meningkatkan daya saing ekspor. Pandangan ini mendapat kritik karena dianggap tidak melihat struktur ekonomi Indonesia secara utuh. Sekitar 90 persen impor Indonesia terdiri dari bahan baku dan barang modal yang digunakan dalam proses produksi.

Artinya, ketika rupiah melemah, biaya produksi juga meningkat. Perusahaan harus membayar lebih mahal untuk membeli mesin, komponen, dan bahan baku impor. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh dari peningkatan daya saing ekspor bisa terhapus oleh kenaikan biaya produksi.

Dalam sistem global value chain modern, hubungan antara impor dan ekspor sangat erat. Banyak produk ekspor Indonesia mengandung komponen impor dalam jumlah besar. Karena itu, pelemahan mata uang tidak otomatis meningkatkan daya saing sebagaimana sering diasumsikan dalam teori ekonomi sederhana.

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah keterbukaan data. Sejumlah ekonom mengeluhkan semakin sulitnya memperoleh akses terhadap data resmi yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi independen. Padahal transparansi merupakan salah satu syarat utama untuk membangun kepercayaan publik.

Ketika akses terhadap data dibatasi, ruang untuk melakukan pengecekan silang menjadi semakin kecil. Akibatnya, publik tidak memiliki kesempatan untuk memahami bagaimana angka-angka tersebut disusun. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat memperbesar kecurigaan dan mengurangi tingkat kepercayaan.

Persoalan independensi lembaga statistik juga ikut mengemuka. Sebagaimana bank sentral membutuhkan independensi agar dapat menjalankan kebijakan moneter secara objektif, lembaga statistik juga membutuhkan ruang yang cukup untuk menghasilkan data tanpa tekanan politik. Data yang independen merupakan fondasi bagi kebijakan yang efektif.

Di sisi lain, dunia usaha saat ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Tingginya suku bunga global, ketidakpastian geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia telah menekan investasi swasta. Kondisi tersebut diperparah oleh kekhawatiran sebagian pelaku usaha terhadap meningkatnya intervensi negara dalam berbagai sektor ekonomi.

Perdebatan mengenai peran negara dan sektor swasta sebenarnya bukan hal baru. Namun banyak pelaku usaha berpendapat bahwa negara seharusnya berfungsi sebagai regulator yang menciptakan aturan main yang adil, bukan menjadi pemain yang bersaing langsung dengan sektor swasta. Ketika negara sekaligus menjadi regulator dan pemain, muncul risiko ketidakseimbangan kompetisi.

Seluruh perdebatan tersebut akhirnya bermuara pada satu pertanyaan besar: apakah Indonesia sedang mengalami illusion of growth? Istilah ini menggambarkan kondisi ketika angka pertumbuhan terlihat tinggi, tetapi tidak sepenuhnya tercermin dalam pengalaman ekonomi sehari-hari masyarakat maupun dunia usaha.

Jawaban atas pertanyaan tersebut mungkin berbeda-beda tergantung perspektif yang digunakan. Namun satu hal yang tampaknya disepakati oleh berbagai pihak adalah pentingnya menjaga kualitas data dan kepercayaan publik. Sebab pada akhirnya, angka pertumbuhan bukanlah tujuan akhir. Angka tersebut hanyalah alat untuk memahami realitas ekonomi.

Ketika data dipercaya, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat, investor dapat mengambil keputusan dengan lebih yakin, dan masyarakat dapat memahami kondisi ekonomi secara lebih objektif. Sebaliknya, ketika kepercayaan mulai terkikis, setiap orang akan menciptakan versinya sendiri tentang keadaan ekonomi. Dan dalam ekonomi modern, hilangnya kepercayaan sering kali menjadi masalah yang jauh lebih besar daripada perlambatan pertumbuhan itu sendiri.